Lakukan Penelitian Berkas Perkara Korupsi Pengadaan Aplikasi Santan, Ini Langkah Kejari Muba

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Selasa , 03 Dec 2024 - 16:25

Kejari Muba melakukan upaya penegakan hukum, setelah melakukan penelitian berkas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Aplikasi Santan.--Humas Kejati Sumsel

MUBA, KORANPALPRES.COM - Berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan surat Nomor: Print- 1731/L.6.16/Ft.1/11/2024. Tanggal 11 November 2024.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Musi Banyuasin (Muba) Roy Riady, S.H.,M.H mengatakan, bahwa dalam upaya penegakan hukum, setelah melakukan penelitian berkas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Aplikasi Santan (Sistem Aplikasi Nomor Tanah Desa).

Pada Desa yang tersebar di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Tahun Anggaran (TA) 2021 dari Jaksa Penyidik.

Telah menyusun dakwaan terhadap Tersangka RC yang di dakwa dengan beberapa hal pasal seperti Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kemudian Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Selanjutnya Pasal 12B jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

lakukan penelitian berkas perkara korupsi pengadaan aplikasi santan, ini langkah kejari muba                             muba, koranpalpres.com - berdasarkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan surat nomor: print- 1731/l.6.16/ft.1/11/2024. tanggal 11 november 2024.
kepala kejaksaan negeri (kajari) musi banyuasin (muba) roy riady, s.h.,m.h mengatakan, bahwa dalam upaya penegakan hukum, setelah melakukan penelitian berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan aplikasi santan (sistem aplikasi nomor tanah desa).
pada desa yang tersebar di kabupaten musi banyuasin (muba) tahun anggaran (ta) 2021 dari jaksa penyidik.
telah menyusun dakwaan terhadap tersangka rc yang di dakwa dengan beberapa hal pasal seperti pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999.
baca juga:wah! ada tes di wilayah kejati sumsel, tentang apa?
baca juga:sosok petinggi kejati sumsel ini pimpin upacara hut ke-53 korpri, siapa?
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999.
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana jo. pasal 64 ayat (1) kuhp.
kemudian subsidiair pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999.
baca juga:sumsel run 2024, ada sosok asintel kejati sumsel, ini buktinya
baca juga:wah! ternyata kajari palembang juga ikut rakerda kejati sumsel 2024, ini sosoknya
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana jo. pasal 64 ayat (1) kuhp. 
selanjutnya pasal 12b jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.
tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 64 ayat (1) kuhp.
pasal 3 jo. pasal 2 ayat (1) huruf a undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo. pasal 64 ayat (1) kuhpidana.
baca juga:resmi ditutup, apa berikut hasil rapat kerja daerah wilayah kejati sumsel
baca juga:ada penyerahan tersangka dan barang bukti di kejati sumsel, kasus apa?
adapun terdakwa muhzen alhifzi, se bin ahyul fahar, muhammad arief, s.t bin arfan, riduan, s.e bin a. hamid di dakwa dengan dakwaan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999.
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana jo. pasal 64 ayat (1) kuhp.
subsidiair pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:ada rapat kerja daerah wilayah kejati sumsel 2024, siapa yang membukanya!
baca juga:wah! ada mou kejati sumsel dengan pemprov sumsel, dalam bidang apa
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999.
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana jo. pasal 64 ayat (1) kuhp.   
bahwa dalam kegiatan ini kajari muba roy riady, s.h., m.h bersama kepala seksi tindak pidana khusus dan tim jaksa penyidik umum kejaksaan negeri musi banyuasin, menyampaikan telah melaksanakan pelimpahan berkas perkara ini ke pengadilan tindak pidana korupsi kelas ia palembang.
"dan saat ini kita sedang menunggu penetapan hari sidang pertama," tutup kajari muba. 
baca juga:pln gelar bazar umkm di sarinah, suguhkan pesona timur indonesia
baca juga:ternyata pejabat kejati sumsel ini wakili kajati hadiri acara anugrah inovator sumsel 2024, siapa?
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"