Sesuai Arahan Presiden, Menko Polkam Launching Desk Penanganan Karhutla dan PPMI-TPPO

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Jumat , 14 Mar 2025 - 16:18

Wagub Sumsel Cik Ujang Hadiri Peluncuran Desk Penanganan Karhutla dan PPMI-TPPO di Kemenko Polkam RI.--Humas Pemprov Sumsel for koranpalpres.com

Di mana redenominasi-nya mencapai Rp 251 triliun pada 2024.

“Tentu kontribusi ini sangat berarti, dan pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal dengan membentuk desk Perlindungan PMI dan tindak pidana perdagangan orang," tegasnya.

Budi juga menyoroti marak kasus kejahatan terkait pekerja migran.

Dia mengatakan, pemerintah berharap terbentuknya desk ini bisa meminimalkan kejahatan pekerja migran.

Selanjutnya Budi menyebutkan, tahun 2024 tercatat lebih dari 40 ribu kasus, terkait pekerja migran kita termasuk kejahatan eksploitasi, kekerasan, penyelundupan manusia, dan deportasi ilegal.

“Oleh karena itu, pemerintah menargetkan semua kasus terkait PMI dapat tertangani semakin baik, dan secara bertahap terjadi penurunan jumlah kasus yang mengindikasikan penanganan kasus-kasus pekerja migran Indonesia dari hulu sampai hilir," pungkasnya.

sesuai arahan presiden, menko polkam launching desk penanganan karhutla dan ppmi-tppo                            jakarta, koranpalpres.com – menteri koordinator bidang politik dan keamanan republik indonesia (menko polkam ri) budi gunawan resmi melaunching desk koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
sekaligus desk koordinasi perlindungan terhadap pekerja migran indonesia (ppmi) dan tindak pidana perdagangan orang (tppo).
acara yang dihadiri beberapa kepala daerah di indonesia, termasuk wakil gubernur sumatera selatan (sumsel) cik ujang ini berlangsung di ruang rapat bima kantor menko polkam ri, kamis 13 maret 2025.
kepada awak media, menko polkam ri budi gunawan menyebut, kedua desk tersebut dibentuk atas arahan dari presiden prabowo subianto. 
baca juga:polres oku timur tingkatkan intensitas mitigasi karhutla untuk cegah bencana
baca juga:kepala bnpb beber alasan mendasar kenapa sumsel prioritas penanganan karhutla, cek di sini!
budi menjelaskan, pemerintah berkeinginan mengupayakan zero karhutla di tahun 2025 ini.
sekaligus menurunkan jumlah pekerja migran yang menjadi korban pelanggaran hukum, baik di dalam negeri maupun luar negeri. 
menurut budi, karhutla setiap tahun selalu terjadi di wilayah indonesia yang memiliki dampak sangat luas. 
“tidak hanya berdampak terjadinya korban jiwa dan berhubungan terhadap lingkungan, karhutla juga memiliki dampak geopolitik yang cukup signifikan karena dampak asapnya sampai lintas negara,” singgungnya.
baca juga:tinjau karhutla provinsi sumsel, jenderal bintang 1 korem gapo dampingi kunker kepala bnpb ri
baca juga:sandi fahlepi konsisten antisipasi bencana karhutla di musi banyuasin, ini langkahnya!
lebih lanjut budi mengungkapkan keseriusan pemerintah dalam memaksimalkan penanggulangan karhutla. 
di antaranya dengan mengumpulkan berbagai instansi terkait mulai dari level pusat maupun daerah yang rawan terjadi karhutla.
adapun daerah yang rawan karhutla masing-masing provinsi sumatera selatan (sumsel), lampung, riau, jambi, kalimantan utara, kalimantan selatan, kalimantan barat, kalimantan timur dan kalimantan tengah.
“mereka kita undang secara langsung pada rapat koordinasi untuk memastikan langkah-langkah penanggulangan karhutla berjalan dengan baik,” cetusnya. 
baca juga:cegah karhutla di oki, intensifkan patroli terpadu di 5 desa rawan kebakaran 
baca juga:48 titik api karhutla di oki terus meningkat, ini daftar kecamatan yang terpantau
dia mengimbuhkan, khusus untuk desk koordinasi penanggulangan karhutla bakal dipimpin langsung oleh kepala badan nasional penanggulangan bencana (bnpb) ri.
“untuk desk koordinasi penanggulangan karhutla leading sectornya adalah kepala bnpb, menteri kehutanan, panglima tni, kapolri, dan menteri lingkungan hidup,” ulasnya. 
berikutnya budi menjelaskan, untuk potensi terjadinya karhutla berdasarkan prediksi dari bmkg terdeteksi di sejumlah wilayah, meskipun saat ini beberapa wilayah tersebut masih dalam cuaca mengalami musim penghujan.
“di beberapa wilayah sudah mulai beberapa titik hotspot api, dan diprediksi puncaknya terjadi juni-september 2025 dengan daerah rawan hotspot api yaitu di gorontalo, kemudian riau, ntt, sumsel, jambi, lampung, bangka belitung, kalsel, kalteng, sumbar, sumut, kalbar, kaltim, dan papua selatan," urainya.
baca juga:tim gabungan berjibaku padamkan karhutla di desa permata baru, lebih kurang 4 hektar lahan terbakar
baca juga:september 2024 kemarau di sumsel lebih kering, sekda edward candra ajak satgas karhutla semakin waspada
masih kata budi, saat ini pemerintah juga sudah menyiapkan langkah mitigasi untuk antisipasi bencana karhutla di musim kemarau. 
dia berharap, dengan adanya antisipasi ini, indonesia bisa mencapai zero karhutla sebagaimana keinginan presiden prabowo subianto.
“hal ini butuh kolaborasi, sinergitas tidak hanya pemerintah pusat dan daerah saja, tapi juga swasta dan masyarakat bersama-sama menjaga lahan mereka jangan sampai ada yang terbakar," tegasnya.
terkait dengan desk perlindungan pekerja migran, budi menyebutkan, pekerja migran adalah salah satu yang harus dilindungi karena merupakan pahlawan devisa negara. 
baca juga:sudah 2 hari karhutla di lahan gambut desa kayu labu oki, ini total luas terbakar 
baca juga:pertamina kolaborasi bersama manggala agni gelar edukasi karhutla untuk masyarakat ogan ilir
di mana redenominasi-nya mencapai rp 251 triliun pada 2024. 
“tentu kontribusi ini sangat berarti, dan pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal dengan membentuk desk perlindungan pmi dan tindak pidana perdagangan orang," tegasnya.
budi juga menyoroti marak kasus kejahatan terkait pekerja migran. 
dia mengatakan, pemerintah berharap terbentuknya desk ini bisa meminimalkan kejahatan pekerja migran.
baca juga:darurat karhutla intai sumsel! 1.721 hotspot mulai bermunculan, ternyata ini 2 penyebabnya
baca juga:dinas lingkungan hidup pertanahan (dlhp) provinsi sumsel gelar fgd cegah karhutla, gandeng seluruh stakholder 
selanjutnya budi menyebutkan, tahun 2024 tercatat lebih dari 40 ribu kasus, terkait pekerja migran kita termasuk kejahatan eksploitasi, kekerasan, penyelundupan manusia, dan deportasi ilegal. 
“oleh karena itu, pemerintah menargetkan semua kasus terkait pmi dapat tertangani semakin baik, dan secara bertahap terjadi penurunan jumlah kasus yang mengindikasikan penanganan kasus-kasus pekerja migran indonesia dari hulu sampai hilir," pungkasnya.