Bagi Hasil Panen Tidak Merata, Petani dan Koperasi di Banyuasin Layangkan Surat Ke Presiden

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Kamis , 16 Nov 2023 - 06:00

Kuasa Hukum warga dari Kantor YBH Sumsel Berkeadilan, M Sigit Muhaimin SH memberikan penjelasan permasalahan yang dihadapi kliennya dengan PT Cahaya Vidi Abadi (CVA).--Kurniawan

Untuk dibangun plasma yang pada faktanya hanya dijanjikan tetapi tidak dibangunkan plasma. Bahkan sekitar 1.393 Ha lahan yang diserahkan hanya 898 Ha saja yang mendapatkan plasma.

Dengan demikian hal ini seperti mengadu domba sesama warga. Sedangkan yang tidak ada nama di calon peserta plasma yang tidak termasuk sebanyak 292 orang dengan luas lahan mencapai 495 Ha.

"Masyarakat yang mendapatkan plasma ini, sejak tahun 2016-2019 tidak pernah dibagi hasil panen plasma," tambahnya.

Sehingga akhirnya itu provokasi dengan cara tidak membagikan hasil plasma memuncak di tahun 2021 lalu. Atas hal ini, terjadi pemanenan masyarakat di areal plasma yang ditunjuk.

Bahkan terkait adanya penemuan tersebut, lantas warga dan juga pengurus Koperasi Cahaya Bersama Sawit, melaporkan dugaan mafia tanah di sektor perkebunan tersebut.

Ke Mabes Polri yang ditindaklanjuti juga oleh Polda Sumsel dengan nomor suratnya itu B/5224/VII/2023/DITTIPIDUM.

Sedangkan untuk hal tersebut, pihaknya melayangkan surat Presiden RI, Kapolri, KPK, Kompolnas, Ombudsman RI, Menkopolhukam, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI dan kepada Bupati Banyuasin.

"Kami minta keadilan dan agar laporan ini juga bisa ditindaklanjuti dan mengungkap secara terang benderang, dugaan dari pada praktik mafia tanah tersebut," bebernya.

Untuk terkait surat menyurat dan perizinan, pihaknya juga meminta agar bisa ditunda dan izin yang diberikan ke PT CVA supaya dibatalkan hingga masalah ini selesai.

Sedangkan, Humas PT CVA, Kusnan membantah bila PT CVA tidak membayarkan hasil panen dari petani plasma tersebut.

Bahkan lanjut Kusnan mengatakan, PT CVA telah membayarkan hasil panen petani plasma tersebut sebesar Rp4,9 miliar yang dibayarkan melalui koperasi.

Dimana untuk besaran nilai hasil panennya tersebut, disebutkannya setiap petani akan mendapatkan Rp 5 juta/ha yakni untuk hasil panen dari 2019-2021 lalu.

bagi hasil panen tidak merata, petani dan koperasi di banyuasin layangkan surat ke presiden                            palembang - merasa tidak sesuai perjanjian awal, puluhan warga desa penuguan, kecamatan pulau rimau dan kecamatan penuguan selat, kecamatan banyuasin.
mendesak instansi terkait untuk mencabut izin operasional dari pt cahaya vidi abadi (cva) dan juga mendorong kementerian atr/bpn untuk mencabut sertifikat hgu di perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit tersebut. 
hal ini dilakukan akibat adanya dugaan telah terjadi penggelapan aliran dana masyarakat plasma dan terindikasi juga ada mafia tanah terlibat di dalamnya. 
perwakilan warga penuguan dan dari badan pengawas koperasi cahaya bersama sawit saat menggelar konferensi pers di kantor yayasan bantuan hukum (ybh) sumsel berkeadilan, selasa (14/11/2023). 
baca juga:5 rekomendasi hair mask terbaik menutrisi rambut rusak, wanginya tahan lama loh
perwakilan dari badan pegawai koperasi cahaya bersama sawit, h laudin didampingi petani plasma, m sultoni mengatakan, bahwa pihaknya menduga adanya keterlibatan oknum diduga mafia tanah.
yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. "awalnya lahan yang sebelum masuk ke dalam perusahaan tersebut, kita ketahui merupakan lahan produktif serta ditanami padi dan kelapa," ujarnya. 
tidak hanya itu, dalam pembagian hasil untuk sekali panen padi, petani mendapat rp15 hingga rp27 juta. sedangkan dari panen buah kelapa setiap tiga bulan berkisar rp6 hingga rp12 juta.
awalnya pt cva ini masuk ke desa penuguan berjanji ke masyarakat akan mensejahterakan bila lahan miliknya tersebut ikut bergabung sebagai plasma.
baca juga:irdam ii sriwijaya kunjungi markas yonif raider 200/bn, ini yang ditekankan jenderal bintang satu ini
dengan pembagian pola inti 60 persen dan plasma 40 persen dan pengerjaan kebun inti dan plasma dilakukan bersama-sama. "hal itu, bisa kita lihat dalam surat pernyataan di tanggal 20 september 2010 silam," katanya. 
tidak itu saja, bahkan hal tersebut disampaikan oleh dirut pt cva ir jati cahyono ke para tokoh masyarakat yang hadir saat pertemuan kala itu. 
"akibatnya, banyak warga yang bersedia ikut kerjasama dan bermitra dengan pt cva ini. bahkan masyarakat juga mengorbankan ke perusahaan, lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat tersebut," terangnya. 
hingga pada akhirnya, pada 6 januari 2011 lalu, terbit izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit pt cva seluas 5.750 ha yang dikeluarkan bupati banyuasin kala itu, ir h amiruddin inoed yang berlokasi di desa penuguan kecamatan pulau rimau.
baca juga:dandim bangka ikut tanam 10 juta pohon bersama polda babel, lestarikan alam dan lingkungan
kemudian, katanya, pada 5 desember 2016 lalu, pemkab banyuasin mengeluarkan daftar nama dari calon peserta perkebunan plasma yang berjumlah 375 orang.
dengan luas 898 ha yang ditandatangani oleh plt bupati banyuasin, sa supriono. dari situlah terkuak, bahwasanya luasan lahan serahan masyarakat ke perusahaan sekitar 1.393 ha yang tercantum di dalam calon peserta plasma sk bupati tadi. 
"semua data terkait lahan plasma yang di saat itu diserahkan ke perusahaan sekitar 1.393 ha ini dibuat dan diserahkan sendiri oleh perusahaan," bebernya. 
dari sisi ini, ada potensi lahan masyarakat yang hilang sekitar 495 ha. bahkan tidak ada transparansi terkait hasil plasma yang merupakan hak anggota koperasi dan tanah masyarakat yang sudah ditanam dan dipanen oleh perusahaan. 
baca juga:5 produk facial wash yang cocok dan ampuh untuk masalah kulit kamu, merk lokal ini juga terbaik
di samping itu, hasil panen dari luas lahan 1.393 ha tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2019-2021 dengan perhitungannya yang tidak sesuai. 
bukan hanya itu, berdasarkan hasil rapat di tanggal 13 april 2022 lalu, bahwasanya ke lahan plasma sekitar 400 ha yang belum terbangun akan segera dibangun.
dengan komitmen dari pihak perusahan limit waktu paling lama 18 bulan sejak juni 2022 lalu. sedang bila tidak juga terpenuhi, maka akan dipenuhi menggunakan lahan inti. 
adapun untuk biaya pembangunan kebun plasma sebesar rp 52,2 juta/hektar akan menjadi plafon hutang yang akan lunas pada tahun 2027 mendatang. 
baca juga:5 produk facial wash yang cocok dan ampuh untuk masalah kulit kamu, merk lokal ini juga terbaik
"akan tetapi, sampai saat ini, kita melihat masyarakat plasma tidak sekalipun juga tandatangani akad kredit plafond hutang pembangunan kebun plasma ke pt cva ini," urainya. 
untuk itu, pihaknya mendesak agar lahan masyarakat seluas sekitar 495 ha ini agar dilakukan revisi terkait dengan sk bupati tentang calon peserta plasma dan/atau dihitung ganti kerugian besaran sesuai harga pasaran. 
sementara itu, kuasa hukum warga dari kantor ybh sumsel berkeadilan, m sigit muhaimin sh menjelaskan, berkaitan hal tersebut.
ia patut menduga adanya permainan oleh mafia tanah yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (tsm). yakni mulai meminta warga supaya menyerahkan lahan.
baca juga:6 warisan budaya takbenda terbaru di sumatera selatan, nomor 5 sering ditemui di moment 17 agustusan
untuk dibangun plasma yang pada faktanya hanya dijanjikan tetapi tidak dibangunkan plasma. bahkan sekitar 1.393 ha lahan yang diserahkan hanya 898 ha saja yang mendapatkan plasma.
dengan demikian hal ini seperti mengadu domba sesama warga. sedangkan yang tidak ada nama di calon peserta plasma yang tidak termasuk sebanyak 292 orang dengan luas lahan mencapai 495 ha.
"masyarakat yang mendapatkan plasma ini, sejak tahun 2016-2019 tidak pernah dibagi hasil panen plasma," tambahnya. 
sehingga akhirnya itu provokasi dengan cara tidak membagikan hasil plasma memuncak di tahun 2021 lalu. atas hal ini, terjadi pemanenan masyarakat di areal plasma yang ditunjuk.
 baca juga:tunjukkan keindahan alam indonesia, ykan gelar pameran foto terbaik dari indonesia dalam kontes foto global
bahkan terkait adanya penemuan tersebut, lantas warga dan juga pengurus koperasi cahaya bersama sawit, melaporkan dugaan mafia tanah di sektor perkebunan tersebut.
ke mabes polri yang ditindaklanjuti juga oleh polda sumsel dengan nomor suratnya itu b/5224/vii/2023/dittipidum. 
sedangkan untuk hal tersebut, pihaknya melayangkan surat presiden ri, kapolri, kpk, kompolnas, ombudsman ri, menkopolhukam, otoritas jasa keuangan (ojk) ri dan kepada bupati banyuasin. 
"kami minta keadilan dan agar laporan ini juga bisa ditindaklanjuti dan mengungkap secara terang benderang, dugaan dari pada praktik mafia tanah tersebut," bebernya.
 baca juga:hut ke-49 semen baturaja, tantangan dan transformasi menuju masa depan
untuk terkait surat menyurat dan perizinan, pihaknya juga meminta agar bisa ditunda dan izin yang diberikan ke pt cva supaya dibatalkan hingga masalah ini selesai.
sedangkan, humas pt cva, kusnan membantah bila pt cva tidak membayarkan hasil panen dari petani plasma tersebut. 
bahkan lanjut kusnan mengatakan, pt cva telah membayarkan hasil panen petani plasma tersebut sebesar rp4,9 miliar yang dibayarkan melalui koperasi.
dimana untuk besaran nilai hasil panennya tersebut, disebutkannya setiap petani akan mendapatkan rp 5 juta/ha yakni untuk hasil panen dari 2019-2021 lalu. 
baca juga:dukung pengembangan smart grid di asia, schneider electric pamerkan solusi inovatif di enlit asia 2023
"semua sudah kita bayarkan, namun akan hal ini melalui koperasi. pembayarannya rp4,9 miliar untuk hasil panen 2019-2021 dan setiap hektar mendapatkan rp5 juta," ungkapnya. 
berkaitan dengan persoalan lahan tersebut, diakuinya memang tidak semua masyarakat tersebut mendapatkan lahan plasma. sebab dari 1.393 ha lahan yang diserahkan untuk jadi lahan plasma tersebut.
dari pendataan di lapangan tersebut, hanya ditemukan angka 942,5 hektar saja. sedangkan 452,5 ha lainnya, pihaknya tidak menemukannya. 
oleh karena itu, sesuai dengan luas lahan yang ada, makanya dibagikan. sedangkan untuk yang belum dapat, karena memang ini ada persoalan di tanah tadi. 
baca juga:gara gara nikah siri, puluhan pasutri di 4 kecamatan oku timur jalani sidang isbat nikah 
"bukan kita tidak membagikan lahan untuk plasma tadi, namun memang yang berhasil ditemukan batas dan lahan tidak sampai 1.393 ha. sebab yang kita temukan 942,5 ha saja, sedangkan 452,5 ha tidak berhasil kita temukan," tukasnya.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Ekspres 17 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan