Ketum SPKA Beri Saran Pembagian Peran yang Jelas Dalam Sistem Transportasi Nasional Perkeretaapian Sesuai UU

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Senin , 30 Dec 2024 - 17:00

Edi Suryanto, Presiden Federasi SP Perkeretaapian dan Ketua Umum Serikat Pekerja Kereta Api.--dokumentasi pribadi

KORANPALPRES.COM – Artikel berjudul Pembagian Peran yang Jelas di Dalam Sistem Transportasi Nasional Perkeretaapian Sesuai Undang-Undang, Antara Fungsi Kebijakan Regulator dan Fungsi Operator Penyelenggara ini ditulis oleh Edi Suryanto, Presiden Federasi SP Perkeretaapian dan Ketua Umum Serikat Pekerja Kereta Api.

Pada tahun 1992 pemerintah dengan persetujuan DPR menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1992, tentang Perkeretaapian.

UU Nomor 13/1992 yang setelah diundangkan saat itu belum mampu mengentaskan berbagai persoalan yang berlaku selama 15 tahun, 1992-2007.

Karena belum mampu membangkitkan perkeretaapian, UU 13/1992 diganti dengan UU 23/2007 tentang Perekeretaapian.

Hadirnya UU 23/2007 saat itu dinilai relevan untuk menggantikan UU13/1992 yang saat itu sudah usang dan dianggap tak mampu memberdayakan perkeretaapian.

Hadirnya UU 23/2007 telah melahirkan banyak karya bagi perkeretaapian, khususnya untuk pembangunan prasarana rel, persinyalan, terowongan, jembatan dan jaringan listrik atas KRL, maju pesat seiring perhatian pemerintah di sektor perkeretaapian.

Sebelum lahir UU 23/2007, pada 5 Agustus 2005 pemerintah telah berusaha menjelaskan dan memisahkan dengan jelas.

Fungsi REGULATOR YANG SANGAT JELAS dengan fokus fungsi Kebijakan Pengaturan dan Pengawasan Pengujian yang ada di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Pembentukan DJKA dengan di Kementerian Perhubungan

Dengan dibentuk DJKA sebagai pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan Policy juga jelas dalam UU 23/2007 ini ingin menjelaskan dan berbagi peran yang jelas dan fokus pada fungsi Regulator melaksanakan pembangunan prasarana.

Pemerintah mulai menyusun UU 23/2007 untuk mengganti UU 13/1992.

ketum spka beri saran pembagian peran yang jelas dalam sistem transportasi nasional perkeretaapian sesuai uu                            koranpalpres.com – artikel berjudul pembagian peran yang jelas di dalam sistem transportasi nasional perkeretaapian sesuai undang-undang, antara fungsi kebijakan regulator dan fungsi operator penyelenggara ini ditulis oleh edi suryanto, presiden federasi sp perkeretaapian dan ketua umum serikat pekerja kereta api.
pada tahun 1992 pemerintah dengan persetujuan dpr menerbitkan undang-undang (uu) nomor 13 tahun 1992, tentang perkeretaapian. 
uu nomor 13/1992 yang setelah diundangkan saat itu belum mampu mengentaskan berbagai persoalan yang berlaku selama 15 tahun, 1992-2007. 
karena belum mampu membangkitkan perkeretaapian, uu 13/1992 diganti dengan uu 23/2007 tentang perekeretaapian.
baca juga:wah! danrem gapo tinjau psn pt. kai, untuk apa ya?
baca juga:serunya kahf workshop grooming class bersama pt kai sumsel 
hadirnya uu 23/2007 saat itu dinilai relevan untuk menggantikan uu13/1992 yang saat itu sudah usang dan dianggap tak mampu memberdayakan perkeretaapian. 
hadirnya uu 23/2007 telah melahirkan banyak karya bagi perkeretaapian, khususnya untuk pembangunan prasarana rel, persinyalan, terowongan, jembatan dan jaringan listrik atas krl, maju pesat seiring perhatian pemerintah di sektor perkeretaapian.
sebelum lahir uu 23/2007, pada 5 agustus 2005 pemerintah telah berusaha menjelaskan dan memisahkan dengan jelas. 
fungsi regulator yang sangat jelas dengan fokus fungsi kebijakan pengaturan dan pengawasan pengujian yang ada di  direktorat jenderal perkeretaapian (djka). 
baca juga:kejati sumsel lakukan kerja sama dengan pt kai, apa bidangnya?
baca juga: ada pejabat kejari muara enim ikut tinjau psn pt kai, ini sosoknya
pembentukan djka dengan di kementerian perhubungan
dengan dibentuk djka sebagai pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan policy juga jelas dalam uu 23/2007 ini ingin menjelaskan dan berbagi peran yang jelas dan fokus pada fungsi regulator melaksanakan pembangunan prasarana.
pemerintah mulai menyusun uu 23/2007 untuk mengganti uu 13/1992.  
uu 23/2007 diresmikan pada bulan juli 2007 pasa masa pemerintahan presiden sby. 
baca juga:stop membuang sampah, ini langkah pt kai drive iii palembang membuat sadar warga
baca juga:sosok pj gubernur sumsel elen setiadi ternyata komisaris pt kai, punya harta rp3,6 miliar
menurut uu jelas bahwa pemerintah bertindak selaku regulator kebijakan dan pengaturan aturan kebijakan perkeretaapian saja clear fungsinya yang umum dan regulatornya fungsi pengatur dan kebijakan dalam sebuah permainan.
layaknya wasit dan pengatur pertandingan agar semua pemain operator bermain dengan fair dan clear-clean yang selama ini dijalankan dengan baik. 
pemerintah sebagai regulator perkeretaapian juga sebagai kuasa anggaran dari apbn untuk membangun prasarana perkeretaapian. 
sebagai kuasa anggaran regulator kuasa untuk mensupport  untuk membangun prasarana, menentukan dan memberikan subsidi angkutan perintis, dan subsidi untuk angkotan perkotaan krl jabotabek.
baca juga:berita terkini! lrt sumsel kembali beroperasi, pt kai drive iii pastikan satu hal ini mulai normal
baca juga:pemadaman listrik, ini kata-kata pt kai drive iii palembang atas gangguan operasional lrt sumsel
kereta api jarak jauh serta kereta api lokal, juga lrt juga diharapkan kereta api bandara dan kereta api cepat yang semua merupakan penugasan penting dari negara dan rakyat pada bumn saat ini di berbagai daerah. 
dukungan anggaran ini dikeluarkan sebagai public service obligation (pso), kompensasi dan pmn. 
dalam uu 23/2007 juga diatur untuk perawataan jalan. 
karena prasarana jalan rel, persinyalan dan lainnya merupakan aset dan milik pemerintah, regulator wajib menyerahkan aset pada operator dengan basto, merawat aset prasarana tersebut setelah membangun prasarana sehingga berbagi peran antara regulator dan operator sangat jelas sesuai ketentuan dalam uu saat ini dan yang akan datang.
baca juga:rakor bersama pt kai, kapolda sumsel: harapan kita agar ada penyesuaian jam operasional kereta api
baca juga:tegas! pt kai divre iii tidak ada toleransi dalam penyalahgunaan pengelolaan aset negara
selanjutnya juga regulator juga telah dengan baik menyiapkan anggaran pemeliharaan jalan rel yang dikenal dengan infrastruktur maintenance operation (imo) dan akan terus ditingkatkan sesuai kebutuhan dan riil sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan perawatan seluruhnya oleh operator. 
dalam prakteknya pelaksanaan uu 23/2007 belum sepenuhnya sempurna dilaksanakan. 
namun alhamdulillah regulator yang telah berhasil membangun sejumlah proyek perkeretaapian di jawa, sumatera hingga sulawesi selatan dan yang berlaku selalu menjadi wasit yang baik untuk operator dan setiap prasarana yang dibangun diserah terima operasikan pada badan usaha sebagai operator sebagaimana amanat uu dengan tetap berfungsi sebagai regulator atau wasit yang baik yang tidak menjelma juga ikut bermain. 
regulator jelas pembuat kebijakan dan wasit agar permainan selalu fair.
baca juga:pt kai sampaikan permohonan maaf atas gangguan operasional di petak jalan gunung megang-penanggiran
baca juga:apa penyebab tabrakan ka turangga-ka bandung raya? ini jawab pt kai
saat ini kinerja kai sedang pada masa yang terbaiknya sejak  dirintis awal perubahan status perumka menjadi persero lanjut era transformasi zaman kepemimpinan menhub ignasius jonan.
dan juga dilanjutkan oleh kepemimpinan yang berkelanjutkan saat ini dalam masa puncak kemajuan dan pelayanan pada masyarakat dan siap ditingkatkan lagi untuk transformasi layanan secara digital dan terdapat aspek ai di dalamnya siap melaksanakan tugas sebagai operator kereta api terbaik bahkan di dunia.
di mana banyak saksi dari wna, warga dunia yang menyaksikan pengelolaan kereta api di indonesia bahkan mengalahkan layanan di negara adikuasa seperti amerika. 
bumn di sektor perkeretaapian saat ini sebagai operator yang mengoperasikan sarana diatas rel milik pemerintah, yang di bawah kebijakan dan regulasi pemerintah yang merupakan fungsinya diatur uu sebagai regulator. 
baca juga:kerjasama dengan pt kai palembang, pangdam ii/swj pantau wilayah jelang nataru
baca juga:dengan dokumen grondkaart, pt kai memenangkan perkara di pengadilan 
di mana fungsi operator sudah dijalankan secara terbaik layanan pada masyarakat dan negara dengan rekor mengangkut 421.7 juta penumpang dan 63 juta ton barang.
dan secara market share nasional cukup significant dalam mengatasi kelancaran traffic nasional dan mendukung solusi sistem logistik nasional terutama di masa angkutan puncak long weekend, angkutan natal dan tahun baru serta angkutan lebaran yang efisien dan selamat dengan angkutan buat rakyat angkutan motisnya. 
membuat masyarakat nyaman aman selamat sampai tujuan dan mengatasi solusi lingkungan terbaik dari operator terbaik di indonesia yaitu kai yang sudah mampu jadi contoh dan pattern pola terbaik kebaikan pengelolaan dan layanan terbaik untuk moda angkutan lain di asia tenggara. 
bahkan dan tiada alasan untuk ada pengganti operator lain yang lebih sukses daripada bumn yang ada saat ini dan tiada alasan ada perbaikan dari sisi manajerial dan bahkan moda angkutan lain dan bahkan manajemen di moda lain banyak belajar dr transformasi  pada bumn perkeretaapian yang ada saat ini.
baca juga:selamatkan aset negara, pt kai divre iii jalin kerjasama dengan bpn sumsel
baca juga:tercapai 67 persen tiket kereta api nataru terjual, berikut angka pastinya!
pemerintah telah berhasil dan sukses membangun prasarana stasiun kereta api di jabotabek dan di jawa sumatera dengan baik dan sukses, regulator lebih dikenal sebagai pembuat kebijakan dalam dan yang melaksanakan pembangunan prasarana. 
di mana prasarana di kemenhub dan kemen pu selanjutnya diserahkan di-basto-kan pada bumn sesuai ketentuan dalam uu agar benar-benar terbagi dan pembagian yang jelas antara regulator sebagai wasit dan operator sebagai pemain utama. 
eksekusi kebijakan pemerintah agar semuanya fair dan terjaga gcg sesuai ketentuan uu kereta api, uu bumn, uu keuangan negara dan uu tipikor agar terjaga transparansi akuntabilitasnya.
dan sebagai operator bumn kai saat ini yang memberikan pelayanan prima dengan produk-produk inovatifnya jelas di sini pemisahan dan pembedaan yang clear and clean antara regulator dan operator tidak ada campur tangan dan tiada intervensi apapun dan saling menjaga fungsi masing-masing.
baca juga:tertinggal barang di kereta api, penumpang wajib gunakan layanan kai drive iii palembang ini!
baca juga:promo gojek ada potongan diskon setiap pesan tiket pesawat, kereta api dan hotel ada cashback 5 persen hingga 
lalu bagaimana seharusnya regulator dan operator berperan secara jelas pemisahan dan pembedaan yang jelas jangan ambigue atau saling intervensi masing-masing? 
apakah uu 23/2007 telah sesuai dengan peran masing-masing regulator, operator dalam uu 23/2007? perlu pengkajian uu 23/2007.
lalu apa yang kurang sempurna dari uu 23/2007? perlu penegasan, pengaturan peran regulator. 
dalam proyek pekerjaan sipil, sehingga regulator tidak masuk ke wilayah operator. 
baca juga:jejaknya bikin takjub! 5 pemandagan jalur kereta api terindah di nusantara
baca juga:promo gojek pesan tiket pesawat, kereta api dan hotel dapat cashback hingga rp300 ribu
regulator cukup memberikan arahan, kebijakan dan evaluasi dalam pembangunan dan pemeiliharaan prasarana perkeretaapian.
solusinya untuk penugasan perawatan prasarana bahkan pembangunan bisa dikerjakan oleh holding bumn atau badan usaha badan penyelenggara atau operator yang terbaik saat ini dan yang ada dengan fungsinya sebagai operator dan berintegritas yang tidak pernah berhadapan dengan persoalan hukum yang ada. 
bila berbentuk badan layanan umum (blu), belum tentu berjalan dengan baik dibandingkan hasil nyata oleh operator saat ini yang sudah punya kisah sukses panjang.
dengan demikian peran regulator dalam proyek bisa didelegasikan.
baca juga:gara-gara jembatan ogan 1, penumpang kereta api wajib datang lebih awal ke stasiun kertapati
baca juga:target rampung 2027! pemerintah kebut psn kereta api logistik lahat-kertapati
jadi regulator memberikan penugasan pada operator dan di revitalisasi serta dikuatkan dalam perusahaan dari bumn sebagai holding yang terintegrasi. 
pemeliharaan prasarana operasional saat ini dilaksanakan oleh kai. 
setiap tahun regulator melakukan penugasan pada operator terbaik saat ini yaitu kai.  
solusinya kai bisa sistem holding terbaru  nantinya menjadi dijadikan holding yang membawahi berbagai fungsi sebagai pengelola sarana, prasarana dan aset row semuanya dijadikan satu  bagian dari operator terbaik saat ini. 
baca juga:tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu, begini kondisi pengendara motor
baca juga:polres muara enim tinjau jalan rusak dan rel kereta api, ini buktinya
kementerian bumn saat ini sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi untu berusaha menggabungkan merger perusahaan satu kluster dalam holding bumn di bawah koordinator kai sebagai induk dan lead-nya. 
jadi kesimpulannya ialah bahwa regulator sudah menjalankan fungsi dengan baik dan bumn perkeretaapian juga sudah membuktikan experiencenya dalam best praktisnya yang sudah berhasil dijalankan oleh operator saat ini.
sehingga perlu terus  dikaji dan direkomendasikan untuk dikuatkan pembentukan badan usaha perawatan sarana (bups), badan usaha perawatan prasarana (bupp), dan bup untuk aset row eksisting dalam satu  naungan manajemen holding bumn terbaik saat ini seiring  pembenahan dengan solusi manajemen holdingisasi dari kemeneg bumn.
dan sehingga regulator tidak perlu repot-repot terjun sebagai operator pemeliharaan prasarana, sarana dan aset row karna aspek manajemennya sudah dijalankan secara baik oleh operator dan cukup masing-masing menghormati sesuai apa yang diatur dalam uu regulator yang sudah sangat sukses sebagai pengatur, pembuat policy and rule. 
baca juga:telan banyak korban, kades dan warga oku timur desak pemasangan palang di perlintasan kereta api maut?
baca juga:lepas 1.040 pemudik gratis via kereta api, pj gubernur sumsel: tahun depan ada lagi asal… 
pemerintah sebagai pembuat kebijakan (regulator) fokus di kebijakan dan badan penyelenggara yang sudah berjalam saat ini sebagai eksekusi kebijakan fokus sebagai operator yang sekarang sudah menjalankan fungsinya yang baik ditingkatkan dan dilanjutkan dengan dukungan pemerintah.  
demikian sekelumit wacana untuk perkeretaapain indonesia yang lebih baik, modern, transformatif, adaptif dan semakin maju dalam melayani rakyat. merdeka.