Ada Pendampingan Dinas Sosial Ke BPKP Sumsel, Apa Yang Terjadi?

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Sabtu , 28 Sep 2024 - 19:53

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Sukma Frando, S.H., M.H didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Firmansyah, S.H mendampingi Dinas Sosial Kabupaten Lahat melakukan koordinasi dan konsultasi ke Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel.--Humas Kejati Sumsel

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Sukma Frando, S.H., M.H didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Firmansyah, S.H mendampingi Dinas Sosial Kabupaten Lahat melakukan koordinasi dan konsultasi ke Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Hal ini dilakukannya bersama Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Lahat terkait pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan sosial tunai berbasis data P3KE tahun anggaran 2024 pada Dinas Sosial Kabupaten Lahat.

Bertempat di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel, Jumat 27 September 2024.

Koordinasi dengan BPKP Perwakilan Sumatera Selatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kegiatan ini juga merupakan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

Sebelumnya, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lahat Toto Roedianto S.Sos., S.H., M.H melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (Restorative Justice) terhadap perkara tindak pidana pencurian.

Yang dilakukan tersangka atas nama Widodo Julianto Bin Edi Juarsyah yang disangka melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP.

Dalam kegiatan ini Kajari Lahat didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Priyuda Adhytia Mukhtar, S.H serta Jaksa Penuntut Umum Rachmat Aqbar, S.H.

Pelaksanaan Restorative Justice ini dilakukan setelah sebelumnya dilakukan ekspose/gelar perkara di hadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Melalui sarana zoom meeting serta telah mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum.

ada pendampingan dinas sosial ke bpkp sumsel, apa yang terjadi?                            palembang, koranpalpres.com - kepala seksi perdata dan tata usaha negara sukma frando, s.h., m.h didampingi kepala seksi tindak pidana khusus firmansyah, s.h mendampingi dinas sosial kabupaten lahat melakukan koordinasi dan konsultasi ke perwakilan bpkp provinsi sumatera selatan (sumsel).
hal ini dilakukannya bersama tim jaksa pengacara negara kejaksaan negeri lahat terkait pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan sosial tunai berbasis data p3ke tahun anggaran 2024 pada dinas sosial kabupaten lahat.
bertempat di kantor perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi sumsel, jumat 27 september 2024. 
koordinasi dengan bpkp perwakilan sumatera selatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
baca juga:kejari dan bpjs kesehatan ogan ilir tandatangani perpanjangan mou semester ii 2024, tentang apa?
baca juga:sumsel menjadi pusat pelatihan pendidikan wartawan tingkat nasional, ini harapan pj gubernur elen setiadi 
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kegiatan ini juga merupakan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.
sebelumnya, bertempat di kantor kejaksaan negeri (kejari) lahat, kepala kejaksaan negeri (kajari) lahat toto roedianto s.sos., s.h., m.h melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice) terhadap perkara tindak pidana pencurian.
yang dilakukan tersangka atas nama widodo julianto bin edi juarsyah yang disangka melanggar ketentuan pasal 362 kuhp. 
dalam kegiatan ini kajari lahat didampingi kepala seksi tindak pidana umum priyuda adhytia mukhtar, s.h serta jaksa penuntut umum rachmat aqbar, s.h. 
baca juga:perwakilan kejati sumsel ini hadir di kegiatan pengamanan strategis di dinas ini
baca juga:polling 3 akun instagram menangkan esp-riezky di pilgub sumsel, yuk intip legacy eddy santana putra
pelaksanaan restorative justice ini dilakukan setelah sebelumnya dilakukan ekspose/gelar perkara di hadapan jaksa agung muda tindak pidana umum dan kejaksaan tinggi sumatera selatan.
melalui sarana zoom meeting serta telah mendapat persetujuan dari jaksa agung muda tindak pidana umum kejaksaan agung prof. dr. asep nana mulyana, s.h., m.hum. 
"selanjutnya kepala kejaksaan negeri lahat menerbitkan surat ketetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dan dilakukan pengeluaran terhadap tersangka dari lapas kelas iia lahat," ujar kasi intel kejari lahat, zit muttaqin, s.h., m.h.
bahwa kronologi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka yaitu pada hari selasa 2 juli 2024 sekira pukul 17.30 wib.
baca juga:antisipasi bullying, disdik kota palembang gelar bimtek pencegahan kekerasan pada anak
baca juga:taman wisata alam punti kayu tak terawat, ini kata pj walikota palembang
bertempat di rumah anak korban gaston akbar yang beralamat di gang pelita dalam i, kelurahan pasar bawah, kecamatan lahat, kabupaten lahat.
tersangka meminjam 1 unit handphone samsung galaxy a13 warna hitam milik anak korban, setelah anak korban tertidur tersangka mengambil 1 unit handphone samsung galaxy a13 warna hitam tersebut.
dan 1 unit handphone redmi 8 warna hitam milik anak korban yang sedang dicharge. "selanjutnya tersangka langsung pergi meninggalkan rumah anak korban dengan membawa 2 unit handphone milik anak korban tersebut," katanya.
akibat perbuatan tersangka, anak korban mengalami kerugian sebesar rp3.999.000. selanjutnya pada hari selasa 3 september 2024 jaksa fasilitator berperan aktif mempertemukan.
baca juga:cagub sumsel eddy santana putra naik lrt: integrasikan multimoda hingga ke kampus unsri
baca juga:wow! kejati sumsel tahan direktur utama pt perentjana djaja, berikut kasusnya
dan mengupayakan perdamaian antara tersangka dan anak korban yang dihadiri oleh pihak keluarga, perangkat desa setempat, tokoh agama, dan petugas kepolisian polres lahat selaku penyidik. 
dalam pertemuan tersebut anak korban dan orangtuanya telah memaafkan tersangka sehingga tercapai kesepakatan perdamaian antara tersangka dan anak korban.
tersangka juga mengembalikan handphone anak korban yang telah diambilnya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. 
"perkara ini dihentikan berdasarkan keadilan restoratif karena telah memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam peraturan kejaksaan republik indonesia nomor 15 tahun 2020," ungkapnya. 
baca juga:ustad abdul somad beri dukungan untuk paslon rdps di pilkada palembang, temani uas besuk h halim
baca juga:hore! insentif 252 rt di ilir barat ii palembang cair, oktober gaji rt bakal naik segini
tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang mana salah satu syaratnya adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
bahwa kepala kejaksaan negeri lahat beserta jajaran terus berupaya melakukan penegakan hukum humanis yang mengakomodir nilai-nilai keadilan dan sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat sehingga penegakan hukum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"