https://palpres.bacakoran.co/

Bupati Edison Serahkan LKPD Kabupaten Muara Enim Un-Audited Tahun Anggaran 2024

Secara resmi LKPD Kabupaten Muara Enim Un-Audited Tahun Anggaran 2024 diserahkan oleh Bupati Muara Enim Edison (kanan) kepada Kabid Pemeriksaan Sumsel II BPK RI, Ronald Sinaga. --prokopim-me for koranpalpres.com

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Secara resmi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muara Enim Un-Audited Tahun Anggaran 2024 diserahkan oleh Bupati Muara Enim, Edison.

Penyerahan secara resmi dilaksanakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), Palembang, Kamis 27 Maret 2025. 

Dalam kegiatan tersebut, Edison mengatakan, LKPD yang diterima langsung oleh Kepala Bidang Pemeriksaan Sumsel II BPK RI, Ronald Sinaga ini akan diaudit oleh BPK untuk menentukan opini terkait laporan. 

“LKPD ini nantinya akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk menentukan opini terkait laporan,” ujar Edison. 

Lebih lanjut Edison menegaskan, penyerahan LPKP merupakan bukti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Dia optimis Kabupaten Muara Enim dapat kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian. 

Kegiatan Penyerahan LKPD ini, turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Muara Enim, Yulius, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Muara Enim, Syarpuddin serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. 

Dalam kesempatan itu pula, Bupati juga mengatakan, penyampaian LKPD Tahun 2024 juga menjadi amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Untuk itu, menurutnya laporan keuangan un-audited Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024,menyajikan informasi kepada Para Pengguna (stakeholder) mengenai aset, kewajiban, kekayaan bersih, pendapatan, belanja, pembiayaan serta posisi kas daerah Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, Edison menambahkan, LKPD yang disampaikan dapat menjadi bahan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga meningkatkan pengelolaan keuangan Pemkab Muara Enim yang akuntabel, transparan dan berpedoman pada sistem dan kebijakan akuntansi yang berlaku. 

Oleh karena itu, dia optimis hasil pemeriksaan BPK akan membawa dampak positif bagi Pemkab Muara Enim dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang Ke-12 untuk meningkatkan tata kelola keuangan dan tranparansi. 

"Kecuali dari itu, menjadi motivasi meningkatkan kinerja seluruh jajarannya dalam menjalan visi dan misi Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan (Membara), " tutup Edison. 

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan