Masih Soal Makam Pangeran Kramo Jayo, DPRD Bakal Surati Pemkot Palembang, Ada Apa Lagi?

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Kamis , 06 Mar 2025 - 09:01

Komisi IV DPRD Kota Palembang kembali menggelar rapat dengan beberapa pihak terkait untuk menindaklanjuti pemasangan Police Line di Kompleks Pemakaman Pangeran Kramo Jayo.--kesultanan palembang darussalam for koranpalpres.com

“Informasi dari BPN Kota Palembang sudah jelas bahwa tanah Kompleks Pemakaman Pangeran Kramo Jayo telah diblokir, kalau soal pandangan hukum kita semua sama, kalau mau dibolak-balik itulah hasil BPN,” singgungnya.

Dia berharap hasil rapat hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya dalam mengembalikan status dan eksistensi dari Kompleks Pemakaman Pangeran Kramo Jayo ini.

Senada dikemukakan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang Mgs Syaiful Padli.

Menurut Politisi PKS ini, hasil risalah rapat tersebut menjadi dasar DPRD Kota Palembang menyurati Pemkot Palembang agar menurunkan Disbud dan Dinas Perkimtan untuk mengembalikan makam tersebut.

“Besok lusa surat sudah selesai menjadi dasar Disbud dan Dinas Perkimtan untuk ‘ngeduk’ (menggali), ketika barang (tanda makam) ini sudah muncul baru kita mengambil langkah berikutnya,” tegas Syaiful.

Di kesempatan yang sama, Ketua AMPCB Vebri Al Lintani mendukung upaya Komisi IV DPRD Kota Palembang menyurati Pemkot Palembang agar menurunkan Disbud dan Dinas Perkimtan untuk mengembalikan makam tersebut.

Menurut dia, tidak terlalu penting memperdebatkan soal permasalahan hukum dari Kompleks Pemakaman Pangeran Kramo Jayo.

Apalagi Vebri melihat Bagian Hukum Setda Pemkot Palembang tidak memahami utuh persoalan hukum terkait sengketa Kompleks Pemakaman Pangeran Kramo Jayo.

“Sudah ada 2 alasan pokok, yaitu alasan cagar budaya dan alasan sertifikat Asit Chandra masih diblokir pihak BPN Kota Palembang sejak tahun 2018 atas permintaan kuasa hukum zuriat Pangeran Kramo Jayo,” cetusnya.

Sedangkan kuasa hukum zuriat Pangeran Kramo Jayo, Taufikurahman melihat ada perbedaan terkait objek hukum Kompleks Pemakaman Pangeran Kramo Jayo.

masih soal makam pangeran kramo jayo, dprd bakal surati pemkot palembang, ada apa lagi?                            palembang, koranpalpres.com – usai pemasangan police line atau garis polisi di kompleks pemakaman pangeran kramo jayo oleh komisi iv dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota palembang, pekan lalu.
kemudian disusul pemasangan plang “cagar budaya” yang menggantikan plang lama bertulis “objek diduga cagar budaya” oleh dinas kebudayaan (disbud) kota palembang.
menindaklanjuti hal tersebut, komisi iv dprd kota palembang kembali menggelar pertemuan di ruang rapat komisi iv dprd kota palembang, rabu 5 maret 2025.
pertemuan itu dihadiri perwakilan pihak aliansi masyarakat peduli cagar budaya (ampcb) bersama zuriat dan kuasa hukum pangeran kramo jayo, budayawan dan sejarawan kota palembang.
baca juga:terima aduan ampcb, komisi iv dprd kota palembang gercep sidak makam pangeran kramo jayo
baca juga:dprd kota palembang desak pemkot kembalikan status makam pangeran kramo jayo sebagai cagar budaya
kemudian perwakilan bpn palembang, disbud kota palembang dan perwakilan bagian hukum setda kota palembang.
diketahui, kompleks pemakaman yang berlokasi di kelurahan 15 ilir, kecamatan ilir timur i, palembang itu kini telah resmi ditetapkan sebagai cagar budaya melalui keputusan walikota palembang nomor 485/kpts/disbud/2024.
sebelumnya keberadaan kompleks pemakaman penguasa terakhir kesultanan palembang darussalam ini sempat memicu perhatian luas banyak pihak. 
pasalnya kompleks pemakaman tersebut sempat dirusak dan ditimbun tanah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
baca juga:pemkot ajak kesultanan palembang darussalam dan ampcb datangi kompleks pemakaman pangeran kramo jayo, ngapain?
baca juga:ini alasan kenapa 3 maret diperingati sebagai milad dan hari kebangkitan kesultanan palembang darussalam 
dalam pertemuan tersebut, ketua komisi iv dprd kota palembang budi mulya menjelaskan, rapat kali ini menyimpulkan bahwa pihaknya akan bersurat ke pemkot palembang, disbud kota palembang dan dinas perkimtan kota palembang.
dalam surat itu sambung budi, dprd kota palembang minta untuk segera mengembalikan objek hukum dari kompleks pemakaman pangeran kramo jayo sebagai cagar budaya.
“informasi dari bpn kota palembang sudah jelas bahwa tanah kompleks pemakaman pangeran kramo jayo telah diblokir, kalau soal pandangan hukum kita semua sama, kalau mau dibolak-balik itulah hasil bpn,” singgungnya.
dia berharap hasil rapat hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya dalam mengembalikan status dan eksistensi dari kompleks pemakaman pangeran kramo jayo ini.
baca juga:warning perusak makam penguasa terakhir kesultanan palembang, ampcb bakal tempuh jalur hukum
baca juga:kesultanan palembang darussalam dukung langkah cerdas tim penyusun buku baso pelembang, ini kata smb iv
senada dikemukakan wakil ketua komisi iv dprd kota palembang mgs syaiful padli.
menurut politisi pks ini, hasil risalah rapat tersebut menjadi dasar dprd kota palembang menyurati pemkot palembang agar menurunkan disbud dan dinas perkimtan untuk mengembalikan makam tersebut.
“besok lusa surat sudah selesai menjadi dasar disbud dan dinas perkimtan untuk ‘ngeduk’ (menggali), ketika barang (tanda makam) ini sudah muncul baru kita mengambil langkah berikutnya,” tegas syaiful.
di kesempatan yang sama, ketua ampcb vebri al lintani mendukung upaya komisi iv dprd kota palembang menyurati pemkot palembang agar menurunkan disbud dan dinas perkimtan untuk mengembalikan makam tersebut.
baca juga:zuriat patungan perbaiki atap makam pendiri kesultanan palembang darussalam, tacb beri lampu hijau
baca juga:telusuri jejak sejarah mui di sumsel, kopzips dapati fakta mengejutkan korelasi kesultanan palembang dan ulama
menurut dia, tidak terlalu penting memperdebatkan soal permasalahan hukum dari kompleks pemakaman pangeran kramo jayo.
apalagi vebri melihat bagian hukum setda pemkot palembang tidak memahami utuh persoalan hukum terkait sengketa kompleks pemakaman pangeran kramo jayo.
“sudah ada 2 alasan pokok, yaitu alasan cagar budaya dan alasan sertifikat asit chandra masih diblokir pihak bpn kota palembang sejak tahun 2018 atas permintaan kuasa hukum zuriat pangeran kramo jayo,” cetusnya.
sedangkan kuasa hukum zuriat pangeran kramo jayo, taufikurahman melihat ada perbedaan terkait objek hukum kompleks pemakaman pangeran kramo jayo.
baca juga:seminar sehari bahas kesultanan palembang, lengkapi muswil mgmp sejarah sumsel ganti ketua
baca juga:rombongan kesultanan perak malaysia temui smb iv di istana adat kesultanan palembang darussalam, bahas apa ya?
dia berpendapat, dalam persoalan ini ada objek cagar budaya yang telah dilanggar secara pidana dan merusak fisik objek dimaksud.
sehingga dia menyoal langkah hukum apa yang diambil pemkot palembang yang sebelumnya sudah mengeluarkan sk cagar budaya terkait pengerusakan kompleks pemakaman pangeran kramo jayo ini.
“karena menyangkut kompleks pemakaman pangeran kramo jayo yang telah berstatus cagar budaya berdasar sk walikota, sehingga kasus ini tidak ada kaitannya dengan kepemilikan,” tukasnya.
di sisi lain, sekretaris disbud kota palembang septa marus eka putra mengemukakan, terkait struktur bangunan kompleks pemakaman pangeran kramo jayo menjadi tanggung jawab pemkot palembang, dalam hal ini disbud kota palembang.
baca juga:bukan sekedar penutup kepala! fakta dan filosofi tanjak, sudah eksis sejak masa kesultanan palembang
baca juga:kunjungi makam pendiri kesultanan palembang, bacalon fitrianti-nandriani janji lestarikan wisata religi
“kompleks pemakaman ini harus dikembalikan ke kondisi awal, untuk status tanahnya sendiri di mana penetapan status cagar budaya di kompleks pemakaman pangeran kramo jayo ini terpisah dari kepemilikan dengan objeknya sendiri, kepemilikan siapapun boleh memiliki, namun terhadap objek cagar budayanya ada perlakuan tersendiri karena ia merupakan cagar budaya,” pungkasnya.
kedepan imbuh septa, pihaknya berusaha melakukan pendekatan secara persuasif dan bersama tim hukum pemkot palembang untuk mencari ruang atau celah hukum terkait permasalahan ini.
sebelumnya, dalam catatan sejarah, pangeran kramo jayo merupakan penguasa terakhir di era kesultanan palembang darussalam. 
nama lengkapnya ialah raden abdul azim nato dirajo, bergelar pangeran kramo jayo perdana menteri.
baca juga:kotak pekinangan, pusaka emas milik kesultanan palembang, simbol keramahtamahan dalam tradisi menginang
baca juga:lestarikan warisan budaya, anri preservasi 30 naskah dan dokumen kuno milik kesultanan palembang darussalam
ayahnya bernama pangeran nato dirajo muhammad hanafiah bin pangeran wira manggala muhammad qosim bin pangeran nato dirajo lumbuk bin pangeran ratu purbaya bin sultan muhammad mansur bin suhunan abdurrahman candi walang. 
sedang ibunya adalah ra nato dirajo manisah binti sultan suhunan ahmad najamuddin.
ia dilahirkan di palembang, hari kamis, bulan ramadhan 1207h atau 1792 m, pukul 10 pagi.
raden abdul azim merupakan bungsu dari 7 bersaudara kandung, mereka ialah raden hasyim, ra sobihah, rm bahauddin, rm rasyid, ra adipati sarihah, pangeran haji krama nandita abdul aziz, dan pangeran krama jaya abdul azim.
baca juga:jadi koleksi kuno kesultanan palembang darussalam, ternyata ini history di balik jubah milik smb ii
baca juga:open house kesultanan palembang darussalam 2024, smb iv: bukan sekedar silaturahmi biasa
selain mendapatkan pendidikan utama dari ayahnya sendiri, ia juga mendapat didikan di lingkungan kraton, belajar kepada para ulama besar palembang waktu itu, menuntut ilmu-ilmu agama, ilmu siasah, ilmu perang, pencak silat dan lain-lain.