Zuriat Pangeran Kramojayo Layangkan Surat Penolakan Kasasi Asit Chandra Ke PTTUN, ini Kata Praktisi Hukum

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Senin , 17 Nov 2025 - 23:18

Zuriat Pangeran Kramojayo, Raden Iskandar bersama kuasa hukum Taufiqurahman melayangkan surat permohonan penolakan kasasi oleh penggugat Asit Chandra.--kolase

Masih kata Jumanah, MA bisa menolak (Niet Ontvankelijke Verklaard - NO) apabila berkas perkara tetap dikirim ke MA.

Dan dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran syarat atau larangan undang-undang dalam pengajuannya.

Menurut dia, MA juga akan menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard - NO) karena putusan pengadilan sebelumnya (baik putusan banding atau putusan tingkat pertama jika tidak ada banding) menjadi berkekuatan hukum tetap.

Meskipun tidak ada sanksi hukum eksternal yang spesifik, menurutnya penerimaan kasasi yang jelas melanggar undang-undang dapat menjadi catatan dalam pengawasan internal Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial.

Setiap hakim dan panitera terikat pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta peraturan internal MA.

Pengawasan Internal MA, di mana MA punya mekanisme pengawasan internal untuk memastikan prosedur hukum dipatuhi.

Selain itu pengawasan Komisi Yudisial, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik atau perilaku hakim kepada Komisi Yudisial.

“Secara ringkas, sanksi utama di sini bersifat prosedural, yaitu gugurnya hak pemohon kasasi dan tidak diprosesnya permohonan kasasi tersebut oleh sistem peradilan,” pungkas Jumana.

zuriat pangeran kramojayo layangkan surat penolakan kasasi asit chandra ke pttun, ini kata praktisi hukum                            palembang, koranpalpres.com - polemik status kompleks makam pangeran kramojayo telah menemukan titik terang.
area pemakaman yang berlokasi di jalan segaran, lorong kambing, kelurahan 15 ilir, kecamatan ilir timur i itu tetaplah berstatus cagar budaya.
menyusul keputusan pengadilan tinggi tata usaha negara (pttun) palembang yang mengabulkan banding pemerintah kota (pemkot) palembang.
dengan putusan pttun palembang ini, surat keputusan (sk) wali kota palembang nomor 485/kpts/disbud/2024 dinyatakan sah dan tetap berlaku.
baca juga:status cagar budaya makam pangeran kramojayo tetap berlaku, pttun kabulkan banding zuriat dan pemkot palembang
baca juga:ptun cabut status cagar budaya makam pangeran kramojayo, walikota ratu dewa dan zuriyat langsung banding!
sk tersebut mengatur penetapan kompleks makam pangeran kramojayo, museum dr ak gani, dan masjid lawang kidul sebagai kawasan cagar budaya.
terlebih putusan pttun ini juga membatalkan putusan pengadilan tata usaha negara (ptun) palembang tanggal 16 september 2025 yang sebelumnya mengabulkan gugatan asit chandra.
asit chandra diketahui sebagai pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan area kompleks makam pangeran kramojayo.
majelis hakim pttun yang diketuai irhamti sh mh dalam amar putusannya menyatakan menerima banding dari tergugat i, raden iskandar (zuriat pangeran kramojayo), dan tergugat ii, wali kota palembang. 
baca juga:sidang lapangan di kompleks pemakaman pangeran kramo jayo, ptun palembang temukan fakta mengejutkan
baca juga:sk penetapan cagar budaya komplek pemakaman pangeran kramo jayo diadili ptun palembang, kok bisa?
dalam petikan amar putusan disebutkan “membatalkan putusan ptun palembang nomor 21/g/2025/ptun.plg tanggal 16 september 2025.”
dengan demikian, status kompleks makam pangeran kramojayo tersebut sebagai cagar budaya kembali berkekuatan hukum.
lebih lanjut, senin 17 november 2025, taufiqurahman toni sh, kuasa hukum zuriat pangeran kramojayo dari firma hukum laskar joeang persada melakukan upaya hukum lanjutan.
ia bersama zuriat pangeran kramojayo, raden iskandar sulaiman sh resmi melayangkan surat kepada pihak pttun palembang berisikan permohonan penetapan dan keberatan.
baca juga:masih soal makam pangeran kramo jayo, dprd bakal surati pemkot palembang, ada apa lagi?
baca juga:pemkot ajak kesultanan palembang darussalam dan ampcb datangi kompleks pemakaman pangeran kramo jayo, ngapain?
surat tersebut sekaligus pemberitahuan tidak ada proses kasasi terhadap permohonan kasasi putusan nomor 56/b/2025/pttun, plg tanggal 12 november 2025 jo putusan nomor 21/g/2025/ptun. plg tanggal 16 september 2025 yang objek sengketa aquo adalah keputusan kepala daerah (bersifat lokal) hanya sampai banding.
ini juga berdasarkan undang-undang (uu) nomor 5 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas uu nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung 45 a ayat 2 huruf c, dan sema no 8 tahun 2011 tentang perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi dan peninjauan kembali (pk).
surat dari taufiqurahman toni tersebut diterima  bagian umum pttun palembang, rita novianti.
menurut taufiqurahman, putusan pttun menegaskan kembali bahwa kawasan kompleks makam pangeran kramojayo, museum dr ak gani dan masjid lawang kidul tetap berstatus sebagai cagar budaya.
baca juga:dprd kota palembang desak pemkot kembalikan status makam pangeran kramo jayo sebagai cagar budaya
baca juga:terima aduan ampcb, komisi iv dprd kota palembang gercep sidak makam pangeran kramo jayo
“putusan tersebut menguatkan sk wali kota palembang nomor 485/kpts/disbud/2024, setelah sebelumnya ptun palembang pada 16 september 2025 sempat mengabulkan gugatan asit chandra dan menyatakan penetapan kawasan cagar budaya tidak sah,” singgungnya.
hanya saja putusan itu kini dibatalkan oleh pttun palembang. 
taufiqurahman menyampaikan terima kasih atas putusan hakim yang dinilainya telah memutus sengketa secara tepat. 
ia juga berharap putusan banding tersebut menjadi inkrah (berkekuatan hukum tetap).
baca juga:jembatan ampera menuju cagar budaya nasional, pemkot palembang gandeng tacb, gercep lakukan pendataan 
baca juga:pelestarian cagar budaya tenun songket silungkang di atas kertas, ini kata mahasiswa universitas andalas
menurutnya, upaya kasasi tidak dapat diajukan dalam perkara tata usaha negara tertentu, khususnya yang objek gugatannya adalah keputusan pejabat daerah seperti wali kota, bupati, atau gubernur.
“hal ini sesuai pasal 45a ayat 2 huruf c uu nomor 5/2004, perubahan dari uu nomor 14/1985 tentang mahkamah agung, yang membatasi hak kasasi untuk perkara tun yang objeknya hanya berlaku di wilayah daerah tertentu,” ulasnya.
ia menerangkan bahwa meskipun kasasi tetap diajukan, hukum acara sudah mengatur konsekuensinya.
bila kasasi diajukan terhadap putusan yang tidak dapat dikasasi, panitera pengadilan tingkat pertama akan mengeluarkan surat keterangan bahwa permohonan tidak dapat diterima. 
baca juga:hadiri pembukaan rakernas xi jkpi, tulisan singkat walikota palembang ratu dewa komitmen jaga cagar budaya
baca juga:3 cagar budaya maluku utara resmi naik kelas ke peringkat nasional, nomor 2 makam smb ii di ternate
“berkas tidak akan dikirim ke mahkamah agung,” cetus taufiq.
ia menambahkan, jika berkas tetap terkirim ke ma, namun ditemukan pelanggaran formil, maka ma akan menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima. 
“putusan banding otomatis berkekuatan hukum tetap,” tukasnya.
senada disampaikan oleh praktisi hukum sumsel yang juga anggota tim ahli cagar budaya (tacb) kota palembang, dr jumanah sh mh.
baca juga:5 cagar budaya palembang berpeluang ditetapkan tingkat provinsi dan nasional, coba tebak!
baca juga:pemkot dan ampcb bersinergi selamatkan 6 gua jepang di palembang jadi cagar budaya, dimulai dari lokasi ini!
dia menilai selain uu nomor 5/2004, ada juga surat edaran mahkamah agung (sema) nomor 8/ 2011.
kalaupun pihak lawan masih mendaftarkan kasasi, maka pihak lawyer dari zuriat pangeran kramojayo dan pemkot palembang bisa membuat kontra kasasi sebagai bentuk tanggapan terhadap kasasi pihak asit chandra.
masih kata jumanah, ma bisa menolak (niet ontvankelijke verklaard - no) apabila berkas perkara tetap dikirim ke ma.
dan dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran syarat atau larangan undang-undang dalam pengajuannya.
baca juga:6 cagar budaya yang resmi ditetapkan pemkot palembang, nomor 3 jadi landmark kota
baca juga:kritik pedas sejarawan vebri al lintani atas lambannya penetapan cagar budaya kota palembang
menurut dia, ma juga akan menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard - no) karena putusan pengadilan sebelumnya (baik putusan banding atau putusan tingkat pertama jika tidak ada banding) menjadi berkekuatan hukum tetap.
meskipun tidak ada sanksi hukum eksternal yang spesifik, menurutnya penerimaan kasasi yang jelas melanggar undang-undang dapat menjadi catatan dalam pengawasan internal mahkamah agung atau komisi yudisial. 
setiap hakim dan panitera terikat pada kode etik dan pedoman perilaku hakim serta peraturan internal ma.
pengawasan internal ma, di mana ma punya mekanisme pengawasan internal untuk memastikan prosedur hukum dipatuhi.
baca juga:ga ada di situs cagar budaya lainnya, dosen unsri singkap fakta mengejutkan dari kawasan candi bumiayu
baca juga:dukung pagaralam menjadi kawasan cagar budaya, bpk wilayah vi sumsel ajak tacb dan mahasiswa jemput bola
selain itu pengawasan komisi yudisial, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik atau perilaku hakim kepada komisi yudisial.
“secara ringkas, sanksi utama di sini bersifat prosedural, yaitu gugurnya hak pemohon kasasi dan tidak diprosesnya permohonan kasasi tersebut oleh sistem peradilan,” pungkas jumana.