Mendagri Tito Karnavian Warning ASN Sumsel yang Tidak Netral, Ayo Bawaslu Bisa!

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Sabtu , 02 Nov 2024 - 20:38

Mendagri Tito Karnavian mewarning oknum ASN di Sumsel yang tidak netral sepanjang tahapan Pilkada Serentak 2024.--Humas Pemprov Sumsel for koranpalpres.com

Meski ada juga yang tidak memenuhi syarat, baik dari segi saksi maupun bukti pendukung, sehingga prosesnya dihentikan.

“Jika laporan terbukti memenuhi unsur pidana, Bawaslu akan melanjutkannya ke tahap penyidikan, lalu melimpahkannya ke kepolisian untuk penanganan lebih lanjut,” pungkasnya.

mendagri tito karnavian warning asn sumsel yang tidak netral, ayo bawaslu bisa!                            palembang, koranpalpres.com – menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian mewarning oknum aparatur sipil negara (asn) di sumatera selatan (sumsel) yang tidak netral sepanjang tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
peringatan keras itu disampaikan mendagri tito karnavian di sela kunjungan kerja (kunker) di kota palembang, jumat, 1 november 2024.
mengutip sumateraekspres.bacakoran.co, meminta badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) sumsel untuk tidak ragu menindak para oknum asn nakal itu sesuai peraturan berlaku.
pasalnya terkait netralitas asn, tito karnavian mengaku sudah mengeluarkan surat edaran (se). 
baca juga:oknum pps silaberanti tidak netral, kpu kota palembang cuek, tarech rasyid: wah parah ini!
baca juga:tidak netral, kapolres ini ingatkan akan ada sanksi bagi anggotanya
termasuk surat perjanjian bersama dengan kemenpanrb yang berlaku untuk seluruh asn agar dapat menjaga netralitasnya selama pelaksanaan pemilu dan pilkada. 
apabila memang terbukti sambung tito karnavian, sejumlah sanksi tegas telah disiapkan untuk menindak para oknum asn nakal yang tidak netral.
"sanksi tersebut mencakup sanksi secara administrasi, sanksi mediasi ataupun sanksi secara pidana," ujar tito karnavian kepada awak media. 
dia merinci, untuk sanksi administrasi maka akan ditindaklanjuti pihaknya yang akan di-follow up kepala daerahnya. 
baca juga:wajib punya bukti, polda sumsel bakal tindak tegas personel tidak netral di pemilu 2024
baca juga:tegas! ada personel tidak netral di pemilu 2024 bakal dapat sanksi, ini penjelasan kabid humas polda sumsel
"bisa saja sanksi administrasi sampai kepada pencopotan jabatan, sementara untuk sanksi pidana akan menjadi ranah polisi dan aparat terkait yang menangani," imbuh tito.
lebih lanjut dia menambahkan, tidak sedikit oknum asn atau pejabat yang dicopot dari jabatannya sepanjang pemilu 2024 dan pilkada serentak 2024 ini. 
"untuk data lebih rinci, rekan-rekan wartawan bisa cek di bawaslu, pokoknya sudah banyak," tandasnya.
informasi yang dikumpulkan, memang beberapa hari terakhir, mulai dari pemberitaan media massa dan media online, ataupun info viral di akun media sosial, telah banyak menyoroti oknum asn mendukung salah satu pasangan calon (paslon) pilkada. 
baca juga:mendagri tito karnavian apresiasi program pj walikota, revitalisasi kambang iwak hingga destinasi heritage
baca juga:pemkab muba sukses kendalikan inflasi daerah, begini kata mendagri tito karnavian
baik paslon gubernur dan wakil gubernur sumsel maupun paslon bupati dan wakil bupati serta paslon walikota dan wakil walikota di sumsel.
tim hukum hdcu melapor ke bawaslu sumsel
terakhir, tim hukum paslon gubernur nomor urut 1 herman deru-cik ujang (hdcu), muhammad widad sh mh mendatangi kantor bawaslu sumsel, jumat sore, 1 november 2024. 
muhammad widad dkk melaporkan dugaan pelanggaran atas keterlibatan oknum pejabat asn dan pejabat bumd dalam kegiatan kampanye paslon lainnya.
baca juga:kenang almarhumah ibunda mendagri tito karnavian semasa hidup, ratu dewa sebut beliau panutan kita semua
baca juga:kunker ke sumsel, ini yang dilakukan ketua umum tp pkk tri tito karnavian 
dia mengaku sengaja datang ke bawaslu sumsel untuk melaporkan pelanggaran terkait pasal 70 ayat 1 pada uu nomor 1 tahun 2015 dan peraturan pemerintah nomor 189 tahun 2015. 
“uu dan peraturan pemerintah ini jelas melarang keterlibatan asn pejabat bumd, hingga kepala desa atau lurah dalam kampanye politik,” tegasnya.
widad menjelaskan, laporan mereka telah diterima oleh staf bawaslu sumsel. 
“kami akan menunggu hasil konfirmasinya dan tindak lanjut bawaslu sumsel terkait laporan ini,” tegasnya. 
baca juga:ada asn dan pejabat bumd diduga ikut kampanye cagub dilaporkan ke bawaslu sumsel, ayo tebak!
baca juga:wajah oknum asn kedapatan main hp saat serius rapat bahas evaluasi karhutla bersama pimpinan
jika nantinya terbukti, maka lanjut widad, ini akan menjadi tindakan yang ke-5 atau ke-6 kalinya terkait dugaan pelanggaran serupa. 
selain dugaan keterlibatan asn, laporan ini juga menyebut adanya dugaan pelanggaran berupa pembagian hadiah atau janji yang melampaui ketentuan kampanye yang berlaku. 
bawaslu sumsel tangani 25 dugaan pelanggaran
bawaslu sumsel akan mengkaji laporan tersebut dan menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. 
baca juga:wah parah! oknum asn inspektorat di palembang mengatasnamakan kejaksaan jadi makelar kasus korupsi
baca juga:diduga kuat oknum camat di ogan ilir 'ada main' dengan oknum asn di ruang kerjanya
komisioner bawaslu sumsel divisi penanganan pelanggaran, ahmad naafi menyampaikan hingga jumat sore, 1 november 2024, pihaknya telah menerima total 25 laporan terkait dugaan pelanggaran pilkada di wilayah sumsel.
dia merinci dari jumlah tersebut, 20 laporan berkaitan dengan pilbup dan pilwako, 4 laporan terkait pilgub sumsel. 
“selain itu, terdapat 1 temuan yang berasal dari pengawasan aktif bawaslu sumsel mengenai dugaan ketidaknetralan asn,” urai naafi.
puluhan laporan tersebut sambung dia meliputi berbagai jenis pelanggaran, termasuk kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh beberapa peserta pilkada. 
baca juga:kajari banyuasin lakukan penandatanganan kesepakatan bersama bawaslu, tentang ap?
baca juga:nah! ada apa ini, kejari banyuasin lakukan koordinasi dengan bawaslu
saat ini masih kata naafi, bawaslu sumsel tengah memproses laporan-laporan tersebut untuk menentukan apakah memenuhi syarat materiil dan formil. 
proses tersebut meliputi klarifikasi dan pembuktian. 
“jika laporan terbukti memenuhi unsur pidana, kasus akan dibawa ke sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) provinsi sumsel,” jelasnya.
beberapa laporan telah diregistrasi dan masuk tahap pembahasan di sentra gakkumdu.
baca juga:koordinasi bersama bawaslu, ini dibahas tim intelijen kejari banyuasin
baca juga:bawaslu sumsel gelar deklarasi kampanye damai 2024, wujudkan pilkada zero konflik
meski ada juga yang tidak memenuhi syarat, baik dari segi saksi maupun bukti pendukung, sehingga prosesnya dihentikan. 
“jika laporan terbukti memenuhi unsur pidana, bawaslu akan melanjutkannya ke tahap penyidikan, lalu melimpahkannya ke kepolisian untuk penanganan lebih lanjut,” pungkasnya.