Percepat Sertifikasi 119 Aset Milik Pemkot Prabumulih Tindak Lanjut Korsupgah KPK, Ini Kata Pj Walikota

Reporter: Andre |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Rabu , 20 Nov 2024 - 22:19

Percepat Sertifikasi 119 Aset Milik Pemkot Prabumulih Tindak Lanjut Korsupgah KPK-Foto:Andre-

“KPK akan terus mendukung Pemkot selama kami melaksanakan proses ini dengan baik,” pungkasnya.

percepat sertifikasi 119 aset milik pemkot prabumulih tindak lanjut korsupgah kpk, ini kata pj walikota                            prabumulih, koranpalpres.com - pemerintah kota (pemkot) prabumulih mengadakan rapat untuk mempercepat proses sertifikasi aset tanah.
kegiatan ini merupakan langkah lanjutan dari hasil rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah) yang diadakan oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) pada 14 november 2024.
rapat yang berlangsung di ruang badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) ini dipimpin oleh asisten ii bidang ekonomi dan pembangunan setda prabumulih, drs h muhammad ali msi. 
kegiatan tersebut juga dihadiri oleh kepala bpkad prabumulih, wawan gunawan ak ca, serta perwakilan dari berbagai dinas terkait, seperti dinas pendidikan, dinas pupr, dinas pertanian, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas kesehatan, dan badan pertanahan nasional (bpn).
baca juga:geger! ketika kpk ‘bertamu’ di rumah mantan gubernur, saksi mata: banyak yang datang 
baca juga:pj gubernur elen setiadi bareng pimpinan ptba dan pt sms datangi kpk, ada apa ya?
dalam kesempatan tersebut, h muhammad ali menjelaskan bahwa rapat ini merupakan respons terhadap arahan kpk yang meminta pemkot prabumulih untuk segera menyelesaikan sertifikasi 119 aset yang belum tercatat secara resmi.
“ini adalah tindak lanjut dari arahan kpk dalam rapat korsupgah minggu lalu. kami diingatkan untuk bekerja sama dengan bpn agar segera menyelesaikan sertifikat untuk 119 persil tanah yang masih bermasalah,” ujarnya, selasa 19 nopember 2024. 
saat ini, ada 119 aset milik pemkot prabumulih yang belum bersertifikat, sebagian besar disebabkan oleh masalah kelengkapan dokumen.
dari jumlah tersebut, 65 persil sedang dalam proses sertifikasi di bpn, namun ada beberapa masalah administratif yang menghambat kelancaran prosesnya.
baca juga:aman! 1 kabupaten di sumatera selatan ini lepas dari bidikan kpk, kenapa bisa ya?
baca juga:kpk jadikan 2 daerah di sumatera selatan sebagai percontohan kabupaten-kota antikorupsi, coba tebak?
"kami sedang melakukan identifikasi untuk mengetahui hambatan dalam proses pengajuan sertifikat, dan menargetkan agar setiap organisasi perangkat daerah (opd) melengkapi persyaratan yang diperlukan secepatnya," tambah h muhammad ali.
selain itu, ia mengungkapkan bahwa aset-aset tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk hibah dari masyarakat, hibah dari pemkab muara enim, serta aset yang terkait dengan pt kai dan pt ba.
pemkot prabumulih menargetkan agar sertifikasi ini dapat selesai pada desember 2024.
"saya meminta agar dinas pupr yang memiliki banyak aset untuk segera melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses ini bisa segera dilanjutkan,” tegasnya.
baca juga:komitmen cegah korupsi, biro humas kpk ri-dinas kominfo provinsi sumsel jalin kolaborasi dan sinergitas
baca juga:diskominfo sumsel bikin konten bareng kpk ri, hasilnya bikin para koruptor bergidik
h muhammad ali juga menekankan pentingnya kerja sama antar opd dalam menyelesaikan pengurusan sertifikat ini.
selain itu, ia mengungkapkan bahwa kpk telah memberikan dukungan penuh untuk mempercepat proses sertifikasi aset.
“alhamdulillah, kami mendapat bantuan dari kpk. semua opd siap untuk melengkapi persyaratan dan segera mengajukan pengajuan sertifikat ke bpn,” ujar h muhammad ali.
dalam rapat tersebut, h muhammad ali juga menyoroti perubahan dalam pengelolaan aset daerah. sesuai dengan arahan kpk, pengelolaan aset akan diserahkan kepada masing-masing opd sebagai pengguna aset, sementara bpkad hanya bertanggung jawab pada administrasi.
baca juga:kpk ri gandeng influencer palembang untuk kampanyekan anti korupsi, ini upaya yang dilakukannya 
baca juga:wih keren! kpk tetapkan desa muara gula baru muara enim sebagai desa antikorupsi tingkat nasional
“dengan perubahan ini, opd diharapkan lebih aktif dalam mengelola dan mengajukan sertifikat tanah yang menjadi tanggung jawab mereka,” jelasnya.
terkait dengan aset yang melibatkan pt kai, h muhammad ali mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan pendekatan untuk menyelesaikan masalah ini.
"kami akan koordinasikan dengan pt kai untuk menyelesaikan persoalan ini, terutama yang berkaitan dengan aset di sektor pendidikan," tambahnya.
kpk juga akan terus memantau dan mendukung pemerintah daerah selama proses ini berlangsung, memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai prosedur yang benar.
baca juga:pengucapan sumpah nawawi pomolango jadi ketua sementara kpk disaksikan presiden jokowi 
baca juga:kpk jadikan 2 daerah di sumatera selatan sebagai percontohan kabupaten-kota antikorupsi, coba tebak?
“kpk akan terus mendukung pemkot selama kami melaksanakan proses ini dengan baik,” pungkasnya.