Google Advertisement Below

Ancaman Kebebasan Pers: AJI Palembang Bahas Gugatan Massal 25 Media

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Senin , 18 May 2026 - 12:34

AJI Palembang menggelar Diskusi Keselamatan Jurnalis dan Sengketa Pers di tengah gugatan terhadap 25 Media bergulir di PN Palembang.-Ist/koranpalpres.com-

Melalui kegiatan tersebut, AJI Palembang berharap jurnalis di Sumsel semakin memahami aspek keselamatan kerja, perlindungan hukum, mekanisme sengketa pers, serta pentingnya berserikat sebagai bagian dari penguatan profesi dan perlindungan kerja jurnalistik.

ancaman kebebasan pers: aji palembang bahas gugatan massal 25 media                            palembang — aliansi jurnalis independen (aji) kota palembang menggelar diskusi "keselamatan jurnalis, sengketa pers dan pentingnya berserikat" di kopi lawas, ahad 17 mei 2026.
forum ini menyoroti gugatan hukum massal terhadap 25 media di pn palembang, yang dianggap sebagai ancaman serius bagi kebebasan pers di sumatera selatan.
alarm keras bagi kebebasan pers
ketua aji palembang, rm resha a usman, menyatakan kasus ini dipicu pemberitaan peliputan korupsi, sekaligus menjadi momentum memperkuat pemahaman hukum jurnalis.
baca juga:tafsir al-azhar dan etika jurnalistik: menimbang ulang tanggung jawab informasi di era digital
baca juga:musi banyuasin melawan hoax: hari kebebasan pers adalah kebebasan kita bersama!
diskusi ini diharapkan meningkatkan pemahaman mekanisme sengketa pers agar jurnalis lebih waspada dan terlindungi.
sengketa pers wajib melalui dewan pers
diskusi menghadirkan akademisi hukum universitas sriwijaya, mona ervita, serta direktur lbh palembang, ipan widodo.
dalam pemaparannya, mona ervita menjelaskan posisi pers dalam negara demokrasi dan pentingnya perlindungan hukum terhadap kerja jurnalistik.
baca juga:urgensi tafsir maudu’i dalam menghadapi era post-truth: menakar integritas jurnalisme berbasis wahyu
baca juga:menakar etika dalam hadis tabayyun di tengah etika jurnalisme modern
ia menyebut pers memiliki fungsi kontrol sosial, penyebaran informasi, pendidikan publik, hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
mona juga menjelaskan dasar hukum perlindungan pers yang diatur dalam undang-undang pers, termasuk mengenai kemerdekaan pers dan hak jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
selain itu, ia memaparkan aspek keselamatan jurnalis dalam perspektif hukum, mulai dari ancaman kekerasan fisik, intimidasi, kriminalisasi, hingga tekanan terhadap independensi media.
menurutnya, keselamatan jurnalis bukan hanya menyangkut keamanan fisik, tetapi juga perlindungan hukum dan kebebasan dalam menjalankan kerja jurnalistik.
baca juga:astra motor sumsel resmi luncurkan amjc 2026, jurnalis satu hati 'diadu' lewat karya dan kreativitas
baca juga:penutupan program ppm di kantor ombdusman sumsel, mahasiswa diminta promosikan jurnalisme warga 
ia turut menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui jalur non litigasi.
dalam paparannya, penyelesaian perkara pemberitaan seharusnya diawali melalui hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam undang-undang pers.
“hak jawab adalah hak seseorang atau kelompok untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang dianggap merugikan nama baiknya. pers juga wajib melayani hak jawab,” jelasnya.
menurut mona, jika sengketa tidak selesai melalui hak jawab, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui dewan pers melalui mekanisme mediasi dan penilaian terhadap karya jurnalistik yang disengketakan.
baca juga:rekor baru! partisipasi pln journalist awards 2025 melejit, 18 jurnalis terbaik sabet penghargaan tertinggi
baca juga:astra motor sumsel beri penghargaan tak terduga untuk jurnalis di hari pers nasional 2026, ini reaksi mereka
ia menegaskan, pekerjaan jurnalistik memiliki mekanisme tersendiri karena pers bersifat self regulatory.
“pekerjaan seorang jurnalis bersifat self regulatory atau mempunyai peraturannya sendiri. jika ada sengketa pers, maka diselesaikan dengan mekanisme di dewan pers, bukan langsung melaporkan secara pidana atau perdata,” ujarnya.
masih dalam materinya, mona juga menyinggung perdebatan mengenai undang-undang pers sebagai aturan khusus (lex specialis) dalam perkara jurnalistik.
menurutnya, perlindungan terhadap kemerdekaan pers penting dijaga agar fungsi kontrol sosial media tidak terhambat.
baca juga:fjpi ajak teladani roehana koeddoes: jurnalis perempuan pertama yang menggugat ketidakadilan
baca juga:bsb ‘kick off’ kompetisi karya jurnalistik dan video konten, cek syarat dan ketentuannya!
ia menjelaskan bahwa penyelesaian perkara pers tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan perkara umum karena terdapat mekanisme etik dan penyelesaian khusus melalui dewan pers.
senada direktur lbh palembang ipan widodo menegaskan bahwa sengketa produk jurnalistik harus melalui mekanisme di dewan pers, bukan langsung ke pengadilan.
"semua perkara pers harus melewati dewan pers," tegas ipan, perwakilan lbh, seraya menyoroti pentingnya eksepsi kewenangan absolut karena pengadilan negeri dinilai tidak berwenang langsung mengadili perkara ini.
ipan memaparkan pengalaman advokasi dan pendampingan hukum terhadap jurnalis dalam berbagai kasus sengketa pers.
baca juga:geger! jurnalis senior anto narasoma sebut dprd palembang abaikan perda kesenian, apa yang terjadi?
baca juga:garuda rescue nusantara latih jurnalis palembang lewat workshop media safety, dari cpr hingga etika liputan
ia menjelaskan sejumlah perkara yang pernah ditangani menunjukkan masih adanya kesalahpahaman dalam melihat produk jurnalistik sebagai sengketa pidana atau perdata biasa.
menurut ipan, sengketa pers seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui dewan pers sebelum masuk ke ranah pengadilan.
“semua perkara harus melewati dewan pers. tidak bisa langsung diputuskan secara potong kompas,” katanya.
ia juga menyinggung gugatan terhadap 25 media di sumsel yang dinilai tidak melalui mekanisme dewan pers.
baca juga:astra motor sumsel tutup amjc 2025 dengan acara fun gathering, apresiasi jurnalis sumatera selatan
baca juga:pelepasan mahasiswa mbkm prodi jurnalistik uin raden fatah: perkuat kolaborasi akademik dan media
karena itu, pihaknya mengajukan eksepsi kewenangan absolut dalam perkara tersebut.
“sehingga dalam hal ini kami mengajukan eksepsi kewenangan absolut, karena kami menilai untuk perkara ini pengadilan negeri tidak berwenang mengadili,” ujarnya.
selain membahas sengketa pers, ipan juga menekankan pentingnya solidaritas dan organisasi profesi dalam memberikan perlindungan terhadap jurnalis ketika menghadapi intimidasi maupun persoalan hukum.
diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta terkait hak jawab, perlindungan hukum terhadap jurnalis, mekanisme pengaduan ke dewan pers, hingga tantangan kerja jurnalistik di era digital.
baca juga:mahasiswa prodi jurnalistik uin raden fatah magang berdampak 2025 di palembang ekspres
baca juga:dewan pers minta aparat lindungi jurnalis dalam peristiwa unjuk rasa di dpr
melalui kegiatan tersebut, aji palembang berharap jurnalis di sumsel semakin memahami aspek keselamatan kerja, perlindungan hukum, mekanisme sengketa pers, serta pentingnya berserikat sebagai bagian dari penguatan profesi dan perlindungan kerja jurnalistik.