Tim Penyidik Kejati Sumsel Kembali Menetapkan 1 Orang Tersangka, Berikut Kasusnya

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Rabu , 12 Jun 2024 - 08:36

Tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) Kembali menetapkan 1 orang tersangka.--Kurniawan

tim penyidik kejati sumsel kembali menetapkan 1 orang tersangka, berikut kasusnya                            palembang, koranpalpres.com - tim penyidik bidang tindak pidana khusus kejaksaan tinggi sumatera selatan (kejati sumsel) kembali menetapkan 1 orang tersangka.
tersangka ini tidak lain dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten musi banyuasin (muba) tahun anggaran 2019-2023.
hal ini berdasarkan surat perintah penyidikan kepala kejaksaan tinggi sumatera selatan nomor: print-01/l.6/fd.1/01/2024 tanggal 02 januari 2024.
penetapan tersangka ini tidak lain sehubungan dengan hasil penyidikan yang dilakukan tim penyidik bidang tindak pidana khusus kejati sumsel.
baca juga:sumsel bakal pecahkan rekor muri gerakan minum kopi serentak terbanyak di pinggir sungai musi, catat jadwalnya
baca juga:ratu dewa salurkan 300 paket bantuan untuk wali murid di sd negeri 85 dan smp negeri 35 palembang
kepala seksi penerangan hukum kejati sumsel, vanny yulia eka sari, s.h., m.h mengatakan, bahwa tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti.
sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) kuhap, pada selasa 11 juni 2024 kembali dilakukan penetapan 1 orang sebagai tersangka.
yakni hf selaku kepala bidang pembangunan ekonomi dan desa pada dinas pmd kabupaten muba ditetapkan sebagai tersangka.
hal ini berdasarkan surat penetapan tersangka nomor : tap-07/l.6.5/fd.1/06/2024 tanggal 11 juni 2024.
baca juga:dukung kemitraan diskominfo palembang dan media, ratu dewa buka lomba gaplek mania 2024
baca juga:bandara smb ii turun kasta jadi domestik, dpr ri: harus diperiksa ulang demi kepentingan masyarakat di sumsel
"kita ketahui bahwa sebelumnya tersangka hf telah diperiksa sebagai saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan telah cukup bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dugaan perkara dimaksud," ujarnya. 
sehingga tim penyidik kejati sumsel pada selasa 11 juni 2024 meningkatkan status dari semula saksi menjadi tersangka.
dan untuk tersangka hf selanjutnya dilakukan tindakan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di rutan klas i palembang dari selasa 11 juni 2024 sampai dengan 30 juni 2024. 
"sebagaimana telah diinfokan dalam rilis kita sebelumnya, telah ditetapkan 2 orang tersangka yaitu ma selaku direktur pt. info media solusi net (isn) dan r selaku oknum asn pada dinas pmd kabupaten musi banyuasin," akunya.
baca juga:libur idul adha dan sekolah, kai drive iii palembang pastikan transportasinya siap mengakomodir kebutuhan
baca juga:warga palembang serbu pasar murah, paket beras dan migor hanya rp 73 ribu
yang sudah ditetapkan menjadi dpo/daftar pencarian orang, serta potensi kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar rp27 miliar.
adapun perbuatan tersangka melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
subsidair pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor: 20 tahun 2001.
baca juga:menegangkan! usai apel gabungan pj walikota palembang panggil 25 asn, apa apa ya?
baca juga:ratu dewa dengar curhat masyarakat bawah di palembang, diskusi pelayanan hingga infrastruktur perkotaan
tentang perubahan atas undang-undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
atau pasal 11 undang-undang nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor: 20 tahun 2001.
tentang perubahan atas undang-undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor: 31 tahun 1999.
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:telan dana rp298 miliar! jembatan yang menghubungkan 3 provinsi ini jadi simbol kemandirian dan kemajuan lokal
baca juga:arkeolog ini cerita asal muasal pemindahan artefak ke cibinong: kami menahan air mata setiap harinya
para saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini berjumlah 99 orang. "modus operandi yang kita ketahui bahwa tersangka hf selaku kepala bidang pembangunan ekonomi.
dan desa pada dinas pmd kabupaten muba menerima uang hasil aliran dana kegiatan langganan internet desa.
dari tersangka ma selaku direktur pt. info media solusi net (isn)," tukas kepala seksi penerangan hukum kejati sumsel.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".