Ada Perwakilan Kejari Lubuk Linggau Jadi Narumber Dengan Materi Penyuluhan Hukum, Apa Tujuannya?

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Minggu , 27 Oct 2024 - 19:35

Kasubsi Ideologi, Politik, pertahanan, Keamanan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Kejari Lubuk Linggau Allan Pratomo, S.H selaku Narasumber menyampaikan materi Penerangan/Penyuluhan Hukum.--Humas Kejati Sumsel

LUBUK LINGGAU, KORANPALPRES.COM - Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau yang diwakili oleh Kasubsi Ideologi, Politik, pertahanan, Keamanan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Kejari Lubuk Linggau Allan Pratomo, S.H selaku Narasumber menyampaikan materi Penerangan/Penyuluhan Hukum.

Dalam rangka Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau.

Turut mendampingi Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis. Kegiatan ini diikuti oleh Peserta Kepala Sekolah SD dan Kepala Sekolah SMP.

"Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-001/A/JA/01/2003 tanggal 02 Januari 2003," ujar Kasi Intel Kejari Lubuk Linggau, Wenharnol, S.H., M.H.

Hal ini tentang Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum. Adapun materi yang disampaikan Narasumber dalam kegiatan tersebut ialah Dasar Hukum Pengelolaan Dana BOSP.

Kemudian Prinsip Pengelolaan Dana BOSP, Tugas Penanggungjawab Dana BOSP (Kepala Sekolah) berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 pasal 1 dan 2.

Larangan dalam penggunaan Dana BOSP untuk kepentingan pribadi dan Sanksi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diterapkan dalam penyalagunaan Dana BOSP, serta dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

"Bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah sebagai bentuk upaya cegah dini terhadap tindak pidana korupsi," katanya.

Yang rentan terjadi dalam Pengelolaan Dana BOSP, serta mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan transparan serta tertib administrasi sesuai dengan Juknis yang telah ditentukan.

Waw! Ada Kegiatan Penitipan Uang Pengganti Kerugian Negara di Kejari Lubuk Linggau

ada perwakilan kejari lubuk linggau jadi narumber dengan materi penyuluhan hukum, apa tujuannya?                            lubuk linggau, koranpalpres.com - kepala kejaksaan negeri lubuk linggau yang diwakili oleh kasubsi ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan kejari lubuk linggau allan pratomo, s.h selaku narasumber menyampaikan materi penerangan/penyuluhan hukum.
dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia 2024 pada dinas pendidikan dan kebudayaan kota lubuk linggau. 
turut mendampingi kasubsi ekonomi, keuangan dan pengamanan pembangunan strategis. kegiatan ini diikuti oleh peserta kepala sekolah sd dan kepala sekolah smp.
"berdasarkan instruksi jaksa agung republik indonesia nomor ins-001/a/ja/01/2003 tanggal 02 januari 2003," ujar kasi intel kejari lubuk linggau, wenharnol, s.h., m.h.
baca juga:waw! ada kegiatan penitipan uang pengganti kerugian negara di kejari lubuk linggau
baca juga:penyidik mabes polri serahkan tersangka dan barang di kejari lubuk linggau, apa kasusnya?
hal ini tentang petunjuk pelaksanaan peningkatan tugas penyuluhan hukum dan penerangan hukum. adapun materi yang disampaikan narasumber dalam kegiatan tersebut ialah dasar hukum pengelolaan dana bosp.
kemudian prinsip pengelolaan dana bosp, tugas penanggungjawab dana bosp (kepala sekolah) berdasarkan permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) peraturan menteri keuangan nomor 204/pmk.07/2022 pasal 1 dan 2.

larangan dalam penggunaan dana bosp untuk kepentingan pribadi dan sanksi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam penyalagunaan dana bosp,  serta dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
"bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah sebagai bentuk upaya cegah dini terhadap tindak pidana korupsi," katanya. 
baca juga:kasus apa ini? kejari lubuk linggau terima penyerahan tersangka dan barang bukti dari polisi
baca juga:kejari lubuk linggau gelar ekspose restorative justice, berikut perkaranya
yang rentan terjadi dalam pengelolaan dana bosp, serta mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan transparan serta tertib administrasi sesuai dengan juknis yang telah ditentukan.
waw! ada kegiatan penitipan uang pengganti kerugian negara di kejari lubuk linggau
sebelumnya, bahwa pada senin 7 oktober 2024 sekiranya pukul 11.00 wib bertempat di kantor kejaksaan negeri (kejari) lubuk linggau, telah dilaksanakan kegiatan penitipan uang pengganti kerugian negara.
atas nama herlina binti madri sebesar rp115.654.000. bahwa penyerahan penitipan uang pengganti tersebut dilakukan oleh  mahadi selaku adik kandung dari terdakwa herlina binti madri.
dalam kegiatan tersebut disaksikan oleh mahadi selaku adik kandung dari terdakwa herlina binti madri, kepala kejaksaan negeri lubuk linggau anita asterida, s.h., m.m., m.h.
baca juga:apa ya tujuan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan dilakukan kejari lubuk linggau
baca juga:kejari lubuk linggau melakukan pengamanan permasalahan penyelesaian aset eks rumah dinas koperasi marga mulia
kemudian, kepala seksi tindak pidana khusus kejaksaan negeri lubuk linggau achmad arjansyah akbar, s.h., m.h., m.si, kepala seksi intelijen kejaksaan negeri lubuk linggau wenharnol, s.h., m.h.
kepala subseksi penuntutan, uhlb dan eksekusi kejaksaan negeri lubuk linggau ichsan azwar, s.h., m.h, pihak bank syariah indonesia cabang lubuk linggau dan jaksa penuntut umum pada seksi tindak pidana khusus kejaksaan negeri lubuk linggau.
"selanjutnya terhadap penitipan uang pengganti kerugian negara herlina binti madri sebesar rp115.654.000 tersebut disimpan /dititipkan," ujar kasi intel kejari lubuk linggau, wenharnol, s.h., m.h.
pada rekening bsi cabang lubuk linggau nomor 7251440586 atas nama rekening rpl 070 pdt kejaksaan negeri lubuklinggau. 
baca juga:wah ada perdamaian perkara di rumah restorative justice kejari lubuk linggau, kasus apa?
baca juga:ini cara kejari lubuk linggau melakukan pengamanan dan penggalangan sidang putusan perkara narkotika
bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 huruf b ayat (2), (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001.
tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55  ayat (1)  ke-1 kuhpidana, subsidiair pasal 3 jo. pasal 18 huruf b ayat (2), (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001.
tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
"bahwa uraian singkat perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan pengelolaan anggaran blud rsud rupit kabupaten musi rawas utara tahun anggaran 2018," katanya.
baca juga:hari ke-3 tes skd cpns kejaksaan ri di wilayah kejati sumsel, ternyata begini
baca juga:wah! ada pelaksanaan tes skd cpns kejaksaan ri di kejati sumsel, ini buktinya
yang diduga dilakukan oleh tersangka dian winani binti joko panggung wiyono selaku bendahara pengeluaran blud rumah sakit umum daerah (rsud) rupit kabupaten musi rawas utara (muratara).
berdasarkan surat keputusan bupati musi rawas utara nomor : 144/kpts/rsud.rpt/mru/2018 tanggal 26 februari 2018 bersama–sama dengan saudara jeri afrimando selaku pimpinan badan layanan umum daerah (blud) rumah sakit umum daerah (rsud) rupit kabupaten musi rawas utara.
berdasarkan surat keputusan bupati musi rawas utara nomor : 144/kpts/rsud.rpt/mru/2018 tanggal 26 februari 2018 masa jabatan bulan 03 januari 2018 sampai dengan 31 juli 2018.
dan saudari herlina selaku pejabat teknis pelayanan blud rsud rupit pada rsud rupit kabupaten musi rawas utara periode januari sampai dengan juli 2018.
baca juga:wah! hotel aryaduta palembang jadi saksi mou kejati sumsel dan bpjs ketenagakerjaan kanwil sumbagsel
baca juga:kolaborasi semen baturaja dan kejati sumsel, perkuat penanganan hukum perdata dan tun
berdasarkan surat keputusan bupati musi rawas utara nomor : 144 / kpts / bkpsdm / 2018, tanggal 26 februari 2018 dan dan selaku pimpinan blud  rumah sakit umum daerah (rsud) rupit kabupaten musi rawas utara.
berdasarkan surat keputusan bupati musi rawas utara nomor : 470/kpts/rsud.rpt/mru/2018 tanggal 1 agustus 2018 masa jabatan 1 agustus 2018 sampai dengan desember 2018 (masing-masing  dilakukan penuntutan terpisah).
dengan cara melakukan belanja dana blud rsud rupit tahun 2018 tidak sesuai dengan dokuman pelaksana anggaran (dpa) dan rencana kerja anggaran (rka).
sebagaimana ketentuan pasal 81 permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pasal 66 permendagri nomor 79 tahun 2018.
baca juga:wah! ada penandatanganan mou kejati sumsel dengan pt. semen baturaja tbk, dalam hal apa?
baca juga:wah! hotel beston palembang jadi saksi kerja sama antara kejati sumsel dan bawaslu provinsi, dalam bidang apa?
tentang badan layanan umum daerah, melakukan pencatatan bku tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban, melakukan pengeluaran belanja atas kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban atau pertanggungjawaban lebih tinggi dari belanja sebenarnya.
sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah senilai rp1.047.320.849,86. sebagaimana laporan hasil audit investigatif bpk ri nomor : 26/lhp/xxi/06/2023 tanggal 22 juni 2023 dalam kegiatan belanja badan layanan umum daerah (blud) rsud rupit kabupaten musi rawas utara tahun 2018.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"