Wow! 3 Terdakwa Korupsi Jaringan Internet PMD Muba Dituntut Berbeda, Kenapa?

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Senin , 16 Dec 2024 - 22:13

Sebanyak 3 terdakwa dituntut oleh JPU dengan pidana penjara yang berbeda, di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang, Senin 16 Desember 2024. --istimewa

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Sebanyak 3 terdakwa dituntut oleh JPU dengan pidana penjara yang berbeda, di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang, Senin 16 Desember 2024.

Hal ini terkait kasus dugaan korupsi pada kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan internet PMD Musi Banyuasin (Muba) tahun anggaran 2019-2023,

Untuk terdakwa Muhammad Arief Direktur PT Info Media Solusi Net, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana penjara selama 9 tahun.

Kemudian terdakwa Riduan Kasi Keuangan Desa Dinas PMD Muba dituntut dengan pidana penjara selama 7 tahun.

Dan terakhir Harbal Fijar selaku Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Desa Dinas PMD Muba 1 tahun 6 bulan

Tuntutan tersebut, dibacakan oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel dan Kejari Muba dihadapan majelis hakim yang diketuai Efiyanto, S.H., M.H dalam persidangan yang digelar di PN Palembang.

Dalam amar pidana JPU, menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah bersalah dan menyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum.

“Menuntut dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Arief oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun serta denda Rp500 juta subsider 1 tahun dan pidana tambahan mengembalikan uang pengganti sejumlah Rp15 miliar apabila tidak mengembalikan maka diganti dengan hukum 4 tahun 6 bulan,” ujar JPU.

Lanjut JPU lagi, untuk Terdakwa Riduan, JPU menuntut dengan pidana penjara selama 7 tahun serta denda denda sebesar Rp300 juta subsider 10 bulan.

Dan pidana tambahan mengembalikan uang pengganti sejumlah Rp1,6 miliar apabila tidak mengembalikan diganti dengan pidana selama 3 tahun 6 bulan.

wow! 3 terdakwa korupsi jaringan internet pmd muba dituntut berbeda, kenapa?                            palembang, koranpalpres.com - sebanyak 3 terdakwa dituntut oleh jpu dengan pidana penjara yang berbeda, di pengadilan negeri (pn) tipikor palembang, senin 16 desember 2024.
hal ini terkait kasus dugaan korupsi pada kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan internet pmd musi banyuasin (muba) tahun anggaran 2019-2023,  
untuk terdakwa muhammad arief direktur pt info media solusi net, dituntut jaksa penuntut umum (jpu) dengan pidana penjara selama 9 tahun.
kemudian terdakwa riduan kasi keuangan desa dinas pmd muba dituntut dengan pidana penjara selama 7 tahun.
baca juga:pejabat kejati sumsel ini buka pelatihan via offline dan online dengan peserta seluruh satker se-sumbagsel
baca juga:wah! kejati sumsel gelar senam, apa tujuannya
dan terakhir harbal fijar selaku kepala bidang pembangunan ekonomi dan desa dinas pmd muba 1 tahun 6 bulan
tuntutan tersebut, dibacakan oleh tim jaksa penuntut umum kejati sumsel dan kejari muba dihadapan majelis hakim yang diketuai efiyanto, s.h., m.h dalam persidangan yang digelar di pn palembang.
dalam amar pidana jpu, menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah bersalah dan menyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum.
“menuntut dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa muhammad arief oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun serta denda rp500 juta subsider 1 tahun dan pidana tambahan mengembalikan uang pengganti sejumlah rp15 miliar apabila tidak mengembalikan maka diganti dengan hukum 4 tahun 6 bulan,” ujar jpu. 
baca juga:pelaksanaan penyerahan dipa ta 2025 di griya agung, ternyata ada perwakilan kejati sumsel, siapa?
baca juga:wah! ada sambutan pejabat kejati sumsel di entry meeting pps bbws sumatera viii
lanjut jpu lagi, untuk terdakwa riduan, jpu menuntut dengan pidana penjara selama 7 tahun serta denda denda sebesar rp300 juta subsider 10 bulan.
dan pidana tambahan mengembalikan uang pengganti sejumlah rp1,6 miliar apabila tidak mengembalikan diganti dengan pidana selama 3 tahun 6 bulan. 
masih kata jpu, sementara itu untuk terdakwa harbal fijar dituntut jpu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.
serta denda rp 50 juta subsider 3 bulan. "terdakwa tidak dikenakan uang pengganti karena sudah mengembalikan sejumlah rp126 juta,” tegas jpu ketika membacakan ketika bacaan tuntutan pidana dihadapan hakim ketua.
baca juga:ada perwakilan kejati sumsel dalam rapat koordinasi di the excelton hotel palembang
baca juga:keren! kejati sumsel dan kejari palembang dapat penghargaan dari kpk, dalam hal apa?
setelah mendengarkan tuntutan pidana dari jpu, 3 terdakwa melalui masing-masing kuasa hukumnya akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi yang akan disampaikan pada sidang pekan depan.
dalam dakwaan jpu, bahwa terdakwa muhammad arief selaku direktur utama pt info media solusi net baik bertindak sendiri-sendiri.
ataupun bersama-sama dengan riduan dan harbal fijar pada kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten musi banyuasin.
selanjutnya pada sekitar bulan januari 2019 sampai dengan bulan desember 2023, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain.
baca juga:wah! ada acara apa di kejati sumsel, ternyata ini
baca juga:wow! ada kejati sumsel di kanwil bpn sumsel, giat apa?
atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut.
kemudian didalam dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) juga menyebutkan, bahwa terdakwa muhammad arief selaku direktur utama pt. info media solusi net (isn).
telah memberikan sejumlah uang dan atau fasilitas kepada harbal fijar selaku kepala bidang pembangunan ekonomi dan desa pada dinas pmd kabupaten musi banyuasin.
bahwa kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada 227 desa di kabupaten musi banyuasin tahun anggaran 2019 sampai dengan 2023 yang bersumber dari anggaran dana desa atau kelurahan.
baca juga:wah! ada tes di wilayah kejati sumsel, tentang apa?
baca juga:sosok petinggi kejati sumsel ini pimpin upacara hut ke-53 korpri, siapa?
sehingga menimbulkan keuangan negara sebesar rp.25.885.165.625,00, sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh inspektorat kabupaten musi banyuasin dalam surat nomor : 700/441/itda-khusus/2024 tanggal 30 mei 2024,
"sehingga atas perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar rp 25 miliar lebih," tandasnya.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"