Mahasiswa Universitas Andalas Singgung Darurat Suap Hakim di Indonesia Pertaruhkan Masa Depan Keadilan

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Sabtu , 10 May 2025 - 11:09

Artikel berjudul "Darurat Suap Hakim dan Pertaruhan Masa Depan Keadilan" ditulis oleh Hakim Ashifa Qolbi, mahasiswa jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. --kolase koranpalpres.com

Artikel berjudul "Darurat Suap Hakim dan Pertaruhan Masa Depan Keadilan" ditulis oleh Hakim Ashifa Qolbi, mahasiswa jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.

KORANPALPRES.COM - Indonesia kembali dihadapkan pada kenyataan pahit yang menggerus kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Praktik suap di kalangan hakim bukan lagi sekadar kabar burung atau desas-desus yang tersebar dari satu ruang sidang ke ruang sidang lainnya.

Fenomena ini perlahan-lahan terbuka ke permukaan melalui sejumlah operasi tangkap tangan (OTT), pengakuan dalam persidangan.

Dan yang paling menohok, pernyataan dari tokoh-tokoh nasional yang selama ini dikenal memiliki integritas hukum, seperti Mahfud MD.

Dalam sebuah wawancara yang menyita perhatian publik, Mahfud MD menyampaikan bahwa “jual beli perkara” di pengadilan telah menjadi hal yang nyaris normal.

Ia mengungkap bahwa praktik ini tidak hanya terjadi di pengadilan tingkat rendah, tetapi juga melibatkan pengadilan tinggi, bahkan Mahkamah Agung.

Dalam narasi yang ia bangun, Mahfud tampak tidak lagi berbicara sebagai mantan pejabat.

Melainkan sebagai seorang warga negara yang khawatir melihat bagaimana hukum seharusnya menjadi panglima kini justru menjadi komoditas yang bisa dinegosiasikan.

Sejumlah data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memperkuat kekhawatiran tersebut.

mahasiswa universitas andalas singgung darurat suap hakim di indonesia pertaruhkan masa depan keadilan                            artikel berjudul "darurat suap hakim dan pertaruhan masa depan keadilan" ditulis oleh hakim ashifa qolbi, mahasiswa jurusan ilmu politik, fisip, universitas andalas, padang, sumatera barat. 
koranpalpres.com - indonesia kembali dihadapkan pada kenyataan pahit yang menggerus kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
praktik suap di kalangan hakim bukan lagi sekadar kabar burung atau desas-desus yang tersebar dari satu ruang sidang ke ruang sidang lainnya.
fenomena ini perlahan-lahan terbuka ke permukaan melalui sejumlah operasi tangkap tangan (ott), pengakuan dalam persidangan.
baca juga:terungkapnya suap kasus cpo, mahasiswa universitas andalas sindir hukum di indonesia masih rapuh?
baca juga:mahasiswa universitas andalas tunjuk hidung pelaku penyebab padamnya lampu lalu lintas di padang 
dan yang paling menohok, pernyataan dari tokoh-tokoh nasional yang selama ini dikenal memiliki integritas hukum, seperti mahfud md.
dalam sebuah wawancara yang menyita perhatian publik, mahfud md menyampaikan bahwa “jual beli perkara” di pengadilan telah menjadi hal yang nyaris normal.
ia mengungkap bahwa praktik ini tidak hanya terjadi di pengadilan tingkat rendah, tetapi juga melibatkan pengadilan tinggi, bahkan mahkamah agung.
dalam narasi yang ia bangun, mahfud tampak tidak lagi berbicara sebagai mantan pejabat.
baca juga:mahasiswa universitas andalas klaim sistem musyawarah dalam adat minangkabau cocok jadi modal sosial politik
baca juga:3 dimensi hukum agraria di indonesia, ini pendapat cerdas mahasiswa universitas andalas
melainkan sebagai seorang warga negara yang khawatir melihat bagaimana hukum seharusnya menjadi panglima kini justru menjadi komoditas yang bisa dinegosiasikan.
sejumlah data yang dirilis oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) turut memperkuat kekhawatiran tersebut.
dalam lima tahun terakhir, setidaknya terdapat lebih dari dua puluh kasus suap hakim yang ditangani oleh kpk.
dari kasus-kasus tersebut, sebagian besar berawal dari adanya permintaan uang oleh hakim atau panitera kepada pihak berperkara agar bisa “memenangkan” perkara mereka.
baca juga:mahasiswa universitas andalas prihatin, wni jadi korban jaringan gelap perdagangan ginjal di kamboja
baca juga:suara mahasiswa universitas andalas! korupsi gerogoti sistem peradilan bikin hukum tajam ke bawahbaca juga:pr besar belum kunjung tuntas, ini kata mahasiswa universitas andalas tentang konsistensi hukum indonesia
baca juga:ruang hidup kedua banyak orang, mahasiswa universitas andalas bedah fenomena hukum tiktok
nilainya bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah, tergantung dari skala perkara dan posisi pengadilan.
kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan, yang seharusnya menjadi tempat terakhir mencari keadilan.
justru telah menjelma menjadi ladang basah bagi sebagian oknum yang menyalahgunakan kewenangannya.
bahkan, dalam beberapa sidang etik yang dilakukan oleh mahkamah agung atau komisi yudisial, sempat terungkap adanya praktik lelang perkara.
baca juga:untung apa buntung? mahasiswa universitas andalas kritik kebijakan angkatan militer boleh masuk dunia sipil
baca juga:soroti vonis bebas ronald tanur, mahasiswa universitas andalas ini tangkap sinyal bahaya dari mafia peradilan
di mana pengacara dan pihak berperkara bisa “menawar” hasil putusan dengan harga tertentu.
istilah seperti “diskusi putusan” dan “tawar-menawar di balik layar” menjadi kosakata baru dalam dunia hukum kita.
di tengah keresahan ini, publik menaruh harapan pada pemerintahan yang baru.
prabowo subianto, yang dilantik sebagai presiden republik indonesia, telah berkali-kali menyampaikan komitmennya untuk membenahi sistem hukum indonesia.
baca juga:mahasiswa universitas andalas setujui gagasan penjara di pulau terpencil untuk koruptor, asalkan...
baca juga:cuma bisa elus dada, mahasiswa universitas andalas endus ada undang-undang jadi alat perusak lingkungan
dalam beberapa pidatonya, prabowo menyebut bahwa pemberantasan korupsi dan perbaikan lembaga peradilan menjadi bagian dari prioritas nasional.
ia menyadari bahwa tanpa kepercayaan publik terhadap sistem hukum, stabilitas nasional akan sulit dicapai.
namun, tantangan yang dihadapi prabowo bukanlah perkara mudah.
sistem hukum di indonesia terlanjur terjebak dalam lingkaran kekuasaan dan kepentingan.
baca juga:mahasiswa universitas andalas sentil praktik pendidikan politik, suatu narasi atau sebuah urgensi?
baca juga:mahasiswa universitas andalas kritik realisasi dana kur: dari rakyat, oleh negara, untuk oknum?
reformasi lembaga peradilan bukan hanya soal mengganti orang, tetapi menyentuh jantung persoalan: mentalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
banyak pihak menyarankan agar langkah awal yang perlu diambil adalah melakukan audit menyeluruh terhadap sistem administrasi pengadilan, termasuk pola mutasi hakim, proses penunjukan ketua majelis, hingga pengelolaan perkara berbasis digital.
di sisi lain, keberanian mahfud md dalam membuka kebusukan dunia peradilan tidak bisa dibiarkan menjadi suara yang menguap di tengah hiruk-pikuk transisi kekuasaan.
mahfud, yang pernah menjabat sebagai ketua mahkamah konstitusi, memahami betul anatomi korupsi di lembaga hukum.
baca juga:mahasiswa universitas andalas ini prihatin minimnya generasi melek hukum di era digital, solusinya?
baca juga:bukan opini biasa, mahasiswa universitas andalas berani sorot fenomena hukum yang hidup di tengah masyarakat
ia menyebut bahwa satu-satunya cara menyelamatkan hukum di indonesia adalah dengan memperkuat fungsi pengawasan, tidak hanya dari internal lembaga kehakiman.
melainkan juga dari masyarakat, media, dan lembaga-lembaga sipil independen.
undang-undang sebenarnya sudah cukup tegas.
pasal 3 dan pasal 12 huruf c undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi secara jelas menyebut bahwa setiap penyelenggara negara, termasuk hakim yang menerima hadiah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya, dapat dijatuhi hukuman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup.
baca juga:mahasiswa universitas andalas sentil para oknum yang anti jurnalis, dijamin kebakaran jenggot!
baca juga:soroti kasus korupsi di lpei, mahasiswa universitas andalas prihatin lemahnya sistem hukum indonesia
sayangnya, implementasi dari hukum tersebut seringkali tidak berjalan maksimal.
banyak pelaku yang justru mendapat hukuman ringan, atau malah bebas karena alasan teknis dalam proses hukum.
bukan hanya itu, komisi yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal hakim pun sering terbentur kewenangan.
meski dibentuk untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, lembaga ini tak memiliki kuasa penyidikan dan penindakan yang kuat.
baca juga:mahasiswa universitas andalas sindir lemahnya hukum di indonesia dalam menjerat koruptor, nah loh?
baca juga:wow! mahasiswa universitas andalas blak-blakan mengungkap wajah gelap media sosial dari 3 sudut pandang 
seringkali laporan masyarakat mentok pada proses klarifikasi administratif yang berujung pada sanksi ringan berupa teguran atau pemindahan.
karena itu, banyak yang mendesak agar pemerintahan prabowo mengambil langkah tegas dengan merevisi undang-undang tentang kekuasaan kehakiman serta memperkuat peran komisi yudisial dan lembaga pengawas lainnya.
jika tidak, maka kekuasaan kehakiman akan terus menjadi ruang gelap yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki uang dan kekuasaan.
lebih jauh, persoalan ini bukan hanya soal institusi hukum, tetapi juga menyangkut keadilan sosial.
baca juga:uin raden fatah jalin kerja sama dengan universitas andalas, siap-siap yang mau kuliah kedokteran!
baca juga:simak! mahasiswa universitas andalas beber fakta hashtag twitter dalam krisis konten kontroversial hollywings
ketika putusan bisa dibeli, maka yang miskin akan terus kalah, dan yang kaya akan terus menang.
ketimpangan sosial akan semakin tajam karena hukum tidak lagi menjadi alat untuk melindungi yang lemah, melainkan alat untuk mengukuhkan dominasi yang kuat.
dalam kondisi darurat seperti ini, peran media dan masyarakat menjadi sangat penting.
publik harus terus mendorong keterbukaan informasi dalam proses persidangan, menuntut transparansi dalam setiap penanganan perkara, dan mengawal setiap laporan dugaan suap hakim agar tidak hilang begitu saja.
baca juga:luar biasa! mahasiswa universitas andalas kenalkan hari anti korupsi sedunia kepada anak-anak tk dian andalas 
baca juga:sosialisasikan hakordia, mahasiswa universitas andalas ulas integritas pilar utama dalam melawan korupsi
budaya diam harus digantikan dengan budaya berani bicara.
langkah-langkah kecil seperti digitalisasi sistem persidangan, publikasi putusan secara online, dan pemantauan rekam jejak hakim bisa menjadi awal dari reformasi besar yang dinantikan.
namun, semua itu hanya akan berhasil jika didukung oleh kemauan politik yang kuat, keberanian menindak, dan partisipasi publik yang aktif.
indonesia sedang berdiri di persimpangan.
baca juga:peran hukum dalam menjaga etika jurnalistik di media massa, ini ulasan mahasiswa universitas andalas 
baca juga:mahasiswa universitas andalas mengupas tuntas dari a-z permen sapi sebagai pakan tambahan ternak ruminansia
di satu sisi ada harapan akan lahirnya era baru keadilan yang bersih dan tegas, namun di sisi lain ada ancaman dari budaya suap yang sudah mengakar dan dilanggengkan oleh sistem.
suara mahfud md adalah lonceng peringatan terakhir.
kini, semua mata tertuju pada prabowo dan jajaran pemerintahannya untuk menentukan arah langkah bangsa ini: mundur ke belakang dalam kelamnya suap, atau melangkah maju menuju terang keadilan sejati.