Mahasiswa Unand Ungkap Kenapa Banyak Warga Belum Rasakan Kesejahteraan, Ternyata Ini Lho Alasannya!

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Senin , 10 Jun 2024 - 18:02

Artikel Kewarganegaraan ini ditulis oleh Sani Nasaruddin Tanjung dkk, Kelompok 4 Kelas 10 Fakultas Peternakan Universitas Andalas dengan judul “Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara”.--freepik

Artikel Kewarganegaraan ini ditulis oleh Sani Nasaruddin Tanjung dkk, Kelompok 4 Kelas 10 Fakultas Peternakan Universitas Andalas dengan judul “Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara”.

Menurut Roger H. Soltau (dalam Kalean dan Zubaidi, 2010:77) mengemukakan bahwa negara adalah sebagai alat agency atau wewenang atau authority yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

Sedangkan menurut Sumarsono, negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dalam negara tersebut.

Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya, maka negara memiliki sifat memaksa, sifat monopoli dan sifat mencakup semua.

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang.

Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya.

Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban.

Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri.

Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut “teori korelasi” yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban.

mahasiswa unand ungkap kenapa banyak warga belum rasakan kesejahteraan, ternyata ini lho alasannya!                            artikel kewarganegaraan ini ditulis oleh sani nasaruddin tanjung dkk, kelompok 4 kelas 10 fakultas peternakan universitas andalas dengan judul “hak dan kewajiban negara dan warga negara”.
menurut roger h. soltau (dalam kalean dan zubaidi, 2010:77) mengemukakan bahwa negara adalah sebagai alat agency atau wewenang atau authority yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. 
sedangkan menurut sumarsono, negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dalam negara tersebut.
negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya, maka negara memiliki sifat memaksa, sifat monopoli dan sifat mencakup semua.
baca juga:jangan tunda lagi! pendaftaran sekolah kedinasan 2024 sebentar lagi berakhir, pilihan bagus untuk masa depan
hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. 
bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. 
semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. 
padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. 
baca juga:7 sekolah kedinasan paling favorit di indonesia, prospek kerja menjanjikan di masa depan, mana incaranmu!
jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. 
hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. 
menurut “teori korelasi” yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. 
baca juga:menyala! ‘kartu immunity’ jadi rebutan para peserta sang juara 2024
menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya.
pemahaman hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam uud 1945 pasal 26, 27, 28,dan 30, yaitu sebagai berikut.
1. pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 
dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
baca juga:mahasiswa fisip unand beberkan penyebab problematika penegakan hukum di indonesia, ternyata karena ini!
2. pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 
pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4. pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. 
baca juga:gen z wajib tau, inilah 5 jurusan kuliah dengan prospek kerja menjanjikan di masa depan, segera siapkan dirimu
dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur denganundang-undang.
pendahuluan : 
1. kewajiban negara dan hak negara
hak negara menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat. 
baca juga:masih relevan kah teori kultivasi media massa sekarang?

melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. 
memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku.
kewajiban negara merupakan usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, 
melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, 
ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, 
memajukan kesejahteraan umum, negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya, 
kewajiban negara atau pemerintah sebagaimana yang tersebut dalam tujuan negara dalam pembukaan uud 1945 dan kewajiban negara menurut undang-undang serta uud

baca juga:4 bulan berdiri, bakti puan ajak perempuan indonesia gigih rawat ideologi pancasila
2. kewajiban dan hak warga negara
hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. 
hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara.
warga negara menurut pasal 26 ayat 1 ialah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 
baca juga:catat! pentingnya kesantunan berbahasa demi mempertahankan citra indonesia yang luhur
hak warga negara adalah suatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya. setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum,

setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, 
setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, 
setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan dalam pemerintahan

hak dan kewajiban warga negara dan negara indonesia diatur dalam uud ri 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. 
pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. 
baca juga:ppdb palembang 2024 jalur zonasi, sd dan smp resmi dibuka hari ini, berikut linknya!
hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal uud ri 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya.
hak dan kewajiban warga negara dan negara telah diatur dalam uud ri tahun 1945. 
adapun rincian lebih lanjut diatur dalam suatu undang undang. 
misalnya hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagaimana termuat dalam pasal 31 dijabarkan lagi dalam uu nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, uu no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, uu no. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
baca juga:pln dukung pengurus forum manajemen risiko bumn 2024-2027
3. hak negara terhadap warga negara

hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga negara terhadap negara. 
hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan
hak negara untuk dibela
hak negara untuk mengusai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat

4. kewajiban warga negara terhadap negara

kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil
kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara
kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat

baca juga:menegangkan! usai apel gabungan pj walikota palembang panggil 25 asn, apa apa ya?

kewajiban negara memberi jaminan sosial
kewajiban negara memberi kebebasan beribadah
mensejahterakan kehidupan rakyat.

membela rakyat.
menjamin keamanan dan kenyamanan rakyat,
menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok rakyat

memberi pendidikan formal, non formal dan in formal kepada rakyat,
mengurus orang miskin dan anak terlantar
memberi pekerjaan kepada rakyat

membela negara dari ancaman negara lain,
mengelola kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
memberantas korupsi dan manipulasi kekuasaan/kewenangan
menjaga kerukunan umat beragama

baca juga:sambut hari bhayangkara ke-78, polres ogan ilir lakukan kegiatan sosial ini
5. hak warga negara
hak warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. 
hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara.
hak warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal uud ri 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan uu yang menyertainya.
baca juga:alhamdulillah! saldo bpnt cair di kks bank bri dan bni, kpm dorong pencairan blt mrp
6. penerapan kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam negara demokrasi
demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang berpusat pada partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan, memperlihatkan keterkaitan erat antara kewajiban dan hak, baik bagi negara maupun bagi individu. 
kewajiban dan hak ini menjadi fondasi bagi terwujudnya sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik. 
pemberian hak dan kebebasan: negara memiliki kewajiban untuk melindungi serta menjamin hak asasi setiap warga negara, termasuk hak untuk berbicara, berkumpul, serta mengemukakan pendapat tanpa tekanan. 
baca juga:cegah potensi kelangkaan bbm solar, ini yang dilakukan polisi tanjung raja
menegakkan hukum dan keadilan: negara harus menjalankan sistem peradilan yang adil dan transparan untuk memastikan keadilan bagi semua warga. 
ini mencakup penegakan hukum yang berkeadilan serta pemenuhan hak asasi setiap individu. 
memberikan pelayanan publik yang baik: negara harus memberikan layanan publik yang efisien, merata, dan transparan kepada warga negara, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling terkait. 
dalam sistem demokrasi, warga negara dapat berperan secra optimal terhadap kelanggengan sistem yang pro kepentingan warga. 
sebaliknya hak warga negara dapat terwujud manakala rezim yang berkuasa akan menegakkan sandi-sandi demokrasi.
sebagai manusia yang lahir di negara kesatuan republik indonesia, kita memiliki berbagai hak dan kewajiban. 
contohnya saja hak dan kewajiban sebagai anak, hak dan kewajiban sebagai siswa, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. 
dalam tulisan ini, penulis akan berfokus kepada hak dan kewajiban sebagai warga negara. 
agar tercapai keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban, maka seseorang harus mengetahui posisinya, dalam hal ini posisinya sebagai warga negara. 
jika seseorang mengetahui posisinya, maka mudah saja untuk mengetahui apa saja kewajiban dan haknya. 
untuk mengetahui posisi sebagai warga negara, seseorang harus mengetahui apa itu warga negara. 
pengertian warga negara menurut uud 1945 pasal 26 ayat (1) yang berbunyi “yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. 
jadi dapat kita simpulkan bahwa pada hakikatnya warga negara adalah orang asal indonesia maupun bukan, yang sudah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
dalam hal ini warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam demokrasi. 
demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. 
setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat berhak memilih dalam pemilu, sebagaimana tercantum dalam pasal 6a ayat (1). presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 
(2). setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasinya tentang indonesia.
pentingnya budaya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dalam hal-hal berikut: terjadinya kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih. 
demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mementingkan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. 
tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan sebagai landasan.
7. harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara
harmonisasi hak dan kewajiban sangat diperlukan karena hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. 
keduanya memiliki hubungan timbal balik, karena setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. 
hak tanpa kewajiban tidak pantas disebut hak. 
hak dan kewajiban saling berkaitan ketika seseorang mendapatkan hak, secara otomatis orang tersebut akan mempunyai kewajiban.
begitu pula sebaliknya, saat seseorang memiliki kewajiban akan suatu hal, secara otomatis pasti ia mendapat apa yang menjadi haknya. 
hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang agar bisa tercipta kerukunan dan kehidupan yang tertib di masyarakat, yang dimaksud seimbang adalah manusia tidak boleh selalu menuntut haknya terus menerus, dengan mengabaikan atau tidak menjalankan kewajibannya. 
harmoni kewajiban dan hak negara dan kewarganegara adalah hubungan timbal balik, yang seimbang antara hak dan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan. 
akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. 
bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi padakenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. 
semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak dari pada kewajiban. 
padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. 
jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.
untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. 
sebagai seorang warga negara harus tau hak dan kewajibannya. 
seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. 
jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. 
hak dan kewajiban di indonesia ini tidak akan pernah seimbang, apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. 
oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara.