“Nanti di Januari 2026 kita dijadwalkan bertemu pak Fadli Zon, saya berharap ada perwakilan dari zuriat, penyelamat BKB, Unsri, BPK Wilayah VI, Disbudpar, dan Komisi V,” tuturnya.
Alwis juga minta dibuatkan formulasi dan dikumpulkan data, kajian dan dukungan semua dengan lengkap sehingga saat menghadap betul-betul tidak ada lagi tanda tanya.
“Jadi kita betul-betul hitung secara massal dan terinci apa yang hendak kita sampaikan kepada pak Fadli Zon,” urainya.
Jika perlu sambung politisi Partai Gerindra ini, apabila tidak bisa bertemu Presiden Prabowo, dokumen yang terkumpul dapat disampaikan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
“Jadi jangan ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari yang kita buat ini, dan ini bukan pertemuan terakhir, akan kita bentuk tim kecil, saya nanti tunjuk kawan-kawan Komisi V bersama perwakilan dari unsur-unsur yang hadir di ruangan ini,” beber Alwis.
Dokumen-dokumen yang terkumpul lalu di-approve Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Alwis mengatakan akan dilanjutkan ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan langsung bisa melalui Mensesneg ke Presiden RI.
“Kalau perlu kita bawa Yang Mulia Sultan untuk bertemu langsung dengan pak Menteri dan itulah kesimpulan rapat kita hari ini,” tegasnya.
Di kesempatan itu, budayawan Vebri Al-Lintani memuji langkah kongkrit Komisi V DPRD Sumsel tersebut.
“Komisi V bukan hanya menampung tapi mengajak bertemu Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada Januari 2026, ini luar biasa, terima kasih kepada Komisi V DPRD Sumsel,” ucap Vebri semringah.
Keputusan Komisi V DPRD Sumsel ini menurut Vebri adalah sinyal yang baik setelah berpuluh-puluh tahun pihaknya bersama-sama memperjuangkan BKB.