Hasil Sidang Etik Kasus Pemerasan DWP, Begini Keterangan Karo Penmas Humas Polri

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Kamis , 02 Jan 2025 - 08:32

Mabes Polri mengungkap hasil sidang dugaan pelanggaran etik dalam kasus pemerasan kepada penonton event DWP, hal ini dikatakan Karo Penmas Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.--Bidhumas Polda Sumsel

JAKARTA, KORANPALPRES.COM - Mabes Polri mengungkap hasil sidang dugaan pelanggaran etik dalam kasus pemerasan kepada penonton event DWP.

Karo Penmas Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan pelaksanaan sidang etik terhadap ketiga terduga pelanggar berinisial D, Y, dan M.

Yang dilakukan secara terpisah dengan tiga Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang berbeda.

Brigjen Pol Trunoyudo mengatakan sidang yang digelar oleh Divisi Propam Polri tersebut berlangsung selama lebih dari 12 jam, hingga Rabu 1 Januari 2025 dini hari.

Hasilnya, kata dia, dua terduga pelanggar yang berinisial D dan Y telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Majelis KKEP.

“Terhadap terduga masing-masing 2 terduga pelanggar telah diberikan putusan Majelis Komisi Sidang Kode Etik Profesi Polri dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH),” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu 1 Januari 2025.

Sedangkan untuk satu (M) terduga pelanggar, Brigjen Pol Trunoyudo mengatakan pelaksanaan sidang etik masih terus berjalan dan akan kembali dilanjutkan pada Kamis 2 Januari 2025.

Kendati demikian, Brigjen Pol Trunoyudo mengaku belum bisa mengungkap lebih jauh hasil sidang yang telah diputus tersebut.

Brigjen Pol Trunoyudo menyebut hal itu akan disampaikan dalam konferensi pers pasca sidang etik lanjutan.

“Untuk seluruh keputusan sidang akan disampaikan melalui konferensi pers setelah sidang 1 orang (M) terduga pelanggar yang diskors rampung dilakukan,” tuturnya.

hasil sidang etik kasus pemerasan dwp, begini keterangan karo penmas humas polri                            jakarta, koranpalpres.com - mabes polri mengungkap hasil sidang dugaan pelanggaran etik dalam kasus pemerasan kepada penonton event dwp.
karo penmas humas polri brigjen pol trunoyudo wisnu andiko menjelaskan pelaksanaan sidang etik terhadap ketiga terduga pelanggar berinisial d, y, dan m.
yang dilakukan secara terpisah dengan tiga majelis komisi kode etik profesi (kkep) yang berbeda.
brigjen pol trunoyudo mengatakan sidang yang digelar oleh divisi propam polri tersebut berlangsung selama lebih dari 12 jam, hingga rabu 1 januari 2025 dini hari.
baca juga:ternyata ini sinergi tni-polri dalam hal pengamanan
baca juga:kapolri dan panglima tni kompak cek jalur mudik via udara, bagaimana hasilnya?
hasilnya, kata dia, dua terduga pelanggar yang berinisial d dan y telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh) oleh majelis kkep.
“terhadap terduga masing-masing 2 terduga pelanggar telah diberikan putusan majelis komisi sidang kode etik profesi polri dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat (ptdh),” ujarnya dalam keterangan tertulis, rabu 1 januari 2025.
sedangkan untuk satu (m) terduga pelanggar, brigjen pol trunoyudo mengatakan pelaksanaan sidang etik masih terus berjalan dan akan kembali dilanjutkan pada kamis 2 januari 2025.
kendati demikian, brigjen pol trunoyudo mengaku belum bisa mengungkap lebih jauh hasil sidang yang telah diputus tersebut. 
baca juga:kapolri tinjau lalu lintas nataru di km 57, apa hasilnya?
baca juga:ini jadi prioritas polri di pembukaan penerimaan siswa sma kemala taruna bhayangkara, apakah itu?
brigjen pol trunoyudo menyebut hal itu akan disampaikan dalam konferensi pers pasca sidang etik lanjutan.
“untuk seluruh keputusan sidang akan disampaikan melalui konferensi pers setelah sidang 1 orang (m) terduga pelanggar yang diskors rampung dilakukan,” tuturnya.
di sisi lain, ia memastikan seluruh proses jalannya sidang etik tersebut juga diikuti dan diawasi oleh pihak kompolnas selaku pengawas eksternal polri.
brigjen pol trunoyudo mengatakan pelibatan pihak eksternal tersebut sebagai bentuk komitmen keseriusan dari polri untuk menindak tegas anggota yang melanggar aturan serta bentuk transparansi kepada masyarakat.
baca juga:korlantas polri memastikan kesiapan menghadapi operasi lilin nataru, ini penjelasannya
baca juga:tingkatkan pelayanan darurat saat nataru, pelatihan gabungan ini dilakukan polri, apa itu?
“secara progresif, simultan dan berkesinambungan terus dilakukan dan pemantauan bersama pengawas eksternal dalam hal ini oleh kompolnas,” jelasnya.
ini komitmen keseriusan polri untuk menindak tegas, secara proporsional, prosedural dan wujud secara responsif serta transparansi.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"