Ada Sidang Majelis TP-TGR Kabupaten Muba, Bagaimana Hasilnya

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Rabu , 25 Dec 2024 - 19:20

Telah dilaksanakan Kegiatan Sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) TA. 2024.--Humas Kejati Sumsel

MUBA, KORANPALPRES.COM - Telah dilaksanakan Kegiatan Sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) TA. 2024, Selasa 24 Desember 2024.

Yang dihadiri oleh Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Banyuasin (Muba) Ramli Aziz Semendawai, S.H.

Dan Staff Pertimbangan Hukum Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Bapak Tri Juliansyah, S.E Bertempat di Aula BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin sekitar pukul 09.00 WIB.

Bertindak sebagai Majelis adalah Ketua Majelis Drs Apriyadi M.Si, Wakil Ketua Majelis Mirwan Susanto, dan Sekretaris Majelis Zabidi.

"Perkara Dalam Sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 yang dilakukan," ujar Kasi Intel Kejari Muba, Abdul Harris Augusto, S.H., M.H.

Perkara Pemeriksaan export data, fingerprint, kartu kendali surat tugas, dan dokumen pembayaran TPP sebesar Rp30.316.920,40 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin, lalu perkara.

Kemudian Perkara Pemeriksaan export data, fingerprint, kartu kendali surat tugas, dan dokumen pembayaran TPP sebesar Rp83.286.153,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin.

"Perkara Kekurangan volume sebesar Rp359.332.122,77, Perkara Kekurangan volume sebesar Rp120.698.141,78, Perkara Kekurangan volume atas sebesar Rp48.097.116,90," katanya.

Sedangkan Perkara Kekurangan volume sebesar Rp191.923.247,14, Perkara Kekurangan volume sebesar Rp161.883.063,51, dan perkara Kekurangan volume atas nama sebesar Rp50.350.000,00

"Dalam hal ini Sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 adalah cara Pemulihan keuangan negara Mengembalikan kerugian akibat pengelolaan keuangan yang tidak benar," tandasnya.

ada sidang majelis tp-tgr kabupaten muba, bagaimana hasilnya                            muba, koranpalpres.com - telah dilaksanakan kegiatan sidang majelis tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (tp-tgr) kabupaten musi banyuasin (muba) ta. 2024, selasa 24 desember 2024.
yang dihadiri oleh kasubsi perdata dan tata usaha negara kejaksaan negeri (kejari) musi banyuasin (muba) ramli aziz semendawai, s.h. 
dan staff pertimbangan hukum perdata dan tata usaha kejaksaan negeri musi banyuasin bapak tri juliansyah, s.e bertempat di aula bpkad kabupaten musi banyuasin sekitar pukul 09.00 wib. 
bertindak sebagai majelis adalah ketua majelis drs apriyadi m.si, wakil ketua majelis mirwan susanto, dan sekretaris majelis zabidi.
baca juga:kasubsi pps intelijen kejari muba hadiri pps rehab drainase, bagaimana hasilnya
baca juga:wah! ada rapat permohonan bantuan hukum di aula kantor kejari muba, siapa?
"perkara dalam sidang majelis tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (tp-tgr) pemerintah kabupaten musi banyuasin tahun 2024 yang dilakukan," ujar kasi intel kejari muba, abdul harris augusto, s.h., m.h.
perkara pemeriksaan export data, fingerprint, kartu kendali surat tugas, dan dokumen pembayaran tpp sebesar rp30.316.920,40 pada satuan polisi pamong praja kabupaten musi banyuasin, lalu perkara.
kemudian perkara pemeriksaan export data, fingerprint, kartu kendali surat tugas, dan dokumen pembayaran tpp sebesar rp83.286.153,00 pada dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten musi banyuasin.
"perkara kekurangan volume sebesar rp359.332.122,77, perkara kekurangan volume sebesar rp120.698.141,78, perkara kekurangan volume atas sebesar rp48.097.116,90," katanya.
baca juga:pejabat kejari muba ini ternyata hadir di puncak phi ke-96, berikut sosoknya
baca juga:press release apa ini dilakukan kejari muba selama 2024
sedangkan perkara kekurangan volume sebesar rp191.923.247,14, perkara kekurangan volume sebesar rp161.883.063,51, dan perkara kekurangan volume atas nama sebesar rp50.350.000,00
"dalam hal ini sidang majelis tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (tp-tgr) pemerintah kabupaten musi banyuasin tahun 2024 adalah cara pemulihan keuangan negara mengembalikan kerugian akibat pengelolaan keuangan yang tidak benar," tandasnya.
sebelumnya, berdasarkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan surat nomor: print- 1731/l.6.16/ft.1/11/2024. tanggal 11 november 2024.
kepala kejaksaan negeri (kajari) musi banyuasin (muba) roy riady, s.h.,m.h mengatakan, bahwa dalam upaya penegakan hukum, setelah melakukan penelitian berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan aplikasi santan (sistem aplikasi nomor tanah desa).
baca juga:pejabat kejari muba ini gelar pps terkait lanjutan pembangunan masjid al hurriyah kecamatan lais, siapa?
baca juga:lakukan penelitian berkas perkara korupsi pengadaan aplikasi santan, ini langkah kejari muba 
pada desa yang tersebar di kabupaten musi banyuasin (muba) tahun anggaran (ta) 2021 dari jaksa penyidik.
telah menyusun dakwaan terhadap tersangka rc yang di dakwa dengan beberapa hal pasal seperti pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999.
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999.
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana jo. pasal 64 ayat (1) kuhp.
baca juga:seminar destana muba ta 2024, ternyata ada sosok perwakilan kejari muba, ini buktinya
baca juga:wah! ada jaksa fungsional kejari muba hadir di dalam rapat ini
kemudian subsidiair pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999.
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana jo. pasal 64 ayat (1) kuhp. 
selanjutnya pasal 12b jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.
baca juga:sukses jangkau target 2024, pt sbs potong 2 sapi dan doa syukur bersama warga tegal rejo muara enim
baca juga: 3 bentuk pelanggaran ini bisa bikin kendaraan disita meski bawa sim dan stnk, lho!
tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 64 ayat (1) kuhp.
pasal 3 jo. pasal 2 ayat (1) huruf a undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo. pasal 64 ayat (1) kuhpidana.
adapun terdakwa muhzen alhifzi, se bin ahyul fahar, muhammad arief, s.t bin arfan, riduan, s.e bin a. hamid di dakwa dengan dakwaan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999.
baca juga:ada kegiatan apa di rumah rj kejari muba?
baca juga:ada penyitaan aset dilakukan kejari muba, apa kasusnya?
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana jo. pasal 64 ayat (1) kuhp.
subsidiair pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999.
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana jo. pasal 64 ayat (1) kuhp.   
baca juga:kelangkaan elpiji 3 kg di pagaralam terus berlanjut, kapolres akan tindak tegas jika ada agen pangkalan nakal
baca juga:kasi intel kejari muara enim hadiri kegiatan koordinasi dan konsultasi, tentang apa
bahwa dalam kegiatan ini kajari muba roy riady, s.h., m.h bersama kepala seksi tindak pidana khusus dan tim jaksa penyidik umum kejaksaan negeri musi banyuasin, menyampaikan telah melaksanakan pelimpahan berkas perkara ini ke pengadilan tindak pidana korupsi kelas ia  palembang. oleh-oleh khas palembangoleh-oleh khas palembang
"dan saat ini kita sedang menunggu penetapan hari sidang pertama," tutup kajari muba. 
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"