https://palpres.bacakoran.co/

Ada Sidang Majelis TP-TGR Kabupaten Muba, Bagaimana Hasilnya

Telah dilaksanakan Kegiatan Sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) TA. 2024.--Humas Kejati Sumsel

Sebelumnya, berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan surat Nomor: Print- 1731/L.6.16/Ft.1/11/2024. Tanggal 11 November 2024.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Musi Banyuasin (Muba) Roy Riady, S.H.,M.H mengatakan, bahwa dalam upaya penegakan hukum, setelah melakukan penelitian berkas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Aplikasi Santan (Sistem Aplikasi Nomor Tanah Desa).

BACA JUGA:Pejabat Kejari Muba Ini Gelar PPS Terkait Lanjutan Pembangunan Masjid Al Hurriyah Kecamatan Lais, siapa?

BACA JUGA:Lakukan Penelitian Berkas Perkara Korupsi Pengadaan Aplikasi Santan, Ini Langkah Kejari Muba

Pada Desa yang tersebar di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Tahun Anggaran (TA) 2021 dari Jaksa Penyidik.

Telah menyusun dakwaan terhadap Tersangka RC yang di dakwa dengan beberapa hal pasal seperti Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

BACA JUGA:Seminar Destana Muba TA 2024, Ternyata Ada Sosok Perwakilan Kejari Muba, Ini Buktinya

BACA JUGA:Wah! Ada Jaksa Fungsional Kejari Muba Hadir di Dalam Rapat Ini

Kemudian Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 

Selanjutnya Pasal 12B jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

BACA JUGA:Sukses Jangkau Target 2024, PT SBS Potong 2 Sapi dan Doa Syukur Bersama Warga Tegal Rejo Muara Enim

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan