Dongkrak Pendapatan Pajak Daerah, Pj Gubernur Sumsel Bikin Terobosan Luar Biasa Bareng 17 Kabupaten/Kota

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Selasa , 22 Oct 2024 - 15:50

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi (dua dari kiri) didampingi Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Hendriwan dan Sekda Sumsel Edward Candra menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemprov Sumsel dengan 17 Pemkab/Pemkot se-Sumsel.--Humas Pemprov Sumsel for koranpalpres.com

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) fokus meningkatkan pendapatan pajak daerah.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemprov Sumsel antara lain melaunching Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada pertengahan Agustus 2024 kemarin.

Terbaru, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi membuat terobosan sekaligus langkah strategis yakni menjalin kerja sama dengan 17 pemerintah kabupaten/kota se-Sumsel.

Kerja sama berupa implementasi pelaksanaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Kerja sama ini tertuang dalam perjanjian yang ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumsel dan disaksikan Pj Gubernur Elen Setiadi.

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini berlansung di Ballroom hotel Novotel Palembang Selasa, 22 Oktober 2024.

Dalam arahannya Pj Gubernur Elen Setiadi mengatakan, perjanjian kerja sama ini merupakan terobosan dan langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Selanjutnya penerimaan pajak daerah ini digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Sumsel.

Elen mengharapkan melalui kerja sama ini, proses pemungutan dan pengelolaan pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan optimal, transparan, dan akuntabel.

"Dalam hal opsen pajak MBLB, kami imbau Kepala Daerah agar menyusun Peraturan Bupati/Walikota sebagai bentuk sinergi peraturan dan pendanaan,” tutur Elen.

dongkrak pendapatan pajak daerah, pj gubernur sumsel bikin terobosan luar biasa bareng 17 kabupaten/kota                            palembang, koranpalpres.com – pemerintah provinsi sumatera selatan (pemprov sumsel) fokus meningkatkan pendapatan pajak daerah.
berbagai upaya telah dilakukan pemprov sumsel antara lain melaunching pemutihan pajak kendaraan bermotor pada pertengahan agustus 2024 kemarin.
terbaru, pj gubernur sumsel elen setiadi membuat terobosan sekaligus langkah strategis yakni menjalin kerja sama dengan 17 pemerintah kabupaten/kota se-sumsel.
kerja sama berupa implementasi pelaksanaan opsen pajak kendaraan bermotor (pkb), opsen biaya balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (mblb).
baca juga:wakili pj wako, h hermawan buka acara rekonsiliasi penerimaan pajak daerah provinsi sumatra selatan 
baca juga:optimalkan penerimaan retribusi dan pajak daerah, bsb dan pemkot lubuklinggau lakukan terobosan tak terduga
kerja sama ini tertuang dalam perjanjian yang ditandatangani oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-sumsel dan disaksikan pj gubernur elen setiadi.
penandatanganan perjanjian kerja sama ini berlansung di ballroom hotel novotel palembang selasa, 22 oktober 2024.
dalam arahannya pj gubernur elen setiadi mengatakan, perjanjian kerja sama ini merupakan terobosan dan langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. 
selanjutnya penerimaan pajak daerah ini digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di sumsel. 
baca juga:tahun 2024 bapenda lahat target realisasi pajak daerah capai rp 200 miliar, ini strateginya
baca juga:samsat oku timur bisa layani 300 berkas perhari, catat batas akhir pemutihan pkb disini!
elen mengharapkan melalui kerja sama ini, proses pemungutan dan pengelolaan pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan optimal, transparan, dan akuntabel.
"dalam hal opsen pajak mblb, kami imbau kepala daerah agar menyusun peraturan bupati/walikota sebagai bentuk sinergi peraturan dan pendanaan,” tutur elen.
lebih lanjut dia menambahkan, kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan pajak yang sangat potensial bagi daerah. 
sehingga untuk itu sambung elen, diperlukan sinergi yang kuat antara pemprov sumsel dan pemkab/pemkot dalam mengelola pendapatan.
baca juga:jangan sampai terlewat! ini jadwal dan syarat lengkap pemutihan pajak kendaraan bermotor di sumsel
baca juga:hari ini kebijakan pemutihan dimulai, begini penjelasan dirlantas polda sumsel
termasuk dalam memaksimalkan pendataan, pemungutan, dan pengawasan pajak kendaraan bermotor. 
“kami harap kerja sama ini mampu mendorong peningkatan pad (pendapatan asli daerah) sehingga pembangunan daerah kita bisa lebih efektif,” timpalnya.
elen menyebutkan bahwa sumsel termasuk dalam 4 provinsi yang telah menyelesaikan pergub.
“kita (sumsel) juga termasuk 12 provinsi yang telah menyelesaikan perjanjian kerja sama," tukasnya.
baca juga:pemprov sumsel kembali selenggarakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, ini jadwalnya!
baca juga:yuk manfaatkan pemutihan pajak kendaraan, ini jadwal samling di kecamatan ogan ilir 
apresiasi kemendagri
sementara itu, direktur pendapatan daerah kemendagri hendriwan mengungkapkan, kegiatan ini dalam upaya meningkatkan kemampuan daerah. 
pasalnya sambung hendri, selama ini hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah yang bersangkutan.
dengan adanya penandatanganan perjanjian kerja sama ini tambah hendri, maka perbandingan bagi hasil opsen ini adalah bagaimana mempercepat pendapatan daerah real time.
baca juga:cek tanggalnya disini! batas akhir pemutihan pajak, ingat ya jangan sampai ada tunggakan dan hindari denda
baca juga:dirut pt pusri ajak rombongan temui pj gubernur sumsel, bahas apa?
“tanpa perlu menunggu mana yang menjadi milik provinsi dan mana yang menjadi milik kabupaten/kota,” singgungnya.
dia menjelaskan, besaran pokok opsen pkb dan opsen bbnkb terutang ditetapkan oleh gubernur di wilayah kabupaten/kota tersebut dan dicantumkan di dalam skpd.
selanjutnya wajib pajak opsen pkb dan opsen bbnkb membayar pajak terutang menggunakan sspd berdasarkan skpd sebagaimana dimaksud ayat 1.
selain itu dalam rangka optimalisasi penerimaan pkb dan opsen pkb dan bbnkb dan opsen bbnkb, dia meminta pemprov bersinergi dengan pemkab/pemkot.
baca juga:pj walikota palembang temui pj gubernur sumsel di griya agung, bahas apa?
baca juga:musim penghujan tiba! pj gubernur elen setiadi ajak satgas bencana kota lubuklinggau tingkatkan kewaspadaan
sinergi berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan pkb dan bbnkb.
"pada prinsipnya kemendagri mengawal proses persiapan pelaksanaan opsen pkb dan opsen bbnkb, sehingga nantinya penerimaan pajak bisa langsung di split (pisahkan),” tandasnya.
realisasi pkb dan bbnkb hingga 30 september 2024
sekretaris daerah (sekda) provinsi sumsel edward candra, dalam laporannya mengemukakan, optimalisasi penerimaan pkb dan opsen pkb, bbnkb dan opsen bbnkb, pajak mblb dan opsen mblb pemprov bersinergi dengan pemkab/pemkot.
baca juga:maksimalkan potensi kopi sumsel, pj gubernur elen setiadi dukung perbaikan tata kelola dari a sampai z 
baca juga:pj gubernur elen setiadi dorong bupati-walikota tingkatkan kemampuan guru kuasai metode pembelajaran gasing
hal ini berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 2022 bahwa pkb dan opsen pkb, bbnkb dan opsen bbnkb, pajak mblb dan opsen pajak mblb mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan uu hkpd yaitu pada 5 januari 2025.
masih dalam laporannya, edward merinci realisasi pkb hingga 30 september 2024 sebesar rp871.179.536.625, dari target sebesar rp1.198.685.750.280 atau 72, 68%.
lalu realisasi bbnkb hingga 30 september 2024 sebesar rp813.215.857.625, dari target rp1.084.291.212.352, atau 75%. 
sementara, untuk persentase pad terhadap pendapatan daerah sebesar 75,05%, persentase pajak daerah terhadap pad sebesar 72, 96%.
baca juga:buka dignation sumsel 2024, pj gubernur elen setiadi ulas 6 strategi mendorong praktik ekonomi digital
baca juga:pusri menantikan realisasi pelabuhan tanjung carat, pj gubernur sumsel beri statement mengejutkan
“kemudian persentase pkb terhadap pajak daerah sebesar 72,68% dan persentase bbnkb terhadap pajak daerah sebesar 75%,” pungkasnya.