Pandangan MUI Musi Banyuasin Terhadap Praktik Pinjaman Online Pada Aplikasi Fintech Lending

Reporter: Trisno Rusli |

Editor: Trisno Rusli |

Jumat , 23 Aug 2024 - 14:40

Di dalam artikel ini membahas pandangan MUI Musi Banyuasin terhadap praktik pinjaman online pada aplikasi Fintech Lending--Wikipedia

Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan.

Oleh karena itu, Islam mengaharamkan riba. Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudaratan dan mewujudkan kemaslahatan manusia (Rozalinda, 2016 : 241).

Dengan demikian bila dikaitkan dengan prinsip Ekonomi Syariah, praktik pinjaman online pada Fintech Lending pinjaman tunai tidak sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah sebab mengandung riba.

Pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok yang termasuk riba qardh. Kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo yang termasuk riba jahiliyah.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Fenomena Pinjaman online secara masif Karena mudah diakses saat mereka melakukan transaksi Pinjaman online, tidak susah, seperti pinjaman di bank.

Budaya masyarkat yang Konsumtif, kurangnya pengetahuan masyarakat bahaya Pinjaman online. Sehingga MUI Kabupaten Musi Banyuasin memberikan pandangan terhadap Pinjaman online, bagi yang sudah paham, hindari dan jangan sampai terlibat, karena banyak sekali mudaratnya.

Pengawasan lembaga Pinjaman online di kabaputen Musi Banyuasin, tidak ada pengawasan, hanya sebatas sosialisasi bahwa Pinjaman online tersebut hukumnya haram, dan merujuk juga fatwa dari MUI Pusat.

Pandangan fenomena layanan keuangan berbasis digital adalah, jika akad nya sesuai syariah, itu sah sah saja utk mengikutin perkembangan zaman sekarang ini, contoh seperti adanya jual beli menggunakan aplikasi, Sophie, aplikasi Dana, dan lain-lain.

Pinjaman online itu, aksesnya sangat mudah sekali, jika dipergunakan masyarakat yang tidak paham akan dampak Pinjaman online tersebut dan mudarat nya banyak sekali, dipermalukan dimuka umum, selalu dikejar kejar orang yang memberikan Pinjaman online tersebut, Bunga besar sehingga menyulitkan masyarakat untuk bisa melunasin pinjaman online tersebu, rumah tangga kurang harmonis, bisa berujung kriminalitas.

Fungsi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI adalah sebagai Kounter/Filter maraknya Pinjaman online, sehingga bisa untuk dasar Pemerintah melarang kegiatan Pinjaman online tersebut, yang dampaknya sangat merugikan.

Langkah langkah MUI Kabupaten Musi Banyuasin dalam melarang Pinjaman online, yaitu:

Sosialisasi dipengajian majelis dan masjid masjid, dan mengoptimalkan peran fungsi BASNAS Kabupaten Musi Banyuasin jika masyarakat ada kepentingan untuk membuka usaha UMKM.

b. Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah, praktik pinjaman online pada Fintech Lending pinjaman tunai yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, sebab mengandung riba.

pandangan mui musi banyuasin terhadap praktik pinjaman online pada aplikasi fintech lending                            artikel ini berjudul pandangan mui musi banyuasin terhadap praktik pinjaman online pada aplikasi fintech lending ditulis oleh:
1. fety vera (sekolah tinggi ekonomi islam sekayu palembang)
2. muslim ansori (sekolah tinggi ekonomi islam (stei) sekayu palembang)
abstract
smart credit application as one of the online money loans, is one of the many choices of the community in solving financial problems that are often faced by all elements of indonesian society. reviewed from the perspective of islamic economic law, it is found that smart credit is included in the category of qardh loan types in islam, this is based on the fact that smart credit is an online money lending application to the community, because the assets of the person who provides the loan (creditor) are given to the person who borrows (debtor), and is based on islamic laws. some categories of loans in islam are qardh, ariyah and rahn. from the three categories of loans in islam, the researcher wants to research and prove, which loan category is the loan in the smart credit application from the perspective of islamic economic law.if viewed etymologically, qardh is a form of masdar which means to decide. according to muhammad syafi'i antonio, qardh is the giving of assets to others that can be collected or requested back or in other words lending without expecting anything in return. qardh according to the explanation of law no.  21 of 2008 concerning islamic banking in article 19 letter e is a loan agreement to customers with the provision that customers are required to return the funds received at the agreed time. while qardh according to the mui fatwa is a loan given to customers (muqridh) who need it. qardh customers are required to return the principal amount received at a mutually agreed time.
keywords: qardh, online loans, principles of islamic economics
baca juga:asus bawa 3 laptop gaming baru ke indonesia, ada asus rog ally x yang sudah pre-order
baca juga:tecno mobile siap rilis phantom v fold 2 dan phantom v flip 2, hp lipat murah desain mewahabstrak
aplikasi kredit pintar sebagai salah satu pinjaman uang online, menjadi satu dari sekian banyak pilihan masyarakat dalam memecahkan masalah keuangan yang sering kali dihadapi oleh seluruh elemen masyarakat indonesia. ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, didapati bahwa kredit pintar masuk dalam kategori jenis pinjaman qardh dalam islam. hal ini di dasari bahwa kredit pintar adalah aplikasi peminjaman uang online kepada masyarakat, karena harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur) diberikan kepada orang yang meminjam (debitur), dan dilandasi dengan hukum-hukum islam. beberapa kategori pinjaman dalam islam yaitu, qardh, ariyah dan rahn. dari ketiga kategori pinjaman dalam islam tersebut peneliti ingin meneliti dan membuktikan, masuk kategori pinjaman yang manakah pinjaman pada aplikasi kredit pintar ini dalam perspektif hukum ekonomi syariah. jika dilihat secara etimologi qardh merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan. menurut muhammad syafi’i antonio, qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. qardh menurut penjelasan atas uu no. 21 tahun 2008   tentang perbankan syariah dalam pasal 19 huruf e adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.sedangkan qardh menurut fatwa mui adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqridh) yang memerlukan. nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
kata kunci: qardh, pinjaman online, prinsip ekonomi syariaha. pendahuluan
baca juga:top 7 hp dengan snapdragon terbaik 2024, performa gahar, gaming makin lancar!
baca juga:mudah dan cepat, cara mendapatkan rp100 ribu dari aplikasi penghasil saldo dana gratis, kuy cobain besti!
perkembangan teknologi yang tidak terbatas diera digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya bentuk penerapan teknologi informasi dibidang keuangan yaitu fintech lending (financial technologhy).
fintech adalah layanan keuangan yang mengandalkan teknologi sebagai basis operasionalnya.
transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, pembiayaan, pendanaan dan lain sebagainya. kehadiran financial technologhy (fintech) sejatinya memberikan kemudahan bagi masyarakat.
fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. keberadaan fintech dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman (djumhana muhammad 2012 : 18). 
baca juga:lomba makan kerupuk paling ekstrem, tali diikat ke kaki bikin pegawai pkm pagar gunung kesulitan
baca juga:wow, cara unik pkm muara lawai lahat hibur nakes meriahkan 17 agustus, intip yuk 
keberadaan fintech bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan.
fintech memiliki fokus untuk memaksimalkan penggunaan teknologi guna mengubah, mempercepat atau mempertajam berbagai aspek dari layanan keuangan.
layanan keuangan ini bisa dimulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, hingga pengelolaan aset, dalam kegiatan pelaksanaan perusahaan fintech di indonesia tidak lepas dari keinginan masyarakat untuk mengakses kredit dengan sistem online (nugroho rachmaniyah 2019 : 36).
hadirnya financial technology berbasis peer to peer lending memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat, karena sangat memudahkan bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang secara cepat serta dengan persyaratan yang mudah dipenuhi dan tidak perlu mengajukan pinjaman ke bank yang dimana dalam peminjaman uang di bank dibutuhkan banyak persyaratan serta harus datang antri ke kantor bank (djoni s.ghozali, usman 2012 : 282).
baca juga:wow, cara unik pkm muara lawai lahat hibur nakes meriahkan 17 agustus, intip yuk 
baca juga:heboh dan penuh tawa! inilah keseruan ibu-ibu persit kodim 0405 lahat saat ikut perlombaan hut ri ke-79
hal ini mendorong bank, fintech, dan lembaga keuangan lainnya untuk menawarkan pinjaman online cepat cair untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
namun, semakin berkembang dan maraknya aplikasi pembiayaan atau peminjaman online, bermunculanlah berbagai fintech lending yang tidak berizin bahkan tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan.
tercatat pada tanggal 17 november 2021 dan sampai saat ini hanya 104 perusahaan fintech lending yang terdaftar serta berizin di otoritas jasa keuangan.
perusahaan fintech lending yang tidak berizin dan tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan (ojk) diduga melakukan sebagai pelanggaran, mulai dari praktik penagihan bermasalah hingga penyalahgunaan data pribadi kerap dilakukan perusahaan fintech kepada nasabahnya (andi arvian agung, erlina 2020 : 441).
baca juga:buset! polrestabes palembang dipadati masyarakat, ada apa?
baca juga:punya desain macbook air! siap meluncur infinix inbook air pro plus, prosesor super kencang intel core i5
berdasarkan hal tersebut maka keluarnya peraturan ojk pasal 7 pojk no.77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berisikan bahwa penyelenggara fintech lending wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada otoritas jasa keuangan (ojk). 
adapun otoritas jasa keuangan yang selanjutnya disingkat dengan ojk adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan.
dalam diskursus syari’ah, hukum yang mengatur persoalan sehari-hari diantaranya adalah hukum muamalah.
untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, islam melalui hukum muamalahnya memperbolehkan pinjam-meminjam dengan konsekuensi wajib mengembalikan.
baca juga:spesifikasinya gacor abiss! ini 3 rekomendasi laptop gaming terbaik 2024, performa kencang dan punya ram 64 gb
baca juga:fiturnya bikin terpukau! ini review nmax turbo 2024, transformasi terbesar dengan teknologi dan desain terbaru
pinjam meminjam merupakan hal yang kadang-kadang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
oleh sebab itu, islam memberikan peraturan-peraturan tentang masalah ini.
sebab islam hadir untuk menggembirakan orang yang mampu agar mau memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya yang memerlukan (ahmad azhar basyir 1993 : 35). dan bisa menjadi haram hukumnya apabila hutang tersebut dilalaikan dan tidak dibayar.
sebab, dalam hukum muamalah diatur bahwa setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang memberi pinjaman.
baca juga:ada 3 pejabat tinggi di lampung lampung tinjau bendungan marga tiga, siapakah mereka?
baca juga:canggih bener! luncurkan galaxy book 3 series, kamu wajib punya ini
setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya (hendi suhendi 2013 :  95).
beberapa kategori pinjaman dalam islam yaitu, qardh, ariyah dan rahn. dari ketiga kategori pinjaman dalam islam tersebut peneliti ingin meneliti dan membuktikan, masuk kategori pinjaman yang manakah pinjaman pada aplikasi kredit pintar ini dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
jika dilihat secara etimologi qardh merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan.
menurut muhammad syafi’i antonio, qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. 
baca juga:selamat! modal denger musik bisa hasilkan ratusan ribu dana gratis, ikuti trik ini
baca juga:harga rp3 jutaan! ini rekomendasi 7 hp gaming terbaik 2024, performanya bikin betah main
qardh menurut penjelasan atas uu no. 21 tahun 2008   tentang perbankan syariah dalam pasal 19 huruf e adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
sedangkan qardh menurut fatwa mui adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqridh) yang memerlukan. nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk menggali data dan meneliti bagaimana aturan-aturan pinjaman uang online pada aplikasi kredit pintar perspektif ekonomi syariah. 
maka peneliti mengambil penelitian berjudul, ”pandangan majelis ulama indonesia (mui) kabupaten musi banyuasin terhadap praktik pinjaman online pada aplikasi fintech lending”.
baca juga:pj gubernur elen setiadi bareng pimpinan ptba dan pt sms datangi kpk, ada apa ya?
baca juga:subsidi motor listrik, akankah berlanjut pada era prabowo?
b. landasan teori
1. qardh
a) pengertian qardh
menurut rachmat syafe’i (2001 : 151) secara etimologi, qardh berarti potongan.
baca juga:hoki banget! dapatkan saldo dana gratis melimpah dari bermain game, buruan jangan sampai ketinggalan
baca juga:pesan pangdam kasuari saat penutupan tmmd ke-121 kodim 1801/manokwari di kampung kwau papua barat
harta yang dibayarkan kepada muqtaridh (yang diajak akad qardh) dinamakan qardh, sebab merupakan potongan dari harta muqridh (orang yang membayar).
dalam bahasa arab qardh berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit, yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan (imam mustofa 2016 : 167).
adapun menurut ismail nawawi (2012 : 178) secara terminologi qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.
dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1754 qardh sama dengan pinjam meminjam yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak salah satu yang memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula (r. subekti, r. tjitrosudibyo 1991 : 451).
baca juga:16 universitas partisipasi di seminar nasional fisip unsri, ini daftarnya
baca juga:top 5 laptop rp3 jutaan untuk editing sederhana dan kebutuhan harian: pilihan upgradable terbaik!
adapun qardh dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (khes) pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
b) rukun dan syarat qardh
1) rukun qardh
dalam bukunya aziz, abdul (1996 : 1510) menjelaskan bahwa rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.
baca juga:jumat ceria! cara kilat dapat saldo dana gratis dengan aplikasi terbaik, cuma instal cuan auto jadi milikmu
baca juga:bocoran jadwal rilis iphone 16 di indonesia, ini spesifikasinya 
sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada kebenaran hukum syar’i dan berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.
menurut ulama hanafiyah adalah ijab dan kabul. sementara itu menurut jumhur ulama yang dikutip dari tulisan rozalinda (2016 : 232) rukun qardh ada tiga, yaitu :
(1) dua orang yang berakad yang terdiri dari: muqaridh (yang memberikan utang) dan muqtaridh (orang yang berutang)
(2) qardh (barang yang dipinjamkan)(3) sighat ijab dan kabul.
baca juga:bocah laki-laki yang tenggelam di sungai musi berhasil ditemukan, begini kondisinya
baca juga:wah! ada polisi wanita di makan pahlawan, berikut lokasinya
2) syarat qardh
dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (muqtaridh) dan orang yang memberikan pinjaman (muqaridh), disyaratkan (rifai’i, moh 1978 : 414): 
1) baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. artinya cakap bertindak hukum.
2) muqaridh adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tabarru’. artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri.
menurut ulama syafi‟iyah ahliyah (kecakapan atau kepantasan) pada akad qardh harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan.
berkaitan ini, ulama hanabilah merinci syarat ahliyah attabarru‟ bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf.
syafi‟iyah merinci perrmasalahan tersebut. mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang di bawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.
c. harta yang diutangkan
menurut rozalinda (2016 : 233) harta yang dihutangkan memenuhi syarat sebagai berikut:
1) harta yang diutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar (makilat), harta yang dapat ditimbang (mauzunat), harta yang diukur (zari’yat), harta yang dapat dihitung (addiyat). ini merupakan pendapat ulama hanafiyah.
2) setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta makilat, mauzunat, addiyat. ini merupakan pendapat ulama malikiyah, syafiiyah, hanabilah. atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
3) al-qabad atau penyerahan. akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad qardh ada tabarru’. akad tabarru’ tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (al-qabadh).
4) utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi muqaridh (orang yang mengutangkan).
5) utang itu menjadi tanggung jawab muqtarid (orang yang berutang). artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
6) barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam (malmutaqawwim).
7) harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
8) pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.
e. sighat (ijab dan qabul)
menurut ulama hanafiyah, ijab adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhoan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima. sedangkan, qabul adalah orang yang berkata setelah mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhoan atas orang pertama.
adapun yang menjadi objek dari rukun dan syarat qardh atau utang piutang itu sendiri adalah imam, mustofa (2016 : 172) :
1) aqid (kreditur dan debitur)
orang yang berutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subjek hukum.
sebab yang menjalankan kegiatan utang piutang adalah orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
menurut ulama syafi‟iyah memberikan persyaratan untuk kreditur yaitu ahliyah (kecakapan untuk melakukan tabarru dan mukhtar (memiliki pilihan).
sedangkan untuk debitur disyaratkan harus memiliki ahliyah (kecakapan) untuk melakukan muamalat, seperti baliq, berakal dan tidak mahjur‟alaih.
selain itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian utang piutang lepas dari paksaan dan tekanan.
sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. oleh karena itu tidak sah utang piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.
2) ma’qud ‘alaih (uang atau barang)
perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang.
tegasnya harus ada barang yang akan diutangkan. ketentuan lain adalah pasal 614 khes yang menyebutkan bahwa dalam akad qardh, pihak yang meminjamkan dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam. hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman.
c) fintech lending
1)  pengertian fintech lending
fintech atau singkatan dari financial technologhy dalam bahasa indonesia yakni teknologi finansial. adapun definisi financial technology (fintech) menurut the national digital research centre (ndrc) ialah suatu inovasi pada sektor finansial sebagai sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya.
candra yudha,dkk (2020 : 2) menjelaskan bahwa fintech merupakan layanan keuangan berbasis teknologi dimana fintech sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara online merupakan salah satu produk fintech seperti pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, ataupun premis asuransi yang dilakukan melalui online baik pengiriman uang maupun pengecekan saldo dengan menggunakan mobile banking juga merupakan produk fintech.
berdasarkan dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fintech lending adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.
2) jenis-jenis fintech lending
finansial teknologi memberikan beberapa jenis-jenis yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan suatu transaski. berikut jenis-jenis finansial teknologi:
(a) crowndfunding dan peer to peer lending
peer to peer lending adalah praktik atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya.
peer to peer lending merupakan salah satu produk dari financial technology yang mempertemukan pemilik dana atau yang biasa disebut sebagai peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi (pusvita sari, yolanda, 2020 : 21). crowdfunding dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.
(b) market aggregator
market aggregator atau e-agregator adalah layanan yang mengumpulkan dan menganalisa informasi keuangan dengan transparan dari berbagai sumber.
dalam layanan ini pihak aggregator menafsirkan informasi dengan berbagai cara dari semua berdasarkan makna dan konteks dari informasi yang telah dikumpulkan.
e-aggregator dapat dijadikam sebuah platform yang menggabungkan berbagai informasi mengenai perusahaan untuk investor seperti resiko, imbal hasil dan dampak dan kelayakan kredit dari populasi target.
(c) risk and investeement management
menurut paolo sironi dalam industry fintech risk and investmentment management dikenal dengan istilah robo-advisor yaitu layanan yang memberi saran atau mengelola kekayaan pribadi dan menggantikan pengelolaan kekayaan tradisional.
robo-advisor merupakan solusi investasiotomatis berbasis teknologi digital yang melibatkan individu untuk dilakukan pembinaan dalam pengambilan keputusan yang didukung dengan penyeimbangan portofolia menggunakan algoritma perdagangan berdasarkan investasi pasif dan strategi divesifikasi. 
pada intinya risk and investment management merupakan sebuah layanan pengelolaan kekayaan pribadi dengan alat teknologi digital yang memberikan saran dalam pengambilan keputusan individu.
(d) payment, clearing, dan settlement
jenis ini adalah fintech yang menyediakan jasa pembayaran baik dari industri perbankan, maupun bank indonesia.
payment system adalah layanan elektornik yang menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran seperti e-walet, kartu e-money, bitcoin dan bentuk aplikasi fintech lain.
di indonesia produk fintech yang banyak digunakan adalah produk payment, berbagai jenis produk payment telah meramaikan industri fintech seperti e-wallet, kartu e-money, e-toll, dan bentuk aplikasi lain dengan berbagai merek seperti: go pay, ovo, t-cash, xl pay, link aja, true money, toko pandai, m-saku, paytren, dana, uangku, saldomu dan merek- merek yang lain.
d) pinjaman online
1) pengertian pinjaman online
dalam kamus besar bahasa indonesia, dikutip dari syafi’i antonio, mhammad (2001 : 21) kredit diartikan sebagai :
(a) cara menjual barang dengan pembayaran tidak tunai, (b) pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur, (c) pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.
menurut syafi‟i antonio pinjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
suatu pinjaman juga adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati. menurut bank indonesia dalam buku kasmir (2012 : 280) pinjaman adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yg sama sesuai pinjaman.
2) jenis-jenis pinjaman online
jenis pinjaman online dibedakan berdasarkan jumlah pinjaman, tenor (jangka waktu pinjaman), suku bunga, agunan, dan tujuan pembiayaan. berikut ini jenis-jenis pinjaman online:
(a) kta (kredit tanpa agunan) adalah produk pinjaman online pribadi yang tidak mensyaratkan agunan atau jaminan atas kredit yang diajukan nasabah. pada umumnya penyedia aplikasi atau jasa pinjaman dana online menjadikan kepemilikan kartu kredit sebagai syarat utama pengajuan kta.
(b) kredit karyawan. pinjaman karyawan adalah produk diancang khusus bagi karyawan yang aktif bekerja disebuah instansi, perusahaan, badan usaha maupun lembaga. syarat utama pinjaman ini di antaranya sk pengangkatan pns/pegawai tetap, rekomendasi pejabat/atasan yang berwenang dan slip gaji.
(c) kredit kendaraan. saat ini kredit mobil maupun motor dapat diajukan secara online. syarat utama pinjaman ini diantaranya adalah slip gaji, memiliki tempat tinggal sendiri dan uang muka sesuai ketentuan.
(d) kpr (kredit pemilikan rumah) adalah fasilitas pinjaman bagi nasabah yang ingin membeli rumah dengan cara mencicil. sejumlah fintech yang bekerja sama dengan bank juga telah menyediakan fasilitas kpr online.
(e) pinjaman usaha. yaitu pinjaman dengan tujuan permodalan usaha.
3) resiko-resiko dalam utang piutang melalui media online
menurut alfa assegaf, zaenab (2019 : 86) resiko dalam utang piutang melalui media online, yaitu:
(a) bunga tinggi 
ini fakta yang harus diketahui sejak awal bahwa tingkat bunga pinjaman online relatif tinggi. bahkan boleh dibilang tinggi sekali.
(b) data pribadi di aplikasi pinjaman online
dalam mengajukan pinjaman online, sebagai bagian dari prosedur pinjaman, calon peminjam wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. nasabah mengunduh aplikasi di ponsel dan dari situ mengajukan pinjaman.
resikonya adalah ekspose data-data pribadi di ponsel yang diminta aksesnya oleh perusahaan pinjaman online saat nasabah mengajukan pinjaman.
(c) tidak bayar tagihan, penagih menghubungi
layaknya semua pinjaman, jika nasabah tidak bayar maka aka nada tindakan penagihan. penagihan tidak akan dilakukan jika nasabah membayar tepat waktu.
(d) pinjaman online yang belum terdaftar ojk
karena tidak semua terdaftar di ojk. sejalan ketentuan, setiap lembaga yang menawarkan pinjaman online wajib terdaftar di ojk. jika tidak terdaftar di ojk maka pinjaman online itu illegal dan itu sangat berbahaya.
(e) biaya administrasi penagihan
ketika menunggak, maka resikonya tidak hanya menghadapi penagihan, tetapi juga tambahan biaya karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan.
c. metodologi
penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. analisis tersebut menggunakan analisis data dan model miles dan huberman (sugiyono, 2008 : 247). 
pengumpulan data adalah kegiatan menguraikan atau menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali.
penyajian data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian ini. reduksi kata adalah proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan- catatan tertulis di lapangan.
kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan, dengan mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering timbul.
ditambahkan oleh sugiyono (2008 : 99) miles dan huberman ialah mengumpulkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis.
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.
dalam penelitian ada dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (subagyo, joko, 2006 : 87).
a. data primer
data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.
pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder.
dalam hal ini data primer diperoleh dari studi pustaka fatwa dsn-mui  nomor 117/mui/ii/2018, untuk menjawab temuan data lapangan yang diperoleh. kemudian dilakukan studi lapangan atau dilokasi penelitian, untuk membuktikan keabsahan data yang valid, yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden (ruslan, rosady, 2010 : 29).
yaitu: pengurus mui bidang fatwa kabupaten musi banyuasin sebanyak 1 orang, untuk mendapatkan informasi dan pandangan mui terkait hukum pinjaman online yang diatur dalam fatwa dsn-mui nomor 117 tahun 2018, dan pengguna aplikasi kredit pintar sebanyak 3 orang untuk memperoleh informasi tentang prosedur dan proses pinjaman uang online pada aplikasi fintech lending.
b. data sekunder
data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, biasanya diambil melalui dokumen, buku atau melalui orang lain. data sekunder juga mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal dan artikel serta hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.
sumber data lain yang berkaitan erat dengan pokok penelitian penulis.
d. hasil dan pembahasan
aplikasi kredit pintar sebagai salah satu pinjaman uang online, menjadi satu dari sekian banyak pilihan masyarakat dalam memecahkan masalah keuangan yang sering kali dihadapi oleh seluruh elemen masyarakat indonesia.
ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, didapati bahwa kredit pintar masuk dalam kategori jenis pinjaman qardh dalam islam, hal ini di dasari bahwa kredit pintar adalah aplikasi peminjaman uang online kepada masyarakat, karena harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur) diberikan kepada orang yang meminjam (debitur), dan dilandasi dengan hukum-hukum islam yang sudah termaktub di bab dua diatas.
fatwa dsn/mui nomor.117/dsn-mui/ii/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah memberikan beberapa pilihan akad syariah kepada para pengguna layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.
peminjam maupun pemberi pinjaman diberikan skema sesuai kebutuhan mereka namun tetap sesuai koridor syariah. penerapan skema syariah yang dilakukan penyelenggara wajib memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator agar memberikan pelayanan yang maksimal serta perlindungan dan kepastian bagi pengguna layanan.
dalam penyelenggaraan kegiatan layanan lembaga jasa keuangan syariah wajib memperhatikan hal hal berikut antara lain:
1. jaminan kepatuhan syariah (shariah compliance assurance) atas keseluruhan aktivitas penyelenggara layanan.
hal ini merupakan salah satu yang sangat penting bagi pengguna layanan.
2. perlindungan bagi pengguna layanan fatwa dewan syariah nasional memperbolehkan layanan pembiayaan berbasis teknologi ini.
walaupun telah dijelaskan dalam fatwa dsn-mui diperbolehkan, namun praktiknya dimasyarakat banyak yang melanggarnya dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi kepentingan salah satu pihak.
dalam fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia no: 117/dsn-mui/ii/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menjelaskan mengenai ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak atau penyedia layanan ini wajib mematuhi pedoman umum yaitu sebagai berikut: 
1. penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram
2. akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujrah, dan qardh
4. penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
5. penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi
jika akadnya pada transaski pinjaman online tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah, yaitu antara lain mengandung unsur riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, dan zhulm maka hukumnya haram.
untuk akadnya juga harus memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini sesuai dengan fatwa dsn-mui nomor 117/dsn-mui/mui/ii/2018 (wawancara dengan bapak k.h ahmad nizar, sthi selaku ketua i majelis ulama indonesia (mui) kabupaten musi banyuasin, pada 13 agustus 2024).
pinjaman online pada fintech lending pinjaman tunai pada dasarnya merupakan sebuah platfrom atau aplikasi yang melakukan transaksi peminjaman tunai dengan service online dan tanpa jaminan dengan proses pengajuan yang singkat dan pencarian yang cepat.
namun fintech lending pinjaman tunai tidak terlalu memberikan kejelasan terhadap sistem operasional yang tertera pada aplikasi atau yang sudah ada diperjanjian.
seharusnya semuanya harus jelas dari awal maka telah terpenuhilah salah satu rukun dan syarat dari utang piutang. begitu pula dalam transaksi utang piutang harus sesuai dengan rukun dan syaratnya sahnya akad, yakni orang yang melakukan akad harus cakap untuk melakukan tindakan hukum, baligh, berakal, objek atau barangnya harus diketahui jumlah atau nilainya, dan sehingga pada waktu pembayaran tidak menyulitkan karena harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima (wawancara dengan bapak k.h ahmad nizar, sthi selaku ketua i majelis ulama indonesia (mui) kabupaten musi banyuasin, pada 13 agustus 2024).
demikian juga dengan proses ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’.
oleh karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat islam. 
kemudian akad ijab qabul di dalam online sekarang sudah banyak yang melalui aplikasi tidak harus bertatap muka, karena setelah mengisi persyaratan itu sudah termasuk ijab qabul antara si nasabah dengan perusahaan maka dapat dikatakan sah.
namun pada fintech lending pinjaman tunai ini masih ada unsur ketidakjelasan dalam hal uang yang cair hingga batas waktu pengembalian uang atau tenor waktunya.
demikian pula bahwa fintech lending pinjaman tunai ini ilegal, yang mana dapat menimbulkan adanya dharar bagi pengguna transaksi pinjaman tunai ini. kemudian selain itu, pada sistem operasional  fintech lending pinjaman tunai adanya ketidakjelasan dalam pemberian pinjaman yang mana dalam peminjaman ada potongan terhadap pinjaman pokok awal.
sementara dalam perjanjian awal tidak ada dijelaskan dan kesepakatan antara si peminjam dengan pihak fintech lending pinjaman tunai (wawancara dengan yudi, member aplikasi fintech lending, pada 14 agustus 2024).
selanjutnya mengenai batas waktu pengembalian atau tenor pinjaman. dalam hal ini batas waktu pengembalian atau tenor waktunya minimal 91 hari namun, pada saat si peminjam mengklik tenor waktu 91 hari pada aplikasi pinjaman tunai, ternyata yang tersedia atau muncul hanya 7 hari.
selain itu, setelah transaksi pinjaman dengan batas waktu 7 hari pengembalian, namun dalam waktu 5 hari pihak fintech lending pinjaman tunai sudah menagih uang pinjaman kepada si borrower  dan menghubungi semua nomor kontak telepon yang ada pada handphone si borrower (wawancara dengan bambang, member aplikasi fintech lending, 14 agustus 2024).
hal demikian tentunya mengandung unsur gharar (ketidakpastian atau kejelasan) sebab tidak adanya kesepakatan atau perjanjian di awal transaksi, serta adanya unsur zhulm (hal merugikan) bagi peminjam atau pengguna fintech lending pinjaman tunai (wawancara dengan bapak k.h ahmad nizar, sthi selaku ketua i majelis ulama indonesia (mui) kabupaten musi banyuasin, pada 13 agustus 2024).
kemudian pada fintech lending pinjaman tunai memiliki bunga pinjaman yang tinggi serta adanya denda atau dana tambahan dari pinjaman pokok yang harus dibayar, akan tetapi hal ini tidak ada penjelasan di awal perjanjian atau yang tertera dalam operasional fintech lending pinjaman tunai.
maka borrower banyak yang tidak tahu hal mengenai dana tambahan dari utang pokok yang harus dibayar, jumlah uang yang mereka pinjam setiap harinya terus meningkat karena adanya dana tambahan dari utang pokok (wawancara dengan wawan, member aplikasi fintech lending, 14 agustus 2024).
hal ini sangat merugikan bagi pengguna fintech lending pinjaman tunai dan hal ini juga dapat menimbulkan unsur ketidakpastian dan unsur gharar dalam pinjaman online. akad utang piutang termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk menolong dan mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkannya.
oleh karena itu, orang yang berutang biasanya adalah orang yang sedang dalam kesusahan ekonomi, sehingga tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad macam ini (alfa assegaf, zaenab, 2019 : 84).
sedangkan dana tambahan dari utang pokok yang terjadi pada fintech lending pinjaman tunai ini termasuk riba qardh adalah riba karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad atau perjanjian utang piutang.
sehingga saat jatuh tempo utang, pemberi utang (muqridh) menerima pengembalian sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima utang (muqtaridh).
riba di dalam bermuamalah salah satunya di dalam akad utang piutang dalam hal ini pinjaman online sudah pasti praktik riba adalah haram. para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. riba adalah salah satu usaha untuk mecari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci allah swt.
praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan.
oleh karena itu, islam mengaharamkan riba. allah mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudaratan dan mewujudkan kemaslahatan manusia (rozalinda, 2016 : 241).
dengan demikian bila dikaitkan dengan prinsip ekonomi syariah, praktik pinjaman online pada fintech lending pinjaman tunai tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah sebab mengandung riba.
pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok yang termasuk riba qardh. kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo yang termasuk riba jahiliyah.
e. kesimpulan dan saran
1. kesimpulan
a. fenomena pinjaman online secara masif karena mudah diakses saat mereka melakukan transaksi pinjaman online, tidak susah, seperti pinjaman di bank.
budaya masyarkat yang konsumtif, kurangnya pengetahuan masyarakat bahaya pinjaman online. sehingga mui kabupaten musi banyuasin memberikan pandangan terhadap pinjaman online, bagi yang sudah paham, hindari dan jangan sampai terlibat, karena banyak sekali mudaratnya.
pengawasan lembaga pinjaman online di kabaputen musi banyuasin, tidak ada pengawasan, hanya sebatas sosialisasi bahwa pinjaman online tersebut hukumnya haram, dan merujuk juga fatwa dari mui pusat.
pandangan fenomena layanan keuangan berbasis digital adalah, jika akad nya sesuai  syariah, itu sah sah saja utk mengikutin perkembangan zaman sekarang ini, contoh seperti adanya jual beli menggunakan aplikasi, sophie, aplikasi dana, dan lain-lain.
pinjaman online itu, aksesnya sangat mudah sekali, jika dipergunakan  masyarakat yang tidak paham akan dampak pinjaman online tersebut dan mudarat nya banyak sekali, dipermalukan dimuka umum, selalu dikejar kejar orang yang memberikan pinjaman online tersebut, bunga besar sehingga menyulitkan masyarakat untuk bisa melunasin pinjaman online tersebu, rumah tangga kurang harmonis, bisa berujung kriminalitas.
fungsi fatwa dewan syariah nasional mui  adalah sebagai kounter/filter maraknya pinjaman online, sehingga bisa untuk dasar pemerintah melarang kegiatan pinjaman online tersebut, yang dampaknya sangat merugikan.
langkah langkah mui kabupaten musi banyuasin dalam melarang pinjaman online, yaitu:
sosialisasi dipengajian majelis dan masjid masjid, dan mengoptimalkan peran fungsi basnas kabupaten musi banyuasin jika masyarakat ada kepentingan untuk membuka usaha umkm.
b. berdasarkan prinsip ekonomi syariah, praktik pinjaman online pada fintech lending pinjaman tunai yang belum terdaftar di otoritas jasa keuangan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, sebab mengandung riba.
pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok yang termasuk riba qardh. kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo yang termasuk riba jahiliyah.
selanjutnya praktik pinjaman online pada fintech lending pinjaman tunai tidak sesuai dengan hukum islam sebab mengandung unsur gharar karena adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam sistem operasional atau perjanjian yang telah dibuat, kemudian dharar.
karena dalam hal ini dapat membahayakan pengguna fintech lending pinjaman tunai karena fintech lending ini ilegal serta adanya unsur zhulm, yang mana dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna finteh lending pinjaman tunai.
2. saran
a. berdasarkan pemaparan peneliti tentang praktik pinjaman online pada fintech lending pinjaman tunai, sebaiknya masyarakat yang ingin meminjam uang bersasis teknologi informasi atau disebut dengan pinjaman online harus lebih teliti lagi dalam mengenai memilih berbagai fintech lending pinjaman online, sebab tidak sedikit pada masa sekarang ini banyak fintech lending yang belum terdaftar bahkan  tidak berizin otoritas jasa keuangan atau sering disebut dengan istilah ilegal. kemudian hendaknya masyarakat atau pengguna fintech lending lebih berhati-hati mengenai soal cara operasional dan ketentuan- ketentuan yang ada di dalam fintech lending agar sesuai hukum syara’ dan tidak menimbulkan kerugian antara salah satu pihak maupun kedua belah pihak dan harus berpikir panjang lagi soal menanggung resiko dalam menggunakan atau fintech lending peminjaman online tersebut.
b. pada pihak yang berwenang misalnya otoritas jasa keuangan harus memberikan pengawasan yang lebih ketat terkait dengan fintech lending, dimana banyaknya fintech lending yang masih ilegal atau belum terdaftar bahkan tidak berizin di otoritas jasa keuangan, kemudian hendaknya pihak otoritas jasa keuangan atau yang berwenang memberikan teguran maupun arahan yang benar kepada aplikasi-aplikasi atau berbagai fintech lending yang memberatkan masyarakat.
otoritas jasa keuangan harus memperhatikan aplikasi-aplikasi yang melakukan sistem pinjam meminjamn secara online dalam aplikasi atau fintech lending yang mengatasnamakan otoritas jasa keuangan, karena apabila tidak diperhatikan, ketika aplikasi dilacak bisa bahaya dan memberikan mudharat karena tidak ada yang menjamin dan tidak ada di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan.
c. untuk pihak yang berwenang yaitu kementrian komunikasi dan informatika (kominfo) sebaiknya dan seharusnya melakukan tindakan yang tegas yatitu mencabut seluruh fintech lending yang belum terdaftar dan tidak berizin atau disebut dengan ilegal, agar tidak ada lagi masyarakat yang mendapatkan dampak negatif dari berbagai macam fintech lending ilegal yang marak berkembang dikalangan saat ini.
daftar pustaka
abdul aziz, ensiklopedi hukum islam, jilid 5, (jakarta: ichtiar baru van hoeve, 1996)
ahmad azhar basyir, asas-asas hukum muamalat, (hukum perdata islam), edisi revisi, (yogyakarta: fakultas hukum uii, 1993)
ana    toni    robi    candra    yudha,dkk, fintech syariah: teori dan terapan, (surabaya: scopindo media pustaka, 2020)
andi arvian agung, erlina,”perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa pinjaman online”, jurnal perkembangan hukum, vol.3 no.2, november 2020
djoni s.ghozali, usman, hukum perbankan, (jakarta: sinar grafika, 2012)
djumhana muhammad, hukum perbankan diindonesia, (bandung: citra aditya bakti, 2012)
hendi suhendi, fiqh muamalah (jakarta: raja grafindo persada, 2013)
imam mustofa, fiqih muamalah kontemporer, (jakarta: rajawali pers, 2016)
ismail nawawi, fikih muamalah klasik dan kontemprer,(semarang: ghalia indonesia, 2012)
johan wahyudi, perbandingan prinsip mengenal nasabah pada tekfin berdasarkan peraturan bi dan ojk, http://library.binus.ac.id,diakses pada pukul 20.19 tanggal 21 maret 2024
kasmir, bank dan lembaga keuangan lainnya, (jakarta : pt rajagrapindo persada 2012), ed. 1 cet 2moh.rifa‟i, ilmu fiqih islam lengkap, (semarang;cv. toha putra, 1978)
muhammad syafi‟i antonio, bank syariah dari teori kepraktik, (jakarta : gema insane, 2001)
nugroho rachmaniyah, “fenomena perkembangan crowd funding”, jurnal ekonomi, vol.4, no.1, april 2019
r. subekti, r. tjitrosudibyo, kitab undang-undang hukum perdata,(jakarta: pradnya paramita, 1991)
rachmat syafe‟i, fiqih muamalah,(bandung: pustaka setia,2001)
rozalinda, fikih ekonomi syariah, (jakarta: pt raja grafindo persada, 2016)
sugiyono, metode penelitian kuantitatif , kualitatif dan r&d (bandung: cv. alfabeta, 2008)
yolanda pusvita sari,”financial technologhy(peer to peer lending)dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di indonesia”,(universitas negeri semarang, semarang, 2020)
zaenab alfa assegaf,”tinjauan hukum islam terhadap utang piutang melalui media online (studi kasus aplikasi pinjam yuk)”, (uin raden intan, lampung,2019)