Menurut Sultan, BKB memiliki potensi besar untuk menjadi pusat edukasi sejarah dan pariwisata, lengkap dengan narasi sejarah yang utuh dan dapat diakses masyarakat.
Lebih lanjut Sultan menyarankan agar pengembangan RS dr AK Gani dialihkan ke lokasi lain yang lebih strategis dan luas.
Ia mencontohkan kawasan KM 5 atau Jakabaring Palembang.
“Di kawasan BKB cukup dipertahankan sebagai bangunan bersejarah tanpa perlu perluasan,” tukasnya.
BACA JUGA:Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung 7 Lantai RS dr AK Gani Palembang, Kasad Tegaskan Hal Ini
BACA JUGA:Jelang Pekan Seni 2025 di Lawang Borotan, Bukan Sekadar Festival, Ruang Besar Pertemuan Para Seniman
Sedangkan perwakilan zuriat Raden, R Iskandar Sulaiman menilai surat Kementerian Kebudayaan yang menanggapi Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya BKB untuk Perluasan RS dr AK Gani masih mengambang.
“Itu seolah-olah mengambang, memberhentikan tidak, melanjutkan tidak, jadi minta tolong dari Menteri Kebudayaan supaya tegas menolak pembangunan gedung 7 lantai RS dr AK Gani,” urainya.
Sebagai orang Palembang, dia mengaku sangat terganggu dengan berdirinya bangunan 7 lantai di areal Keraton Kesultanan Palembang alias zona area cagar budaya.
Senada sejarawan Unsri, Prof Farida R Wargadalem meminta Komisi V DPRD Sumsel mendorong agar surat Kementerian Kebudayaan yang menanggapi Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya BKB untuk Perluasan RS dr AK Gani agar diperjelas.
BACA JUGA:Sebagai Pintu Terakhir Dilalui SMB II, Ini Harapan Besar SMB IV Atas Keberadaan Lawang Borotan
BACA JUGA:Lawang Borotan Saksi Sejarah Kesenian Palembang, DKP Gandeng Kawan Lamo Bikin Parade Bunyian
“Artinya stop pindah, stop keluar,” singgungnya tegas.
Selain itu menurut dia, Menteri Kebudayaan membutuhkan dukungan masyarakat Sumsel terkait penghentian pembangunan gedung 7 lantai pengembangan RS dr AK Gani di BKB.
Berikutnya, RA Dimyati dan Raden Alex Sandi, keduanya perwakilan Zuriat mendesak agar pembangunan gedung 7 lantai RS dr AK Gani tersebut dihentikan dahulu.