Jalan Mulus Institut Teknologi Pagar Alam Menjadi Universitas, ini Saran Pakar Hukum Hendra Sudrajat

Selasa 10 Sep 2024 - 10:13 WIB
Reporter : M Iqbal
Editor : M Iqbal

Sistem komputer dengan penempatan berbagai perangkat dan peralatan berada dalam satu wilayah negara tertentu, dan tidak memiliki koneksi hubungan dengan yuridiksi negara lain dalam menciptakan suatu ruang virtual yang tertutup.

Sehingga dapat diasumsikan suatu negara mampu mempertahankan kedaulatannya untuk mengendalikan transmisi di antara komputer dalam wilayah teritorialnya. 

Peran warga negara dalam memanfaatkan teknologi dengan bijak dan tepat, sehingga cilvil society sebagai elemen penting dalam memperkuat kedaulatan digitalisasi teknologi. 

Keterkaitan antara cyberspace dengan ruang-ruang fisik atau cyber nodes, merupakan interaksi digitalisasi teknologi untuk senantiasa dijaga dan dirawat aspek kedaulatannya. 

BACA JUGA:Prodi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Raden Fatah Target Akreditasi Unggul, Ini Strateginya

BACA JUGA:Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa THI Fakultas Pertanian Unsri, Kembangkan Produk dari Biji Lotus di Ogan Ilir

Dengan demikian implementasi teori konstitusi nusantara erat dengan ilmu teknik informatika.

2. Relasi konstitusi nusantara dengan ilmu teknik sipil.

Di samping itu, ilmu teknik sipil yang merupakan ilmu terapan yang membahas teknologi merancang dan membangun suatu bangunan memiliki relasi dengan teori konstitusi nusantara. 

Ilmu teknik sipil memiliki kontrak konstruksi, sedangkan teori konstitusi nusantara memiliki pembahasan mengenai konsensus. 

BACA JUGA:PENGUMUMAN! Universitas Sriwijaya Buka Penerimaan Seleksi CPNS, Ada 558 Formasi CASN

BACA JUGA:Sumber Inspirasi! Lika-Liku Perjuangan Kondektur Bus Kota Palembang jadi Guru Besar Universitas Sriwijaya

Kontrak merupakan kesepakatan antara para pihak atau konsensus sebagai titik temu bersama. 

Seorang Arsitektur harus memahami aspek hukum konstruksi dari segi desain konstruksi dan proyek konstruksi harus sesuai regulasi dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

Bangunan konstruksi harus sesuai standar teknis yang berdasar pada konstitusi yang mengaturnya. 

Di samping itu proyek teknik sipil harus mematuhi hukum lingkungan dalam mengatur analisis dampak lingkungan. 

Kategori :