Bukti Tak Cukup! Kasus Dugaan Kades di Ogan Ilir Tak Netral pada Pemilu 2024 Distop, Ini Kata Gakkumdu Sumsel

Reporter: Muhammad Wijdan |

Editor: M Iqbal |

Rabu , 31 Jan 2024 - 22:27

Bukti Tak Cukup! Kasus Dugaan Kades di Ogan Ilir Tak Netral pada Pemilu 2024 Distop, Ini Kata Gakkumdu Sumsel-Wijdan koranpalpres.com-

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Bukti Tak Cukup! Kasus Dugaan Kades di Ogan Ilir Tak Netral pada Pemilu 2024 Distop, Ini Kata Gakkumdu Sumsel.

Lantaran dinilai tidak cukup bukti, akhirnya proses hukum atas kasus dugaan oknum kepala desa (Kades) di Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir distop.

Hal ini usai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Sumatera Selatan memberikan penjelasan komprehensif terkait perkara netralitas Pemilu oleh oknum kades dimaksud.

Diketahui, oknum kades berinisial AP itu dilaporkan ke Bawaslu Ogan Ilir pada Desember 2023 lalu atas tudingan menghimpun warga untuk memilih calon anggota legislatif (caleg) tertentu pada Pemilu 2024.

Tim Sentra Gakkumdu Sumatera Selatan terdiri dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) pun mengulas dasar hukum dalam menindaklanjuti perkara tersebut.

Dirreskrimum Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Muhammad Anwar Reksowidjojo menjelaskan dasar penanganan kasus tersebut yakni Pasal 490 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam pasal tersebut menyinggung konsekuensi sanksi bagi setiap kades atau perangkat pemerintahan lainnya dengan sengaja membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu dalam masa kampanye.

"Dari unsur pasal tersebut, kepala desa betul, ada," terang Anwar di kantor Bawaslu Sumsel, Palembang, Rabu 31 Januari 2024.

Kemudian dengan sengaja membuat keputusan sementara si oknum kepala desa dalam perkara ini imbuh Anwar, bukan membuat keputusan.

“Kalau keputusan kan (mengharuskan) besok coblos si A,” cetusnya.

bukti tak cukup! kasus dugaan kades di ogan ilir tak netral pada pemilu 2024 distop, ini kata gakkumdu sumsel                            palembang, koranpalpres.com – bukti tak cukup! kasus dugaan kades di ogan ilir tak netral pada pemilu 2024 distop, ini kata gakkumdu sumsel.
lantaran dinilai tidak cukup bukti, akhirnya proses hukum atas kasus dugaan oknum kepala desa (kades) di kecamatan rambang kuang, kabupaten ogan ilir distop. 
hal ini usai sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) provinsi sumatera selatan memberikan penjelasan komprehensif terkait perkara netralitas pemilu oleh oknum kades dimaksud.
diketahui, oknum kades berinisial ap itu dilaporkan ke bawaslu ogan ilir pada desember 2023 lalu atas tudingan menghimpun warga untuk memilih calon anggota legislatif (caleg) tertentu pada pemilu 2024.
baca juga:bukti tak cukup, gakkumdu hentikan perkara dugaan kades di ogan ilir tak netral di pemilu 2024
baca juga:terkait biaya diklat kesamaptaan, honorer anggota pol pp ogan ilir berharap hal ini!
tim sentra gakkumdu sumatera selatan terdiri dari badan pengawas pemilu (bawaslu), kepolisian daerah (polda) dan kejaksaan tinggi (kejati) pun mengulas dasar hukum dalam menindaklanjuti perkara tersebut.
dirreskrimum polda sumatera selatan kombes pol muhammad anwar reksowidjojo menjelaskan dasar penanganan kasus tersebut yakni pasal 490 undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.
dalam pasal tersebut menyinggung konsekuensi sanksi bagi setiap kades atau perangkat pemerintahan lainnya dengan sengaja membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu dalam masa kampanye.
"dari unsur pasal tersebut, kepala desa betul, ada," terang anwar di kantor bawaslu sumsel, palembang, rabu 31 januari 2024. 
baca juga:puluhan honorer anggota pol pp ogan ilir galau, ada apa ya?
baca juga:257.204 gram sabu dimusnahkan kejari ogan ilir, ini perkara kapan ya?
kemudian dengan sengaja membuat keputusan sementara si oknum kepala desa dalam perkara ini imbuh anwar, bukan membuat keputusan. 
“kalau keputusan kan (mengharuskan) besok coblos si a,” cetusnya.
dia menambahkan, jika unsur pasal dalam suatu rangkaian perbuatan tidak terpenuhi, maka otomatis pasal tersebut tidak sempurna.
untuk tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu pada masa kampanye, maka disebut dengan delik materil.
baca juga:anggota polri 'nakal' di polres ogan ilir, sie propam tindak tegas!
baca juga:waspada dbd di musim hujan! di ogan ilir sudah ada korban jiwa
delik materil sambung anwar, adalah delik yang memiliki adanya akibat atau harus ada akibatnya.
sementara delik formil, tidak perlu ada akibat, seperti contohnya perkara pencurian. 
"kenapa dalam pasal pencurian tidak disebutkan unsur kerugiannya? tapi dia cukup. itu delik formil," terang anwar.
"oleh sebab itu, dari semua petugas desa dan didukung keterangan dari ahli bahasa, tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu itu harus teruji," timpalnya.
baca juga:proyek jalan aspal retak-retak dan mengelupas milik siapa? pptk pu pr ogan ilir main rahasia
baca juga:sungai kelekar meluap, jalan menuju kantor bupati ogan ilir nyaris terendam air, palembang siaga banjir!
"sekarang di mana menguntungkannya? seperti itu," lanjut anwar lagi.
di dalam masa kampanye, hal yang menguntungkan yang dimaksud adalah suara dari pemilih kepada peserta pemilu.
tim gakkumdu masih kata anwar, melihat tak ada keputusan dari oknum kades memutuskan untuk memenangkan salah satu calon legislatif yang merupakan peserta pemilu.
"yang diuntungkan, menguntungkan atau dirugikan bentuknya adalah suara. pemilunya belum, pencoblosannya belum. (dapat diduga melanggar netralitas) apabila yang disampaikan (oleh oknum kades) terwujud keuntungan atau kerugian paslon lain atau calon legislatif lain," ulas anwar.
baca juga:jalan menuju kpt tanjung senai nyaris terendam air, pu pr ogan ilir ambil langkah ini
baca juga:sambut kunker pn kayuagung, bupati ogan ilir harapkan ini!
dari sentra gakkumdu sumatera selatan pun telah melakukan asistensi ke kabupaten ogan ilir sebelum ke tahap akhir untuk menentukan kepastian hukum.
"jadi prosedur ini sudah dilaksanakan oleh sentra gakkumdu ogan ilir, dilakukan aistensi dari gakkumdu sumsel. sudah kami lihat alat buktinya apa," tukas anwar.
pada kesempatan sama, ketua bawaslu sumatera selatan kurniawan menyampaikan bahwa dalam proses tindak lanjut perkara ini, bawaslu ogan ilir bukan hanya melimpahkan kasus pidana, tapi juga kasus dugaan pelanggaran undang undang lainnya.
dasarnya adalah undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa dan perda ogan ilir nomor 6 tahun 2022 tentang pemerintahan desa.
baca juga:miris! jalan aspal di ogan ilir ini baru dibangun sudah mengelupas dan retak-retak
baca juga:hadiri kampanye terbuka partai nasdem di palembang, surya paloh sampaikan dengan tegas hal ini
dari hasil kajian oleh bawaslu ogan ilir, ditemukan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh oknum kades tersebut.
"perkara ini sudah diadakan penyidikan oleh pihak kepolisian selama 14 hari sesuai peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2023 tentang gakkumdu," beber kurniawan.
kemudian setelah penyidikan, maka diadakan pembahasan bersama di sentra gakkumdu dari unsur kepolisian, kejaksaan dan bawaslu.
"hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam suatu bap (berita acara pemeriksaan) dan diperoleh kesimpulan kasus ini tidak bisa diteruskan karena tidak memperoleh bukti cukup dan tidak terpenuhi unsur pada pasal 490 uu nomor 7/2017 tentang pemilu," terang kurniawan.
baca juga:penyalahgunakan bbm subsidi, warga tanjung pinang digiring ke polres ogan ilir
baca juga:pipa minyak pertamina adera bocor dan cemari lingkungan warga pali, pertamina lepas tangan
sementara komisioner bawaslu sumatera selatan ahmad naafi mengklarifikasi perihal pemberitaan di salah satu media massa yang menyebutkan bahwa keputusan tersebut mutlak dari polri.
"yang benar, kami sentra gakkumdu secara bersama-sama melakukan penyidikan hingga pembahasan perkara ini," pungkas naafi.
*dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".